Prabowo Subianto dan PM Inggris Keir Starmer Bahas Stabilisation Force di Gaza dan Perkuat Kemitraan Strategis

BOGORTODAY.COM – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menggelar pertemuan bilateral melalui konferensi video dengan Perdana Menteri (PM) Inggris, Keir Starmer, pada Sabtu (22/11/2025).

Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin membahas sejumlah isu strategis, termasuk situasi kemanusiaan di Gaza serta rencana peluncuran Indonesia–UK Strategic Partnership pada awal tahun mendatang.

Bahas Stabilisation Force untuk Gaza

Salah satu poin utama pembahasan adalah perkembangan rencana pengerahan pasukan internasional pasca agresi Israel di Gaza.

Presiden Prabowo dan PM Starmer menegaskan pentingnya pembentukan international stabilisation force untuk melindungi warga sipil, menstabilkan wilayah, serta memastikan bantuan kemanusiaan dapat masuk tanpa hambatan.

Langkah ini dinilai krusial mengingat situasi kemanusiaan yang terus memburuk dan perlunya mekanisme perlindungan internasional yang kredibel.

Menuju Kemitraan Strategis Baru Indonesia–Inggris

Pertemuan virtual tersebut juga menjadi momentum penting bagi kedua negara dalam memperkuat hubungan bilateral.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menyampaikan bahwa Indonesia dan Inggris sepakat untuk meluncurkan secara resmi Indonesia–UK Strategic Partnership pada awal tahun mendatang.

“Kedua pihak berencana meluncurkan secara resmi Indonesia-UK Strategic Partnership, yang diharapkan menjadi tonggak baru dalam sejarah kerja sama kedua negara,” ujar Teddy dalam keterangan pers.

Kemitraan ini akan mencakup kerja sama di berbagai sektor, mulai dari keamanan, ekonomi, pendidikan, hingga maritim.

Fokus pada Penguatan Kerja Sama Maritim

Dalam pembahasan sektor maritim, Prabowo dan Starmer sepakat memperkuat Maritime Partnership Program yang meliputi:

• Peningkatan keamanan laut
• Pertukaran informasi intelijen maritim
• Peningkatan kapasitas penegakan hukum di perairan

Kolaborasi ini diharapkan memperkuat upaya menjaga stabilitas kawasan serta mendorong tata kelola maritim yang lebih baik.