Swasta Boleh Inves Kilang Minyak

PEMERINTAH kembali mengumumkan Paket Kebijakan Jilid VIII. Salah satu kebijakan baru yang fundamental dan menyentuh lapisan bawah adalah dibukanya investasi kilang minyak. Jika kilang ini terbangun, harga minyak di Indonesia sedikit bisa diredam.

YUSKA APITYA AJI ISWANTO
[email protected]

Ketergantungan Indonesia terhadap suplai minyak dari kilang minyak milik Singapura bakal diakhiri. Dalam paket ekonomi ke-VIII, pemerin­tah menargetkan dibangun sebanyak 2 kilang minyak, yakni di Bontang, Kalimantan Timur, dan di Tuban, Jawa Timur. “Perpres kilang sudah naik ke Pak Presiden. Dengan kebi­jakan ini, akan ada pembangunan minimal 2-3 proyek kilang. Paling utama 2 kilang yang disiapkan. Pertama di Bontang, kedua di Tuban,” ujar Seketaris Kabinet, Pramono Anung saat menyam­paikan pengumuman Paket Ekonomi Jilid VIII, di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (21/12/2015). Pramono mengatakan, pembangu­nan kilang sangat penting, karena saat ini total kapasitas produksi kilang min­yak yang dimiliki Indonesia hanya seki­tar 900.000 barel per hari. “Dengan 2 kilang ini, harapannya ada tambahan kapasitas 300.000 barel per hari, jadi total produksinya di atas 1 juta barel lebih,” ucap Pramono.

Terpisah, Menko Perekonomian, Darmin Nasution menambahkan, pemerintah menyiapkan insentif fis­kal dalam pembangunan kilang di Indonesia, yang tertuang dalam Per­pres. “Pembangunan dua kilang nanti­nya juga akan terintegrasi petrokimia. Teknologinya harus menggunakan teknologi baru, memenuhi ketentuan pengelolaan dan perlindungan terha­dap lingkungan, serta tentu saja men­gutamakan produk dalam negeri,” ujar Darmin.

Darmin mengatakan, selama ini yang boleh membangun kilang min­yak hanya PT Pertamina (Persero) me­lalui penugasan dari pemerintah, atau Pertamina bekerja sama dengan pihak swasta. “Pembangunan dan pengem­bangan kilang selama ini hanya bisa dilakukan oleh penugasan pemerintah ke Pertamina, atau Pertamina yang bekerja sama dengan swasta,” kata Darmin.

Namun, dengan paket kebijakan yang baru ini, pihak swasta di buka peluangnya untuk berinvestasi sendiri membangun kilang di Indonesia. “Ke depan dibuka kemungkinan itu, swasta boleh investasi,” ucap Darmin.

Darmin menambahkan, seluruh produksi dari kilang tersebut terutama bahan bakar minyak (BBM), dibeli oleh Pertamina. “Produksinya memang ha­rus dijual ke Pertamina, karena Per­tamina yang menjamin distribusi dari hasil kilang itu ke seluruh Indonesia,” tutup Darmin.

Pemenuhan kebutuhan BBM di In­donesia hingga kini, masih tergantung dari kilang-kilang minyak di luar neg­eri, khususnya Singapura. Dari kebu­tuhan BBM nasional 1,6 juta barel per hari, kilang di Indonesia yang dimiliki Pertamina, hanya bisa mengolah dan memproduksi BBM 800.000 barel per hari. Artinya, separuhnya harus diim­por. “Kita tergantung kilang di Singapu­ra,” kata Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Dwi Soetjipto.

Penyebab Harga BBM Tinggi

Tidak adanya pembangunan kilang minyak baru selama 20 tahun lebih, menjadi salah satu penyebab ma­halnya harga BBM di Indonesia bila dibandingkan dengan negara tetang­ga. Karena sebagian besar BBM di In­donesia mengandalkan pasokan dari impor. “Oh iya (mahal), karena kita mesti impor mesti biayanya menjadi mahal,” ungkap Dwi.

Dwi lebih menginginkan, agar pem­bangunan kilang minyak dipercepat sesuai dengan arahan pemerintahan sekarang. Kemudian mendorong pen­golahan minyak dilakukan di dalam negeri. “Kalau kilang di sini dan bisa memanfaatkan crude dalam negeri se­maksimal mungkin, saya yakin harga bisa ditekan, contoh saja harga dalam 2015 ini kita sudah bisa menurunkan biaya produksi kilang kita dari tadinya sekitar 112% dari MOPS (Mean of Plats Singapore) , sekarang sudah bisa 103% dari MOPS, dan bisa bersaing dengan impor,” paparnya.

