Paket Kebijakan Jokowi Perkuat Rupiah

Paket kebijakan yang terus dikeluarkan oleh pemer­intahan Presiden Joko Widodo mulai menuai hasil. Salah satunya terlihat dari nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD).

Menteri Koordinator Per­ekonomian, Darmin Nasution, mengklaim paket-paket kebi­jakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah sudah ada dampak­nya dalam jangka pendek. Bukti­nya, penguatan rupiah menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara plus India setelah pengumuman paket ekonomi jilid III.

“Sampai paket kedua, rupiah adalah yang terbawah bersama Malaysia di ASEAN plus India. Tapi setelah paket kedua dan ke­tiga, Indonesia yang tertinggi,” katanya, dalam kuliah umum di Kampus Universitas Indonesia, Depok, Senin (9/11/2015).

Rupiah memang sempat mendapat predikat terburuk di Asia bersama ringgit Malaysia dan rupee India. Penyebabnya adalah rencana The Federal Reserve (The Fed) menaikkan suku bunga.

Melambatnya perekonomian global juga menjadi faktor pen­guatan dolar AS terhadap mata uang negara-negara Asia. Bulan lalu dolar AS sempat menyentuh titik tertingginya di Rp 14.800-an.

Namun kini dolar AS sudah bergerak di kisaran Rp 13.400- 13.700. Penguatan drastis terjadi hanya dalam hitungan hari pada Oktober lalu. Penguatan rupiah didorong oleh banyak hal, terma­suk pertumbuhan ekonomi yang mulai membaik di kuartal III-2015.

“Bukan hanya membuat kurs terkendali, kita mulai bisa mem­balikan arah pertumbuhan eko­nomi. Kalau year on year, sampai September 4,73%, memang hanya sedikit lebih baik dibanding kuar­tal II. Tapi kita sudah mulai berha­sil membuat (pertumbuhan eko­nomi) tidak turun lebih jauh lagi,” tutupnya.

Pemerintah berencana menge­luarkan paket kebijakan ekonomi untuk jangka menengah dan panjang. Salah satu yang akan diatur dalam paket ekonomi tersebut adalah program inklusi keuangan. “Sekarang saatnya kita menyiapkan ke­bijakan jangka menengah dan panjang, salah satunya inklusi keuangan,” kata Darmin.

Darmin menjelaskan, inklu­si keuangan masuk dalam pembahasan paket kebijakan ekonomi karena saat ini hanya sebagian kecil masyarakat me­miliki akses terhadap industri keuangan modern.

“Kenapa inklusi keuangan? Ini adalah program gabun­gan pemerintah, Bank Indo­nesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Intinya mem­buka akses jauh lebih dalam sektor keuangan kita pada masyarakat. Hanya sedikit saja masyarakat kita yang pu­nya akun dan mengenal indus­tri keuangan modern,” kata Darmin.

Menurut Darmin, pendala­man industri keuangan akan memanfaatkan teknologi in­ternet melalui telepon seluler yang sudah dimiliki oleh seba­gian besar masyarakat Indone­sia. ”Di Indonesia, handphone itu lebih banyak jumlahnya dari jumlah penduduk . Oleh karena itu inklusi keuangan harus dimanfaatkan,” tukasn­ya.

Selain itu, inklusi keuangan juga bisa dimanfaatkan para petani untuk memantau harga di pedagang perantara. “Kita juga perlu bangun sistem in­formasi yang bisa dibuka pa­kai handphone, itu kan nggak mahal. Misalnya petani cabe mau panen 2 hari lagi, dia bisa masuk, dia bisa cek siapa peda­gang perantara paling dekat. Dia telpon, bilang mau panen sekian ton, tanya harga. Kalau cocok deal, kalau nggak cocok dia cari yang lain,” ujarnya.

Dengan perluasan akses terhadap industri keuangan, seluruh masyarakat diuntung­kan, termasuk para petani yang posisi tawarnya bisa men­jadi lebih kuat. “Jadi, inklusi keuangan membuka pilihan-pilihan, memperkuat bargain,” tutupnya.

(Alfian M|detik)