Pansus DPRD Kota Bogor Rampungkan Raperda BPBD Tipe A dalam Waktu Satu Bulan

Solusi Nyata dan Terukur: Memastikan kehadiran pemerintah daerah secara maksimal, nyata, dan komprehensif sebagai manifestasi tanggung jawab pelayanan publik.

Lebih lanjut, Nasya menegaskan bahwa kehadiran Perda ini semata-mata diprioritaskan untuk melindungi warga Kota Bogor dari potensi bencana alam yang terhitung cukup tinggi, khususnya di wilayah Bogor Selatan, Bogor Barat, serta titik rawan lainnya.

Selama ini, akibat status BPBD yang masih berada di bawah kepemimpinan pejabat eselon III, gerak institusi tersebut sering kali terhambat oleh sekat-sekat proses administratif.

“Karena kemarin masih eselon 3, mereka tidak bisa mengambil keputusan secara mandiri dan cepat karena harus melapor serta menunggu keputusan dari Sekda atau Wali Kota. Setelah Perda ini disahkan, kami berharap mekanismenya berbalik: BPBD langsung menangani warga yang terdampak, baru setelah itu melaporkan progres langkah efektif yang telah dilakukan,” urai Nasya.

Nasya mengingatkan, masyarakat yang sedang tertimpa musibah tidak boleh dibiarkan menunggu akibat kendala birokrasi penanganan.

“Jangan sampai masyarakat yang sudah dilanda bencana harus menghadapi masalah susulan, sementara pemerintah belum hadir di lokasi hanya karena sibuk mengurus urusan administrasi. Ke depan, selamatkan dan tangani korbannya terlebih dahulu. Jika ada proses administrasi yang harus ditempuh, itu berjalan paralel, tetapi penanganan warga di lapangan wajib bergerak cepat,” imbuhnya.

Menutup keterangannya, Nasya menginstruksikan agar internal BPBD Kota Bogor segera bersiap melakukan akselerasi total seiring dengan disahkannya regulasi baru ini.

“BPBD harus siap dengan segala hal karena personel akan bertambah, anggaran bertambah, dan fungsi pun meluas. Kita berharap penanganan bencana berlangsung cepat, tepat, dan terukur. Pemerintah harus hadir membawa solusi yang pasti,” pungkas Nasya.