Riza Chalid Menghilang

PERMINTAAN Presiden Joko Widodo agar aparat kepolisian mencari Muhammad Riza Chalid, sudah terlambat. Sebab, taipan minyak yang dicurigai mengotaki pencatutan nama Presiden dalam kasus perpanjangan kontrak kerjasama dengan PT Freeport Indonesia (PFI) oleh Ketua DPR RI, Setya Novanto, itu sudah menghilang.

YUSKA APITYA AJI
[email protected]

Langkah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI un­tuk membereskan sidang etik terha­dap kasus pencactutan nama presiden oleh Setya Novanto, terganjal. Kolega Setya yang juga merupakan kunci skandal perkara ini, Muhammad Riza Chalid, kabur dan tak jelas rim­banya. Panggilan demi panggi­lan yang dilayangkan MKD un­tuk Riza juga tak berbalas. Pun demikian, MKD tak juga me­minta Mabes Polri dan Kejak­saan Agung (Kejagung) untuk melacak dan memanggil Riza.

Semangat untuk menciduk Riza justru ditunjukkan kubu Istana Negara. Kejagung gen­car mengejar keberadaan Riza. Bahkan, Mabes Polri juga masih menunggu DPR RI melayangkan perintah pemanggilan paksa.

Kemarin, Presiden Jokowi mendadak mengumpulkan selu­ruh menterinya di Istana Bogor. Para menteri menyatakan siap pasang badan untuk Presiden Joko Widodo menyusul penca­tutan namanya dalam rekaman pembicaraan antara Ketua DPR Setya Novanto, pengusaha Riza Chalid, dan petinggi Freeport, Maroef Sjamsoedin.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan su­dah sepantasnya para menteri mengambil sikap karena ter­jadinya peristiwa itu.

“Tadi saya menyampaikan ke Pres­iden, mohon maaf kalau memang para menteri sebagai pembantu Bapak men­gambil sikap. Bukan dalam konteks sia­pa kawan atau lawan, melainkan dalam konteks mengingatkan. Apa pun, Pak Jokowi adalah lambang negara,” kata Tjahjo setelah mengikuti rapat koor­dinasi di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (8/12/2015).

Tjahjo mengatakan, setelah men­dengar rekaman tersebut secara utuh, wajar saja Presiden marah dan men­gambil sikap keras. Dan wajar juga jika para menteri mengambil sikap. “Raky­at saja yang mendukung dan tidak men­dukung beliau sikapnya keras. Sudah melecehkan lambang negara,” ujarnya.

Meski tidak menyebutkan secara eksplisit, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan pernyataan murka yang disampaikan Presiden Jokowi su­dah menjadi semacam “arahan” yang jelas bagi para pembantunya. Menurut dia, para pembantunya sudah pasti pa­ham bagaimana memaknai kemarahan Presiden tersebut. “Sebagai pemban­tu, semuanya bisa memaknai apa yang disampaikan Presiden. Tidak perlu dijelaskan,” tuturnya.

Sementara itu, Menteri Koordina­tor Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan menyatakan wajar saja Presiden marah atas munculnya pencatutan nama oleh sejumlah pihak. “Presiden pantaslah marah,” ujarnya.

Presiden Jokowi meluapkan ke­marahannya karena namanya sudah dicatut dalam rekamaan transkrip pembahasan perpanjangan kontrak Freeport. Presiden mengatakan ia bisa menerima jika disebut gila, syaraf, atau koppig. Tapi ia sangat tidak terima jika namanya dicatut dalam pemberian 11 persen saham Freeport.

Luhut juga menegaskan kesiapan­nya jika dipanggil Mahkamah Kehor­matan Dewan (MKD) terkait percaka­pan ‘Papa Minta Saham’ yang namanya disebut hingga 66 kali. Bahkan dia pun penasaran dengan apa yang akan dipu­tuskan MKD nanti. “Kita tunggu hasil MKD. Saya juga tunggu hasil MKD,” kata Luhut kepada wartawan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Se­lasa (8/12/2015).