Dampaknya, kata Dwi, ke depan akan cukup besar. Terutama ketika dua kilang baru, yakni di Tuban, Jawa Timur dan Bontang, Kalimantan Timur bisa beroperasi pada 2019. Kebutuhan BBM di dalam negeri bisa terpenuhi.

“Kalau masa lalu kita selalu bilang bahwa kilang kita tidak efisien maka kita lebih baik impor saja, tapi seka­rang kita malah sudah tidak memper­masalahkan, kita impor apa perlu, kita kilang sudah bisa bersaing dengan landed price dari impor,” kata Dwi.

Pemerintah mendorong percepa­tan pembangunan kilang di Indonesia, salah satunya melalui investor asing. Tetapi dengan kondisi harga minyak sekarang yang di bawah USD 40 barel, adakah yang ingin berinvestasi? Menu­rut Darmin, kondisi hari ini tidak be­gitu menjanjikan di sektor minyak. Namun untuk pembangunan kilang adalah persoalan investasi besar yang tentunya membutuhkan pertimbangan jangka panjang.

”Ini kan investasi besar dan jang­ka panjang. Orang tidak akan mengam­bil keputusan dengan situasi tahun ini dalam persoalan bisnis jangka panjang, orang berhitung 10-20-30 tahun ke de­pan,” ungkapnya di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (21/12/2015).

Pada sisi lain, menurut Darmin kondisi sekarang adalah peluang bagi investor untuk meraup untuk besar. Alasannya, banyak negara produsen minyak kehilangan pasar akibat turun­nya harga. Maka dengan berinvestasi kilang di satu negara, maka dapat men­gunci pasar. “Jadi justru bisa juga seba­liknya. Begini ceritanya, ada beberapa negara penghasil crude oil tiba-tiba sekarang nggak ada pasar, karena har­ganya sedang turun. Kalau dia sekalian bangun dan dia kirim terus kesitu, dia untung dua kali,” papar Darmin.

Darmin cukup optimis kilang men­jadi salah satu infrastruktur yang me­narik bagi para investor asing. “Jadi bahwa tidak seperti yang dipikirkan selalu bisnis itu. Bisnis itu justru ke­bingungan, ini saya juga kemana ini lama-lama. Lebih baik saya investasi,” tukasnya.

Bea Masuk Nol

Selain membuka kran investasi kilang minyak bagi swasta, Paket Kebi­jakan Ekonomi ke-VIII juga mengena­kan tarif bea masuk nol persen untuk spare part atau suku cadang pesawat. Dengan tarif bea masuk nol persen itu maka pesanan suku cadang pesawat oleh perusahaan penerbangan dalam negeri lebih cepat sampai. Selain itu, dalam paket kebijakan ekonomi baru ini, Pemerintah juga membuat per­cepatan pelaksanaan satu peta atau one map policy.

Menko Darmin mengatakan, ke­bijakan ini adalah pembuatan peta berstandar seragam dengan rasio 1:50.000. Kebijakan ini sangat mende­sak dilakukan untuk mencegah tum­pang tindih penggunaan lahan yang seringkali menghambat aktivitas eko­nomi dan pembangunan, khususnya investasi. “Peta ini sangat mendesak pada waktu kebakaran hutan kemarin terjadi. Tidak berarti setelah itu (ke­bakaran hutan) lewat menjadi kurang penting. Kenapa? Karena banyak hal, antara lain tumpang tindih yang tidak cermat terjadi antara berbagai penggu­naan lahan. Jadi akan diterbitkan Per­aturan Presiden (Perpres),” kata dia.

Didampingi Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, Darmin mengatakan, konflik penggunaan lahan di daerah menjadi penghambat pengembangan kawasan dan pembangunan infrastruk­tur di Indonesia.

Karena itu lewat Perpres ini, pemer­intah meminta Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) membuat peta dengan standar yang seragam. Selama ini, lanjut Darmin, K/L dan pemda menggunakan standar masing-masing dalam membuat peta. Bahkan peta batas daerah di Indonesia sangat sederhana, belum memiliki data geospasial yang akurat.

“Dengan terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal untuk pengembangan pem­bangunan nasional, ini mempermudah dan mempercepat penyelesaian tump­ang tindih pemanfaatan lahan, dan ba­tas daerah,” ungkap Darmin.

Pada akhirnya, kata Darmin, ke­bijakan satu peta akan memberikan kepastian usaha yang dibutuhkan ma­syarakat. “Ini juga akan mempercepat perizinan investasi yang berdasarkan pemanfaatan lahan. Data ini juga bisa untuk simulasi, antara lain mitigasi bencana,” tandasnya. (*)