JAGATANI: Insiden UGM Harus Menjadi Momentum Memperkuat Dialog Demokrasi

BOGORTODAY.COM – Peristiwa pembubaran diskusi publik yang menghadirkan sejumlah pejabat Kabinet Prabowo-Gibran di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Senin (15/6/2026) malam menjadi sorotan nasional.

Insiden yang melibatkan ratusan mahasiswa tersebut memunculkan berbagai respons dan perdebatan mengenai ruang demokrasi, kebebasan berekspresi, serta hubungan antara pemerintah dan kalangan akademisi.

Menanggapi situasi tersebut, Jejaring Penggerak Agraria dan Kaum Tani Hutan Indonesia (JAGATANI) menyampaikan pernyataan sikap yang menekankan pentingnya melihat peristiwa di UGM secara utuh dan proporsional.

Menurut JAGATANI, kejadian tersebut mencerminkan dua elemen penting dalam kehidupan demokrasi, yakni keberanian mahasiswa dalam menyampaikan kritik dan kesiapan pemerintah untuk membuka ruang dialog.

Bagi JAGATANI, aksi mahasiswa tidak dapat dipahami hanya sebagai bentuk penolakan terhadap kehadiran pejabat negara.

Lebih dari itu, aksi tersebut merupakan cerminan kegelisahan sosial yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya kelompok petani kecil, buruh tani, serta masyarakat adat yang selama ini menghadapi berbagai persoalan agraria dan tekanan terhadap ruang hidup mereka.

Mahasiswa sebagai bagian dari kaum intelektual dinilai tengah menyuarakan keresahan masyarakat yang merasa belum memperoleh kepastian atas berbagai persoalan mendasar, mulai dari tata ruang, konflik agraria, alih fungsi lahan, hingga ancaman terhadap wilayah-wilayah adat di berbagai daerah, termasuk Papua.

Dalam pandangan JAGATANI, kampus harus tetap menjadi ruang yang bebas dan independen untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan publik.

Tradisi intelektual yang hidup di perguruan tinggi merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan memastikan kebijakan negara tetap berpihak pada kepentingan rakyat.

Karena itu, tuntutan mahasiswa mengenai transparansi kebijakan pertanahan, reforma agraria, tata ruang, serta upaya pengentasan kemiskinan harus dipandang sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial yang sah dalam negara demokratis.

Namun demikian, JAGATANI juga memberikan apresiasi terhadap sikap para pejabat pemerintah yang hadir dalam agenda tersebut.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko dinilai menunjukkan respons yang patut dihargai dalam menghadapi situasi yang memanas.

Alih-alih meninggalkan lokasi atau menghindari massa, para pejabat tersebut memilih turun langsung menemui mahasiswa dan membuka ruang komunikasi.

Sikap tersebut dinilai sebagai contoh positif dalam budaya politik yang mengedepankan dialog dibanding konfrontasi.

Menurut JAGATANI, tindakan para pejabat tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kemauan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat sekaligus menerima kritik sebagai bagian dari proses demokrasi.

Kehadiran mereka di lingkungan kampus pada dasarnya juga bertujuan untuk menjelaskan program-program pemerintah serta membuka ruang evaluasi publik terhadap berbagai kebijakan yang sedang dijalankan.

Lebih jauh, JAGATANI menilai bahwa ketegangan yang terjadi di UGM menjadi sinyal adanya hambatan komunikasi antara pemangku kepentingan di sektor agraria dan pertanian.

Jika kondisi tersebut tidak segera diatasi, energi bangsa akan terus tersita oleh konflik dan polarisasi, sementara berbagai persoalan mendasar yang dihadapi petani dan masyarakat pedesaan justru belum mendapatkan solusi yang memadai.

Padahal, baik mahasiswa maupun pemerintah sesungguhnya memiliki tujuan yang sama, yaitu memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Mahasiswa hadir dengan semangat idealisme dan keberpihakan kepada kelompok rentan, sementara pemerintah menunjukkan kesediaan untuk membuka diri terhadap kritik dan masukan publik.

Atas dasar itu, JAGATANI mendorong agar momentum yang terjadi di UGM dijadikan titik awal untuk membangun forum dialog yang lebih konstruktif. Kritik yang berkembang di ruang publik perlu diterjemahkan menjadi pembahasan kebijakan yang terukur, berbasis data, dan menghasilkan solusi nyata bagi masyarakat.

JAGATANI juga menegaskan bahwa pemerintah perlu menjawab berbagai kritik tersebut melalui kebijakan konkret yang mampu melindungi lahan pertanian pangan, memperkuat posisi petani kecil, serta memastikan keadilan agraria berjalan sesuai amanat konstitusi.

Di sisi lain, mahasiswa diharapkan terus menjalankan fungsi pengawasan sosial dengan menawarkan gagasan, argumentasi, dan alternatif kebijakan yang dapat memperkaya proses pengambilan keputusan publik.

Demokrasi yang sehat tidak dibangun melalui saling meniadakan, melainkan melalui keberanian untuk berdialog dan mencari jalan keluar bersama.

Peristiwa di UGM seharusnya menjadi pelajaran berharga bahwa perbedaan pandangan tidak harus berakhir pada benturan, tetapi dapat menjadi pintu masuk bagi lahirnya kebijakan yang lebih adil, inklusif, dan berpihak kepada rakyat.