Musim Kemarau Diprediksi Lebih Panjang, Komisi IV DPRD Kota Bogor Minta Pengguna Air Tanah Lebih Bijak

BOGORTODAY.COM – Krisis air bersih akibat musim kemarau mulai meluas di Kota Bogor. Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhammad Nur, mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor, sejumlah kawasan kini resmi berstatus kesulitan air bersih.

Merespons hal tersebut, Fajar meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui instansi terkait untuk terus bersiaga menjaga pasokan logistik warga.

“Kemarin BPBD Kota Bogor sudah melaporkan ada beberapa daerah yang kehabisan air, dan kami sudah meminta agar wilayah-wilayah tersebut selalu di-support bantuan air bersih,” ujar Fajar, pada Selasa (14/7/2026).

Sejauh ini, Pemkot Bogor melalui armada tangki BPBD telah bergerak menyalurkan bantuan air bersih secara berkala ke titik-titik krisis.

Fajar menjelaskan, berdasarkan data yang masuk, ada dua wilayah utama di Kota Bogor yang kini menjadi fokus penanganan tanggap darurat, yaitu Kelurahan Kedunghalang dan Kelurahan Bubulak. BPBD telah menyuplai hampir 1.000 liter air bersih untuk menopang kebutuhan harian warga di kedua wilayah tersebut.

“Untuk wilayah Kedunghalang saya sudah mendapatkan laporan lengkap penanganannya, sedangkan untuk Bubulak progresnya masih terus kami pantau. Intinya, setiap ada aduan masuk dari masyarakat, tim BPBD langsung bergerak cepat melakukan intervensi ke lapangan,” jelas Fajar.

Lebih lanjut, Fajar mengingatkan masyarakat untuk mulai mengubah pola konsumsi air harian secara bijak. Pasalnya, Indonesia saat ini sedang menghadapi dampak fenomena cuaca El Nino yang memicu musim kemarau menjadi lebih ekstrem dan panjang.

“Posisi saat ini kita sama-sama tahu di Indonesia sedang terjadi badai El Nino. Kemungkinan musim kemarau akan lebih panjang dari sebelumnya. Mudah-mudahan tidak sampai terus berlanjut hingga bulan Oktober dan Desember nanti,” tuturnya.

Ia mengimbau kepada seluruh warga, khususnya yang masih mengandalkan sumur bor atau air tanah, untuk melakukan penghematan secara ketat demi menjaga cadangan air tanah tidak cepat kering kerontang.

Sebagai solusi jangka panjang agar warga tidak terus-menerus bergantung pada bantuan truk tangki, Komisi IV DPRD Kota Bogor berencana mendorong langkah strategis bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pengelola air bersih.

DPRD akan meminta Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor untuk membebaskan biaya bagi warga di zona merah kekeringan yang ingin beralih menggunakan air perpipaan.

“Nanti kita akan intervensi juga kepada Perumda Tirta Pakuan agar menggratiskan pemasangan instalasi baru bagi masyarakat di daerah yang betul-betul terdampak kekeringan. Kami akan dorong itu agar hak dasar warga atas air bersih tetap terpenuhi,” tegas Fajar.

Fajar meminta kepada para pengurus RT, RW, maupun warga setempat untuk tidak menunda waktu dan segera melayangkan laporan ke posko aduan resmi BPBD Kota Bogor apabila debit air sumur di wilayahnya mulai drastis menurun.