
Pembentukan DSI tidak lepas dari terbitnya aturan pemerintah mengenai tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam melalui BUMN.
Kebijakan tersebut bertujuan memperkuat pengawasan terhadap aktivitas ekspor nasional, sekaligus mengurangi berbagai praktik yang dinilai merugikan negara.
Beberapa persoalan yang ingin ditekan pemerintah antara lain:
- Praktik under invoicing atau pelaporan nilai ekspor di bawah harga sebenarnya
- Transfer pricing
- Pelarian devisa hasil ekspor ke luar negeri
Dengan pengelolaan melalui BUMN, pemerintah berharap arus ekspor komoditas strategis dapat lebih transparan dan memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional.
Upaya Menjaga Devisa Negara
Salah satu fokus utama pembentukan DSI adalah menjaga devisa hasil ekspor (DHE) agar lebih banyak tersimpan dan berputar di dalam negeri.
Selama ini, pemerintah menilai masih terdapat potensi kebocoran devisa dari sektor ekspor sumber daya alam yang belum optimal diawasi.
Melalui pengelolaan terpusat lewat BUMN, pemerintah berharap penerimaan negara dari sektor SDA dapat meningkat sekaligus memperkuat stabilitas ekonomi nasional.
Langkah Baru Tata Kelola SDA Indonesia
Kehadiran PT Danantara Sumberdaya Indonesia menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam membangun sistem perdagangan komoditas yang lebih terintegrasi dan terkendali.
Selain meningkatkan pengawasan, kebijakan ini juga diharapkan mampu memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global komoditas sumber daya alam yang selama ini menjadi salah satu tulang punggung ekonomi negara.
Editor : Gistin Illiyin
Sumber : Detik.com
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================















