BGN Usulkan Motor Listrik Dialihkan ke Instansi Lain

BOGORTODAY.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan motor listrik yang sebelumnya disiapkan untuk operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpeluang dialihkan pemanfaatannya kepada kementerian atau lembaga lain yang dinilai lebih membutuhkan.

Wakil Kepala sekaligus Juru Bicara BGN, Agustina Arumsari, mengatakan sejumlah instansi telah menyampaikan usulan penggunaan kendaraan tersebut. Salah satunya berasal dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) yang berencana memanfaatkannya untuk mendukung distribusi program MBG bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Selain Kemendukbangga, usulan pemanfaatan motor listrik juga datang dari kalangan penyuluh pertanian serta tenaga pendidik.

“Ada beberapa yang mengusulkan pemanfaatannya, termasuk dari Kemendukbangga, penyuluh pertanian, dan guru,” kata Agustina di Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Meski demikian, BGN menegaskan keputusan mengenai pengalihan aset tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto. Kementerian atau lembaga yang membutuhkan diminta mengajukan permohonan kepada Presiden untuk selanjutnya dilakukan kajian.

Menurut Agustina, BGN akan mengikuti keputusan pemerintah terkait penetapan instansi yang nantinya menerima kendaraan tersebut.

Motor listrik itu sebelumnya direncanakan sebagai kendaraan operasional bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun, hasil evaluasi menunjukkan kendaraan tersebut tidak menjadi kebutuhan utama karena tugas Kepala SPPG lebih banyak berfokus pada pengawasan operasional di dalam satuan kerja.

“Fungsi Kepala SPPG lebih banyak melakukan pengawasan internal sehingga tidak terlalu membutuhkan kendaraan operasional untuk aktivitas lapangan,” ujarnya.

BGN juga menegaskan seluruh pengadaan motor listrik tersebut dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Karena merupakan aset negara, pemanfaatannya harus dilakukan secara efektif dan sesuai kebutuhan sehingga tidak seluruh unit digunakan oleh BGN.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah proses hukum yang tengah ditangani Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis.

Kejaksaan Agung sebelumnya menyebut terdapat dugaan praktik mark-up dalam pengadaan barang yang menyebabkan kerugian negara, termasuk pada pengadaan 21.801 unit motor listrik dengan nilai mencapai sekitar Rp1,03 triliun. Kasus tersebut masih dalam proses penyidikan.