Jakarta Today – Demo pelajar di seputaran Senayan kemarin berakhir ricuh. Kelompok pelajar dari berbagai sekolah melakukan kerusuhan di beberapa lokasi. Mereka bentrok dengan polisi dan melakukan pembakaran seperti pos polisi dan motor.

Akhirnya, sejumlah pelajar diamankan polisi terkait aksi unjuk rasa di sekitar Kompleks Parlemen Senayan ini, Jakarta, Rabu (25/9/2019), bertambah.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan polisi telah mengamankan 570 pelajar SMP dan SMA hingga pukul 22.00 WIB. “Iya benar sudah 570 pelajar (yang diamankan),” kata Argo saat dikonfirmasi. Menurut Argo, para pelajar yang diamankan menjalani pembinaan di Polda Metro Jaya.

Kemudian, sebagian dari para pelajar telah dijemput oleh orangtua mereka.

“(Sebagian pelajar) didata kemudian dijemput orangtuanya,” ujar Argo. Polisi sebelumnya melakukan sweeping dan menangkap sejumlah pelajar berseragam putih abu-abu dan pramuka yang mengendarai motor menuju Kompleks Parlemen Senayan.

Hingga saat ini, polisi belum mengetahui tujuan aksi unjuk rasa tersebut yang digelar pelajar tersebut.

Dikutip dari Kompas.com (25/9/2019), Najeela Shihab, pengamat pendidikan dan penggas forum Semua Murid Semua Guru (SMSG)

“Murid kita hidup di ekosistem masyarakatnya, belajar dan bereaksi terhadap apa yang terjadi di lingkungan,” ujar Ela sapaan akrabnya.

Ia menjelaskan, “Setiap hari, anak-anak di sekitar kita sesungguhnya mendapat berbagai pengalaman dengan kekerasan, pemahaman yang positif maupun negatif tentang demokrasi dan punya beragam hubungan dengan otoritas maupun orang dewasa yang ada.

” Terkait peristiwa ini, Ela mengingatkankan peran guru, orangtua dan bahkan aparat untuk menjalankan fungsi pendampingan terhadap pelajar pedemo ini.

“Tugas guru, orangtua maupun aparat keamanan adalah memberikan bimbingan terhadap anak-anak ini. Caranya lewat keteladanan, lewat komunikasi yang intensif bukan sekadar hukuman apalagi membalas dengan menguatkan lingkaran kekerasan,” tegas Ela.

“Anak-anak yang kita lihat sebagai pelaku atau oknum dalam berbagai peristiwa seringkali juga sebenarnya korban,” ujar Ela mengingatkan.

 Menurutnya, “Mengekspresikan diri dalam berbagai bentuknya, termasuk dalam demonstrasi, adalah bagian dari hak asasi. Tetapi, untuk bisa menjalankan perannya sebagai warga negara, anak butuh dukungan dan pendampingan agar bisa menyampaikannya dengan cara yang baik.”

Ela juga menyampaikan peristiwa ini menunjukkan bahwa pembiasaan disiplin dan kemandirian di sekolah, penumbuhan kepedulian pada masyarakat, pemahaman tentang hukum dan nilai-nilai karakter lain yang penting, seringkali masih belum terimplementasikan dengan baik di berbagai bentuk pendidikan formal maupun non formal, di sekolah maupun di rumah.

 “Murid kita hidup di ekosistem masyarakatnya, belajar dan bereaksi terhadap apa yang terjadi di lingkungan. Setiap hari, anak-anak di sekitar kita sesungguhnya mendapat berbagai pengalaman dengan kekerasan, pemahaman yang positif maupun negatif tentang demokrasi dan punya beragam hubungan dengan otoritas maupun orang dewasa yang ada,” ujarnya.

Tugas guru, orangtua maupun aparat keamanan adalah memberikan bimbingan terhadap anak-anak ini, tegas Ela.

 “Peristiwa ini menunjukkan bahwa pembiasaan disiplin dan kemandirian di sekolah, penumbuhan kepedulian pada masyarakat, pemahaman tentang hukum dan nilai-nilai karakter lain yang penting, seringkali masih belum terimplementasikan dengan baik di berbagai bentuk pendidikan formal maupun non formal, di sekolah maupun di rumah,” tambahnya.

Ela menyambung, “Peran utama membimbing dan berkomunikasi bukan menghukum apalagi dengan kekerasan. Ini termasuk kepada anak-anak kita yang tidak ikut demonstrasi. Di usia remaja ini mereka sudah mengkonsumsi berbagai media, tetapi seringkali tidak didampingi saat mencoba memahaminya.”

“Buka ruang diskusi mengenai apa yang sedang terjadi, percakapkan apa yang dipercaya dan menjadi nilai penting yang dijaga oleh guru dan orangtua, beri mereka kesempatan untuk bersikap kritis tapi sekaligus juga berempati terhadap apa yang terjadi,” ujarnya.

 “Intinya latihan menjadi warga negara yang demokratis itu butuh latihan dan bukan proses instan bukan juga sesuatu yang kita bisa biarkan anak-anak kita menghadapi peristiwa ini sendirian,” tutup Ela. (Net)