Lewat Calo, E-KTP Dua Hari Jadi?

BOGOR, TODAY — Pintu be­lakang. Beginilah biasa disebut. Jalan pintas atau jalur cepat biasa ini memang tak lekang dipakai segelintir oknum dalam kepengurusan surat ad­ministrasi di dunia pemerintahan. Tak hanya Su­rat Izin Menge­mudi (SIM) saja. Ternyata untuk mengurus e-KTP (elektronik KTP) juga menyediakan oknum.

Data dihim­pun dari sejumlah netizen di media sosial, menyebutkan, untuk mengurus E-KTP tak bu­tuh waktu lama. Pengakuan, seorang netizen, Doni Djohan, warga Jabodetabek, menyebut soal adanya oknum yang bisa membantu. Ada tarif juga ten­tunya bila ingin cepat. Sekali lagi ini oknum, tidak semua petugas yang melayani pem­buatan e-KTP seperti ini.

“Untuk proses cepat Rp 150.000, 3 hari sampai 1 minggu selesai. Untuk proses lama Rp 50.000, 1 sampai 3 bu­lan,” tuturnya.

“Kesimpulan saya, proses e-KTP cepat atau lambat dipermainkan oleh oknum aparat. Bila sudah foto dan perekaman sidik jari harusnya lang­sung jadi. Proses KK bisa dimengerti butuh waktu, karena butuh tanda tan­gan pejabat berwenang. Prinsip aparat di daerah benar adanya, “Bila bisa di­persulit, kenapa harus dipermudah,” sesal dia.

Menjawab soal celotehan dan pen­gakuan netizen ini, Mendagri Tjahjo Kumolo menegaskan kalau pembua­tan e-KTP gratis. Tidak ada pungutan biaya apapun bagi yang ingin mem­buat e-KTP. “Kami juga meminta pe­jabat di bawah untuk jemput bola ya. Mendatangi warga masyarakat, apa­pun akte kelahiran dan KTP itu gratis. Kami tetap lakukan dan ingatkan, ini semua bertahap,” terang Tjahjo di Ja­karta, Kamis (28/1/2016).

Menurut Tjahjo, pihaknya akan terus melakukan perbaikan. Dana juga akan dikucurkan untuk memperbaiki kualitas. “Kami tatar terus, instruksi ke daerah terus. Sampai dana pusat juga akan kita kucurkan ke daerah untuk dapat meningkatkan kualitasnya,” tu­tup dia.

Alumni Fakultas Hukum Universi­tas Diponegoro (Undip) Semarang itu membenarkan jika proses pembuatan e-KTP masih lambat. Sejumlah persoa­lan menghadang. Mendagri berharap masyarakat maklum. “Kami akui ada keterlambatan, ada macam-macam masalah blanko, administrasi, sumber daya manusia kita masih kurang,” kata dia. “Tapi ini akan kita perbaiki,” tam­bah dia.

Tjahjo juga menyampaikan bahwa seluruh aparat birokrasi sudah bekerja keras. Namun ada keterbatasan. “Kita akui lah bahwa sumber daya kita di seluruh pelosok ini tidak seperti ro­bot ya. Tapi kami dari Dukcapil sudah terus menginformasikan untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” tutupnya.

Terpisah, Kasi Kependudukan Administrasi Penduduk pada Dinas Kependudukan Administrasi dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bogor, Endah Handayani, menampik jika ada calo yang bisa menyulap pem­buatan e-KTP menjadi sangat singkat.

“Siapa yang mau nyaloin? Kan prosedurnya harus diusulkan oleh ke­camatan, dari kecamatan direkap dan dibawa ke Disdukcapil. Masa iya, mau rekam e-KTP minjem muka dan badan orang,” katanya, kepada Bogor Today, Kamis (28/1/2016).

Menurutnya, dengan prosedur seperti itu, hampir tidak ada celah. “Karena ini kan berjenjang. Kalau nor­mal juga tidak lama kok bikin e-KTP. Kecuali baru merekam dari awal. Yang sudah merekam dari 2012 saja ada kok yang belum jadi,” katanya.

Endah menambahkan, lama waktu pembuatan e-KTP, terutama yang be­lum merekam sama sekali, lantaran sebelum diserahkan ke pemerintah daerah masing-masing, data-data per­ekaman e-KTP masuk ke pemerintah pusat terlebih dahulu. “Kalau seka­rang kan, dari kecamatan langsung ke Disdukcapil Kabupaten Bogor. Ka­lau dulu, dari kecamatan langsung ke pusat. Yang merekam juga pusat kalau dulu,” kata Endah.

(Rishad Noviansyah|Yuska Apitya)