MENTERI Koordinator (Menko) Perekonomian Darmin Nasution, kemarin mengikuti Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) sebagai wakil pemerintah. Menurut Darmin, salah satu materi yang dibicarakan dalam RDG adalah situasi moneter terkini.
Oleh : ALFIAN MUJANI
[email protected]
Nah itu tadi dibuat presentasi dan gamÂbar, menurut BI situasi moneter relaÂtif agak longgar dan likuiditasnya juga tidak terlalu terÂtekan,†ujar Darmin di kantornya, Rabu (13/1/2016).
Namun, Darmin enggan meÂrinci lebih jauh maksud situasi moneter yang longgar tersebut. Dia juga juga menolak menjelasÂkan saat ditanya apakah pemerÂintah meminta BI untuk memangÂkas tingkat suku bunga. “Ya, kita pokoknya membicarakan banyak hal, saya nggak perlu bilang saya ngomong apa,†katanya.
Darmin menambahkan, seÂlain moneter, dalam RDG terseÂbut juga dibahas tentang inÂvestasi di bidang infrastruktur. Misalnya, cukup banyak kontrak kerja sama investasi yang sudah ditandatangani meskipun belum semuanya berjalan.
Lalu, tentang anggaran belanja pemerintah untuk pembangunan infrastruktur yang sudah dipakai sejak awal tahun. “Anggaran yang lebih awal mulai dilaksanakan, mulai ditenderkan, itu akan memÂbutuhkan likuiditas lebih besar seÂhingga ya tentu BI akan membuat kalkulasi,†tutur Darmin.
Tak Tentukan Rate
Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia BI untuk pertama kaÂlinya akan melibatkan pemerÂintah. Meski ikut dalam RDG, pemerintah tidak akan ikut penÂgambilan kebijakan BI, seperti suku bunga acuan atau BI rate. “Memang RDG itu kalau pemerÂintah misalnya diundang itu tiÂdak ikut mengambil keputusan. Jadi mereka solusi yang diambil bikin dua hari,†kata Darmin.
Darmin mengaku juga tiÂdak akan mempengaruhi atau mengarahkan Dewan GuberÂnur untuk menurunkan atau menaikkan suku bunga acuan. Sebab itu sudah diatur dalam undang-undang (UU) dan menÂjadi kewenangan BI. “Tentu saja keputusannya ada di BI karena pemerintah tidak ikut ambil keputusan,†tegasnya.
Mantan Gubernur BI tersebut menambahkan bahwa dengan mekanisme seperti ini, maka akan mempererat koordinasi anÂtara kedua pihak. Apalagi dengan kondisi perekonomian sekarang yang banyak tantangan ke depanÂnya. “Ya udah pasti lebih bagus lah koordinasinya,†imbuhnya.
Sebelumnya, pemerintah suÂdah memiliki forum koordinasi dengan BI dalam nama Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK). Ini juga meliÂbatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
“Tapi kan FKSSK itu lebih banÂyak untuk membicarakan situasi stabilitas sistem keuangan, kalau ada bank yang bermasalah, kalau ada sektor keuangan yang berÂmasalah, lebih banyak di sana,†terang Darmin.
