BOGOR TODAYÂ – Indonesian Corruption Watch (ICW) turun gunung. Mereka mulai menguÂber data kekayaan 39 anggota DPRD Kota Bogor yang diduga bermasalah. Ke-39 legislator itu tak mau menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Wakil Koordinator ICW, Agus Sunaryanto, menÂgatatakan, pihaknya akan menÂerjunkan ratusan auditor interÂnal ICW untuk melacak semua kekayaan anggota dewan di Kota Hujan. “Kami siapkan tim untuk sesegara mungkin menÂcari data yang harus dibawa ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dari laporan yang kami ajukan itu, PPATK yang akan memÂproses dan berkoordinasi denÂgan KPK,†tegasnya.
Terpisah, Asisten OmbudÂman Republik Indonesia (ORI), Andi, menjelaskan, LHKPN merupakan ketentuan yang telah diatur oleh undang-unÂdang, karena itu, jika ada pejaÂbat negara menolak melaporÂkan daftar kekayaannya maka pejabat tersebut dianggap tidak taat hukum dan sudah mencedÂerai perasaan masyarakat.
“39 anggota DPRD Kota Bogor tidak hanya melanggar undang-undang. Mereka juga melanggar sumpah jabatan yang memiliki konsekuensi huÂkum dan administrasi. BeberÂkan aja ke publik, mana yang tidak mau menyerahkan LHÂKPN. Berarti periode berikutÂnya jangan dipilih,†tegasnya, saat dihubungi BOGOR TODAY, kemarin.
Merujuk pada Undang- UnÂdang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan NegÂara yang Bersih dan Bebas KKN dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan, semua penyelenggara negara wajib memberikan laporan harta kekayaannya termasuk para anggota DPRD.
Sementara itu, anggota Fraksi Gerindra DPRD Kota BoÂgor, Zenal Abidin, mengatakan, untuk LHKPN saat dirinya mencalonkan sebagai anggota DPRD Kota Bogor di dalam tuÂbuh partai Gerindra sendiri, sudah menyerahkan. “Namun semenjak saya mencabat sebÂagai anggota DPRD Kota Bogor, belum ada intruksi untuk meÂnyerahkan LHKPN ke KPK baik dari pimpinan maupun forÂmulir yang diberikan Sekwan DPRD Kota Bogor. Apalagi saya anggota baru disini,†akunya, saat ditemui di Fraksi Gerindra DPRD Kota Bogor, kemarin.
(Rizky Dewantara)