Jika dipanggil oleh MKD, Luhut men­gaku akan menjelaskan mengenai posi­siinya dalam percakapan itu. Intinya dia tidak terlibat dalam masalah ‘Papa Min­ta Saham’ itu. “Saya mau menjelaskan juga, bahwa saya tidak pernah terlibat dalam masalah itu,” katanya.

Lalu, apakah Anda sudah pernah ditanya Presiden Jokowi soal pencatu­tan nama tersebut? “Semua kajian yang kami berikan pada Presiden adalah tidak setuju dilakukan perpanjangan PT Freeport sebelum 2019. Itu tertulis dalam memo yang saya tulis dan dua kali paparan saya pada presiden. Itu si­kap kami. Jadi tidak ada polemik men­genai itu. Jelas posisinya,” jawab Luhut.

Riza Kabur ke Luar Negeri

Terpisah, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebut pengusaha Riza Chalid tak ada di Indonesia. Riza telah meninggalkan Indonesia sekitar empat hari lalu.

Yasonna menyebut, pengusaha yang namanya ikut terseret dalam ka­sus pencatutan nama Presiden Jokowi tersebut memang warga negara Indone­sia. “Dia tidak di Indonesia,” ucap Yas­onna di Istana Bogor, Selasa (8/12/2015).

Pihak imigrasi tak bisa mencegah Riza bepergian ke luar negeri karena memang tak ada perintah pencekalan. “Kan belum ada surat,” kata Yasonna.

Berbicara terpisah, Kapolri Jen­deral Pol Badrodin Haiti menyatakan tak akan melakukan inisiatif untuk melakukan pencarian pada pengusaha Rizal Chalid. Polri baru akan bergerak jika diminta MKD.

“Saya bilang kalau nanti ada per­mintaan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atau dari Kejaksaan, ten­tu ya kita akan melakukan pencarian. Jadi bukan inisiatif kita,” ucap Kapolri di Istana Bogor, Selasa (8/12/2015).

Badrodin mengatakan, institusinya bisa meminta bantuan Interpol untuk menyampaikan surat pemanggilan pada Riza. Namun demikian, sambung dia, Polri tak bisa leluasa bekerja apa­bila kepolisian di negara bersangkutan tidak mau membantu. Sehingga Riza tak bisa dipanggil pulang ke Indonesia.

Kepolisian memang memiliki we­wenang untuk membantu mencari se­seorang yang keterangannya diperlu­kan, seperti bersaksi atas sebuah kasus atau tindak kejahatan. Namun tanpa adanya permintaan resmi, polisi be­lum bisa bertindak.

Reza Chalid yang kini dicari ke­beradaannya oleh Kejaksaan Agung dalam kasus ‘Papa Minta Saham’ di­pastikan sudah berada di luar negeri. “Betul, sudah berada di luar negeri,” kata Kabag Humas dan TU Ditjen Imi­grasi, Heru Santoso Ananta Yudha.

Namun dia enggan memberikan in­formasi dimana posisi Riza. Informasi tersebut akan diberikan hanya kepada penegak hukum yang membutuhkan data. “Kami tidak bisa menginforma­sikan melalui mana dan tanggal keper­gian, kecuali permintaan dari penyi­dik,” kata Heru.

Terbang ke Singapura

Penelusuran BOGOR TODAY, Riza memiliki rumah di komplek peruma­han elite Rancamaya, Kecamatan Bo­gor Selatan, Kota Bogor. Rumahnya terletak di jajaran komplek panggede negara, seperti Wiranto dan sejumlah purnawirawan TNI dan Polri, konglom­erat Murdaya Poo. Rumahnya di Bogor ini nampak sepi. Beredar kabar bahwa Riza Chalid sudah tinggal di Singapura.

Namun, hingga kini, Kapolri Jen­deral Badrodin Haiti, enggan menjelas­kan detil. “Nanti lah kalau ada surat dari MKD, pasti langsung kami panggil paksa,” kata dia. (*)