Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terkait dengan uji coba Sistem Satu Arah (SSA) pada tanggal 1 sampai 4 April 2016 mendatang mendapatkan tanggapan beragam. Salah satunya Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor.
Oleh : Abdul Kadir Basalamah
[email protected]
Ketua Komisi C DPRD Kota Bogor, Zaenul MuÂtaqin menilai, rencana program SSA sangat baÂgus diterapkan, namun pihaknya mengatakan perlu dilakuÂkan sejumlah persiapan-persiapan terlebih dahulu oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, yakni; tentang kajian-kajian aturan SSA, infrastukÂtur pendukung, sosialisasi dan lain sebagainya.
“Komisi C mendukung program SSA, tetapi harus mempunyai kaÂjian yang komprehensif, seperti soÂsialisasi kepada masyarakat sekitar dan menyiapkan sarana infrastuktur yang memadai. Tak lupa, penangaÂnan PKL maupun persoalan lainnya, harus menjadi perhatian pihak PemÂkot Bogor,†ujarnya kemarin.
Menurutnya, program SSA sebaiÂknya jangan dipermanenkan terlebih dahulu apabila beberapa indikator tadi belum direalisasikan. “Jangan dipermanenkan terlebih dahulu, keÂcuali apabila hanya sekedar simulasi saja,â€tambahnya.
Politikus Partai Persatuan PembanÂgunan (PPP) ini menjelaskan, dalam menerapkan kebijakan yang akan berÂdampak kepada berbagai aspek, diperÂlukan kajian yang komprehensif dan mendalam, terutama soal sosialisasi kepada masyarakat, para pengguna kendaraan dan berbagai pihak lainnya.
Soal infrastuktur juga harus diÂpersiapkan secara maksimal, dari mulai kondisi jalan, rambu rambu lalu lintas, marka jalan dan yang terÂpenting adalah penangan PKL disÂejumlah kawasan, semuanya harus dirapihkan dan benahi. Tak hanya itu, sejumlah jalur jalan alternative yang ada juga harus dipersiapan secara maksimal, agar tidak terjadi kemacetan baru di kawasan jalur alÂternative karena diterapkannya SSA.
“Permasalahan PKL memang sangat komplek dan harus ditangani secara maksimal. Jangan sampai maÂsalah PKL belum tertangani, lalu SSA diterapkan, nanti ujungnya malah menimbulkan permasalahan permaÂsalahan. PKL di kawasan jalan Otista, di Jalan Roda, Jalan Suryakencana, Jalan Lawang Saketeng, Jalan Dewi Sartika, harus ditertibkan mulai dari waktu dekat ini dan akan dipindahÂkan atau direlokasi kemana PKL itu, harus jelas dan terprogram. Kalau urusan PKL sudah selesai, baru SSA bisa direalisasikan. Komisi C juga mengingatkan kepada Pemkot Bogor untuk tidak gegabah dalam mengamÂbil keputusan realisasi SSA,â€jelasnya.
Kata Zaenul, jangan sampai keÂtika dirubah menjadi SSA, sejumlah ruas jalan di Kota Bogor malah menÂimbulkan titik kemacetan baru, sepÂerti di Jalan Kapten Muslihat, Jalan Sudirman, Jalan Juanda dan sejumÂlah lokasi jalan alternative. Komisi C sangat mendukung sistem SSA, denÂgan syarat persiapan harus sangat matang dan perencanaan maksimal direalisasikan. Bukan itu saja, samÂpai saat ini masih banyak yang belum mendapatkan informasi secara utuh terkait SSA ini, sehingga sosialisasi harus dilakukan dengan maksimal.
“Kita minta kepada Pemkot BoÂgor untuk melibatkan seluruh pelaku transportasi, dari mulai Organda, KKSU dan termasuk para supir anÂgkot. Untuk uji coba nanti, Pemkot Bogor juga harus melakukan evaluasi total, kalau hasilnya bisa mengurangi kemacetan, maka SSA bisa diteruskan, tetapi kalau hasilnya malah menimÂbulkan kemacetan yang baru, maka harus dilakukan pembenahan kembaÂli terkait perencanaan sesuai dengan kajian-kajian,†pungkasnya. (*)