Proyek Asrama Haji Rp 120 M Batal, Pemkab Bogor Fokus Infrastruktur

BOGORTODAY.COM – Proyek pembangunan hotel asrama haji senilai Rp 120 miliar yang semula direncanakan berjalan pada tahun anggaran 2026 batal. Pemerintah daerah kini memilih mengalihkan alokasi dana jumbo tersebut untuk mempercepat pembenahan infrastruktur dan fasilitas publik di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Achmad Wildan, membenarkan bahwa porsi terbesar dari anggaran proyek asrama haji tersebut dialihkan ke sektor pekerjaan umum.

“Hotel asrama haji senilai Rp 120 miliar batal (dibangun) tahun ini. Anggarannya digeser ke Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp 90 miliar, sedangkan sisanya disebar ke dinas-dinas lain,” ujar Wildan, Kamis (19/7/2026).

Selain proyek asrama haji, penataan ulang alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni 2026 juga menyasar program pengadaan videotron. Langkah ini diambil guna menindaklanjuti rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Anggaran videotron tersebut kini dialihkan ke Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) untuk membiayai perbaikan fasilitas olahraga daerah.

“Begitu juga dengan videotron, karena ada rekomendasi KPK, maka kegiatannya dialihkan ke Dispora, di antaranya untuk perbaikan atap Stadion Pakansari,” kata Wildan.

Wildan menambahkan, seluruh pergeseran anggaran ini telah disahkan melalui Perubahan Parsial Ketiga APBD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2026. Dengan tuntasnya payung hukum tersebut, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta segera merealisasikan program yang telah disesuaikan.

“Perubahan parsial ketiga sudah selesai. Sekarang silakan para pengguna anggaran menjalankan masing-masing program yang sudah ditetapkan,” tuturnya.

Di tengah penyesuaian anggaran ini, BPKAD memastikan kondisi finansial daerah dalam posisi aman dengan ketersediaan kas mencapai sekitar Rp 400 miliar. Likuiditas tersebut dipastikan cukup untuk menopang program strategis lain, termasuk Bantuan Keuangan (Bankeu) Infrastruktur Desa.

“Semua tidak ada masalah, termasuk program Bankeu Infrastruktur Desa. Semua tinggal jalan saja, BPKAD menunggu,” tuntas Wildan.