Izin Investasi Rumit, Jokowi Kecewa

JAKARTA, Today — Presiden Joko Widodo benar-benar kes­al melihat cara kerja para men­terinya yang lelet dalam me­mangkas birokrasi perizinan. Jokowi marah karena masih ada puluhan izin yang harus dilewati untuk berinvestasi di Indonesia. Sehingga untuk mengurus investasi di Indone­sia dibutuhkan waktu 2,5 ta­hun. ‘’Di Dubai ngurus izin in­vestasi cukup satu jam,’’ kata Jokowi dengan nada kesal.

Kekesalan Jokowi ini di­tumpahkan dalam rapat terba­tas yang digelar di kantor Ke­presidenan, Rabu (16/9/20150 satu jam setibanya dia dari kunjungan kenegaraan ke Uni Emirat Arab.

Dalam rapat, Jokowi mem­berikan contoh di sektor kelis­trikan, ada 49 perizinan den­gan masa waktu sekitar 2,5 tahun. Padahal saat pemerin­tahan baru dimulai, Jokowi sudah perintah­kan agar proses perizinan dipangkas dan dibuat sesimpel mungkin.

Jokowi masih ingat bahwa jumlah per­izinannya ada 49, dan lamanya setelah dihitung-hitung lebih dari 2,5 tahun atau 923 hari. Walaupun sudah ada usulan untuk penyederhanaan menjadi 25 perizinan, den­gan lamanya 250 hari, Presiden mengatakan bahwa itu bukan terobosan kalau angkanya masih seperti itu.

Jokowi juga sempat menceritakan pen­galamannya saat berkunjung ke Dubai. Di salah satu emirat di Uni Emirat Arab itu, proses mengurus izin investasi cukup hanya selama 1 jam dan dilakukan dalam satu kan­tor yang sama.

“Mengurus izin bukan berhari-hari, tapi 1 jam selesai. Masuk ke satu ruangan, mer­eka minta beberapa dokumen yang sudah diketahui sebelumnya bahwa itu harus diba­wa copy-nya. Setelah diserahkan, pindah ke ruang lain untuk menandatangani dengan akta notaris permohonan tersebut, dan ke­mudian disuruh balik ke ruangan pertama, satu jam kemudian izinnya selesai,” katanya.

Rapat kabinet terbatas ini dihadiri Wa­pres Jusuf Kalla (JK) untuk membahas per­soalan investasi. Jokowi meminta agar para menteri segera mengeluarkan berbagai kebi­jakan terobosan. Hadir pula Menko Pereko­nomian Darmin Nasution, Menko Maritim Rizal Ramli, dan Menko Polhukam Luhut D Pandjaitan.

Kemudian Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Energi dan ESDM Sudirman Said, Menteri Kelautan dan Peri­kanan Susi Pudjiastuti, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dan lain­nya.

“FDI (Foreign Direct Investment) yang saya kira kita tahu semuanya, ini sangat tergantung sekali kepada kemudahan-ke­mudahan berusaha di Indonesia. Poin yang ingin saya berikan tekanan adalah dibutuh­kan langkah-langkah terobosan. Sekali lagi, dibutuhkan langkah-langkah terobosan un­tuk memberi kemudahan berinvestasi,” jelas Jokowi dengan nada tinggi.

Ini tentunya berlaku untuk semua inves­tor, baik dari asing maupun domestik. Bila investasi berhasil direalisasikan, akan mem­berikan dorongan besar untuk pergerakan ekonomi.

“Investor itu bisa lokal, bisa domestik, dan juga bisa asing. Semuanya harus diberi kemudahan-kemudahan, sehingga perger­akan ekonomi riil itu yang kita inginkan bet­ul-betul bisa bergerak,” papar Jokowi

Jokowi mengatakan, tingkat kemudahan berusaha di Indonesia masih sangat rendah dibandingkan negara-negara lainnya. Meski ada sedikit kenaikan pada 2015.

”Sekali lagi ini adalah perlu langkah-langkah konkret dalam mencapai target tersebut. Ini sebagai informasi, peringkat ke­mudahan berusaha di Indonesia pada 2015 mengalami peningkatan sedikit, yakni dari peringkat 117 menjadi 114 dari 189 negara,” tukasnya.

(Alfian Mujani)