Dedie Rachim Usul PBI BPJS Kesehatan Ditanggung Pusat, Ini Dampak Besarnya Bagi Kota Bogor

BOGORTODAY.COM – Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengusulkan agar pembiayaan Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan ditanggung oleh pemerintah pusat. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Usulan tersebut disampaikan Dedie Rachim dalam Kongres United Cities and Local Governments (UCLG) yang berlangsung di Tangier, Maroko, pada 23 – 25 Juni 2026.

Dalam forum yang dihadiri para kepala daerah dari berbagai negara tersebut, Dedie Rachim menyampaikan bahwa pemerintah daerah saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks di tengah dinamika politik, ekonomi, dan kondisi global yang terus berubah.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah agar pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal.

Menurutnya, salah satu komponen belanja daerah yang cukup besar adalah pembiayaan Bantuan Iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat. Apabila pembiayaan tersebut dapat sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat, maka pemerintah daerah memiliki fleksibilitas yang lebih besar untuk mengalokasikan anggaran pada sektor-sektor strategis lainnya.

“Anggaran yang tersedia dapat lebih difokuskan untuk memperkuat pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, hingga program pemberdayaan ekonomi masyarakat,” ujar Dedie Rachim.

Ia menambahkan, penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Menurutnya, pembagian peran yang proporsional akan membantu daerah bergerak lebih cepat dalam menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik.

Dalam kesempatan tersebut, Dedie Rachim juga berbagi pengalaman Kota Bogor dalam menghadirkan berbagai inovasi pelayanan publik dan program kesejahteraan masyarakat. Berbagai upaya tersebut dilakukan untuk memastikan pembangunan yang inklusif dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup warga.

Kongres UCLG menjadi forum strategis bagi para kepala daerah dunia untuk bertukar pengalaman, membangun kolaborasi, serta merumuskan berbagai solusi atas tantangan pembangunan perkotaan yang dihadapi negara-negara di dunia.

Selain itu, seluruh akomodasi ditanggung oleh panitia tanpa membebankan APBD.