JAKARTA TODAY – Indonesia membutuhkan dana sebesar Rp 6.000 Triliun untuk pembangunan infrastuktur berkelanjutan sebagai salah satu prioritas tertinggi Indonesia dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu RI Luky Alfirman mengatakan, percepatan pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia tetap masih salah satu prioritas utama Presiden Joko Widodo pada periode keduanya.

“Kajian awal, sekitar 37 persen dari total kebutuhan pembiayaan diambil dari APBN 2020. Oleh karena itu, adanya peran dan keterlibatan swasta dalam pembangunan menjadi krusial,” kata Luky, Selasa (03/12/2019).

Hal itu disampaikan Luky pada acara diskusi Mendorong Pendanaan Infrastruktur Berkelanjutan melalui Pasar Modal dan Pertumbuhan Asuransi di Bursa Efek Indonesia, Jakarta.

Head of Regional Agenda Asia Pacific dan Member of the Executive Committee World Economic Forum (WEF), Justin Wood mengatakan, kerja sama antara pemerintah dan swasta merupakan kunci untuk mengakses permodalan yang dibutuhkan Indonesia untuk mewujudkan capaian SDGs pada 2030.

“Harapan kami, WEF dan SDIP (Sustainable Development Investment Partnership) dapat menjadi platform yang tepat untuk mendorong kolaborasi tersebut dan membawa perubahan terhadap sistem di Indonesia,” kata dia.

Sebagai informasi, SDIP merupakan inisiasi World Economic Forum (WEF) dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) sebagai wadah independen yang mempertemukan pemerintah, swasta, dan filantropis.

Acara yang mempertemukan para pemangku kepentingan di sektor pemerintah, swasta, dan akademisi ini terselenggara oleh kolaborasi antara Sustainable Development Investment Partnership (SDIP) ASEAN Hub, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), ASEAN Insurance Council (AIC), dan Bursa Efek Indonesia (IDX). (net)

loading...