Krisis Ekonomi, Ribuan Warga Bogor Tagih Janji Dedi Mulyadi

BOGORTODAY.COM – Krisis ekonomi yang melanda warga di tiga kecamatan akibat penutupan izin usaha pertambangan (IUP) mendorong ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Cigudeg, Rumpin, dan Parungpanjang (AMCRP) turun ke jalan. Mereka menggelar aksi damai di kompleks Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (4/5/2026), menuntut pembukaan kembali tambang berizin sekaligus menagih janji bantuan sosial Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Koordinator Lapangan aksi, Fadlan, menyatakan kondisi warga di Kecamatan Cigudeg, Rumpin, dan Parungpanjang kian terpuruk sejak tambang ditutup. Angka kriminalitas meningkat dan banyak warga terpaksa berutang melalui pinjaman online karena kehilangan sumber penghasilan utama.

“Sudah darurat ekonomi sosial. Sudah banyak tingkat kriminal. Masyarakat ketika dipaksakan untuk beralih profesi tidak bisa semudah itu, karena banyaknya keterbatasan keahlian, pendidikan, dan pengalaman,” ujar Fadlan di sela aksi.

Atas kondisi itu, massa mendesak pemerintah segera membuka kembali tambang berizin di wilayah mereka. Fadlan menegaskan tuntutan warga sesungguhnya sederhana, namun mendesak.

“Tuntutan kita cuma simpel, tambang dibuka kembali supaya ada aktivitas masyarakat. Kita juga ingin tahu sudah sejauh mana tahapannya, kapan tambang yang legal, yang berizin itu dibuka kembali,” kata dia.

Selain soal IUP, warga juga mempertanyakan realisasi janji Dedi Mulyadi yang hingga kini belum terwujud. Hal itu disampaikan Fadlan setelah warga menanggung ketidakpastian selama kurang lebih tujuh bulan terakhir.

“Bukan kita yang meminta, Gubernur yang menjanjikan akan memberikan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak. Itu baru satu yang dijanjikan oleh Gubernur,” ujar Fadlan.

Melalui aksi ini, warga berharap Pemerintah Kabupaten Bogor dapat menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat terdampak dengan pemerintah provinsi, agar kepastian nasib ribuan warga di tiga kecamatan itu segera diperoleh.