BOGOR TODAY – Kunjungan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim ke Kota Bogor disambut hangat oleh Wali Kota Bogor dan tenaga pendidik yang ada di SDN Polisi 1 Kota Bogor, Kamis (30/7/2020).

Kedatangan Nadiem itu untuk mendengar masukan guru-guru tentang pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau daring yang saat ini diterapkan pemerintah di tengah pandemi covid19.

Diskusi Mendikbud dengan guru-guru yang berlangsung di SDN Polisi 1 Kota Bogor itu pun berjalan hangat penuh kekeluargaan. Guru-guru tak sungkan untuk menyampaikan PJJ yang saat ini diterapkan disekolahnya.

Selain guru-guru, Wali Kota Bogor Bima Arya pun berkesempatan menyampaikan aspirasi dari warganya (orangtua murid, red) tentang PJJ dihadapan menteri termuda di kabinet kerja Jokowi tersebut.

Bima mengaku, selama ini dirinya menerima banyak sekali aspirasi dari warga Kota Bogor terkait metode pendidikan yang saat ini diterapkan oleh pemerintah. Dia menyampaikan ada tiga yang saat ini menjadi persoalan, yaitu infrastruktur, kemudian silabus atau kurikulum dan terakhir keluhan masyarakat soal keuangan yang harus dibelikan kouta internet untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran sistem daring.

“Pak Menteri, saya izin sampaikan di luar sana kita masih menemukan banyak sekali persoalan. Initinya tiga pak menteri, pertama adalah infrastruktur, jadi mereka (orangtua siswa) yang belum beruntung mendapatkan akses atau masih kesulitan mendapatkan akses. Yang kedua, persoalan silabus atau kurikulum, dan ketiga saya banyak sekali mendapat japri dari ibu-ibu masalah keuangan, aduh pak wali saya stres suami, saya nganggur, saya harus jaga anak, saya harus ngurus suami, harus beli kouta dan lain-lain,” kata Bima menirukan keluhan warga yang disampaikan langsung dihadapan Mendikbud.

Kendati demikian, pihaknya menyampaikan persoalan ini Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tidak tinggal diam, salah satunya akan menganggarkan APBD untuk perbaikan infrastruktur sekolah, selanjutnya mengenai silabus dab pemkot akan bekerja sama dengan beberapa pihak.

“Kita berharap pemerintah pusat bisa memberikan subsidi kepada ibu-ibu atau orang tua supaya sedikit ada tambahan begitu pak,” ungkapnya.

Mendengar informasi tersebut, Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan, bahwa persoalan untuk pengadaan pembelian kouta internet dalam memenuhi kebutuhan PJJ atau daring itu bisa dianggarkan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Saat ini dana BOS bisa dialokasikan untuk memfasilitasi kouta internet, karena untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran jarak jauh atau daring. Jadi fleksibilitas ya bisa digunakan untuk pulsa atau kouta,” kata Nadiem.

Dia menyadari, memang penerapan PJJ ini butuh proses dan pastinya ada kendala. Sebab, selama dirinya mengunjungi ke beberapa daerah di Indonesia pihaknya selalu mendapat masukan terkait PJJ, terlebih soal kouta yang dipersoalkan orang tua siswa.

“Jadi, BOS itu saat ini bisa dialokasikan untuk kouta dan saya sudah sampaikan itu ke setiap dinas-dinas yang ada di daerah,” ucapnya. (Heri)