PUBLIKASI KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024

SEKRETARIAT DAERAH SEBAGAI INISIATOR DALAM KOLABORASI DAN SINERGI UNTUK KABUPATEN BOGOR TEGAR BERIMAN (TERTIB, SEGAR, BERSIH, INDAH, MANDIRI, AMAN DAN NYAMAN) DAN BERKELANJUTAN

I. LINGKUP ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Lingkup Pengkoordinasian dan Hubungan Kerja meliputi: Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat DPRD, DPMD, DISDUKCAPIL, BANKESBANGPOL, DINSOS, DISDAMKAR, DINKES, DISPORA, DP3AP2KB, RSUD, BPBD, DPUPR aspek Penataan Ruang,

DPKPP aspek Pertanahan, DISBUDPAR, Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal sesuai tugas dan fungsi Asisten.

A. BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

Kunjungan kerja Pj. Bupati Bogor telah dilaksanakan di 18 Kecamatan, yaitu Kecamatan Sukaraja, Ciseeng, Tajurhalang, Tenjolaya, Citeureup, Rancabungur, Klapanunggal, Pamijahan, Rumpin, Gunungsindur, Ciomas, Tamansari, Ciampea, Megamendung dan Parungpanjang.

Maksud dan tujuan dari kegiatan kunjungan kerja Pj. Bupati Bogor adalah sebagai bentuk pendekatan pemerintah daerah dalam menjaring aspirasi, menggali potensi dan mencari solusi permasalahan terkait penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan di wilayah.

Pelaporan capaian kinerja Penjabat Bupati Bogor telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan II pada Triwulan I dilaksanakan pada tanggal 26 April 2024 dan Triwulan II pada tanggal 18 Juli 2024 dan akan dilaksanakan Triwulan terakhir pada tanggal 7 Januari 2025.

B. BAGIAN KERJASAMA DAERAH DAN BANTUAN HUKUM

Tim Fasilitasi Bantuan Hukum Telah Melakukan Kegiatan Penyuluhan, diantaranya yaitu Penyuluhan Hukum Terpadu Di Desa Wanaherang, Desa Sumur Batu, Desa Rancabungur dan Desa Ciomas Rahayu. Lalu Kegiatan Penyuluhan Hukum Bagi Aparatur Tingkat SMP dan Tingkat SD yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2024 dengan jumlah peserta 75 orang. Serta Kegiatan Penyuluhan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2024. Acara tersebut menghadirkan narasumber dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dan dari Kantor Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya, tentang rencana Pengisian Kuisioner laporan Aksi Ham B08

Penandatanganan dokumen kerja sama, meliputi perjanjian kerja sama, nota kesepakatan, kesepakatan bersama, dan adendum nota kesepakatan, antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan kementerian/lembaga di tingkat pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota.

C. BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pada tanggal 11 November 2024, Kementerian Hukum pada Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak asasi Manusia telah melakukan penilaian atas indeks reformasi hukum pada Pemerintah daerah Kabupaten Bogor dengan tujuan penilaian ini adalah untuk menilai pelaksanaan reformasi hukum dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kapabel sesuai sasaran road map reformasi birokrasi tahun 2020-2024.

Selain itu, penilaian ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Adapun hasil penilaian dimaksud adalah 99.82 dengan kategori AA (ISTIMEWA) yang ditetapkan melalui surat Menteri Hukum c.q Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PPH-OT.03.03-289 Hal Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024.

Kegiatan Rapat Koordinasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bogor, Kegiatan Konsultasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sub Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah Kabupaten Bogor, Kegiatan Koordinasi ke Balai Penerbitan Braille Indonesia (BPBI) Sentra Wiyata Guna Ditjen. Rehsos Kementerian Sosial RI Bandung dan Pengembangan Website JDIH.

D. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

II.       LINGKUP ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Lingkup Pengkoordinasian dan Hubungan Kerja meliputi: DLH, DPMPTSP, DISHUB, DISBUDPAR aspek Pariwisata, DISTANHORBUN, DISKANAK, DISKOPUKM,

DISDAGIN, DKP, DISNAKER, DPUPR aspek Pekerjaan Umum, DPKPP aspek Perumahan dan Kawasan Permukiman, BUMD, BLUD dan instansi vertikal sesuai tugas dan fungsi Asisten.

A.     BAGIAN PEREKONIMIAN

Upaya Pengendalian Inflasi Kabupaten Bogor Tekan Gejolak Harga dan Jaga Daya Beli Masyarakat

Berbagai langkah strategis telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dalam upaya pengendalian inflasi, diantaranya adalah Gerakan Pangan Murah Keliling (GPM-LINK), operasi pasar murah, penguatan cadangan pangan, dan pengawasan distribusi, akan diperkuat untuk menjaga stabilitas harga komoditas utama seperti daging sapi, cabai rawit, dan cabai merah. Hal ini menunjukkan komitmen Kabupaten Bogor dalam menjaga daya beli masyarakat dan mewujudkan ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan.

Pada minggu ketiga November, Kabupaten Bogor mencatat penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebesar -0,02%, menandakan tren deflasi yang terkendali. Meski demikian, komoditas seperti daging sapi, cabai rawit, dan cabai merah masih menjadi penyumbang utama fluktuasi harga, dengan cabai rawit mencatat kenaikan tertinggi sebesar 0,144.

Pemerintah Kabupaten Bogor mencatat prestasi membanggakan dengan mendapatkan alokasi Dana Insentif Fiskal (DIF) dari Kementerian Dalam Negeri, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295 Tahun 2024, senilai Rp5,56 miliar. Insentif ini menjadi bukti keberhasilan Kabupaten Bogor dalam menjalankan kinerja pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah. Prestasi ini semakin relevan di tengah tantangan pengendalian inflasi lokal.

B. BAGIAN SUMBER DAYA ALAM