CIBINONG, Today – Tempat PemÂbuangan dan Pengelolaan Akhir Sampah (TPPAS) Nambo hanya tinggal menunggu regulasi yang kini tengah digodok jajaran DPRD Provinsi Jawa Barat. Regulasi ini pun tak akan merubah susuan pengelolaan sampah yang terÂtuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor.
Menurut Kepala Dinas KeberÂsihan dan Pertamanan (DKP) KaÂbupaten Bogor, Subaweh, perda yang berubah hanyalah yang ada di provinsi. Pasalnya, TPÂPAS Nambo bakal dikelola oleh pemerintah provinsi.
“Payung hukuknya kan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Nah, perda yang di Kabupaten BoÂgor tidak perlu berubah. Yang akan berubah, perda di provinÂsi karena kan pengelolaan samÂpah jadi milik provinsi,†kata Subaweh, Selasa (19/4/2016).
Ia menambahkan, meski TPÂPAS Nambo berada di Kabupaten Bogor, kewenangan tetap ada di tangan Pemprov Jabar, termasuk penggunaan yang akan dilakukan bersama Kota Depok dan KabuÂpaten/Kota Bogor.
“Pemprov DKI Jakarta juga akan buang ke Nambo. Tinggal pemerintahnya saja menyurati ke Pemprov Jabar. Soalnya, Nambo cuma untuk tiga daerah tadi. Jadi, DKI Jakarta ranahnya diantara dua gubernur,†tukasnya.
Ia pun memastikan TPA GaÂluga bakal ditutup jika Nambo sudah resmi beroperasi. Namun, seperti tertuang dalam UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang PengeÂlolaan Sampah, Kota/Kabupaten Bogor harus terus memantau kondisi TPA Galuga hingga 20 taÂhun kedepan.
“Setelah ditutup, TPA GaÂluga akan kita manfaatkan menjadi bahan bakar dengan memanfaatkan senyawa metan yang ada dibawah tumpukan sampah. Seperti di Malang yang memanfaatkannya menÂjadi tenaga listrik,†kata dia.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ade MuÂnawaroh Yasin menegaskan, untuk urusan perda, ia beserta jajaran akan menaati aturan yang ada diatasnya. “Tapi lihat dulu, perlu dirubah atau tidak. Kan, TPPAS Nambo ini bukan hanya milik Kabupaten Bogor saja, tapi Kota Bogor,dan daeÂrah lainnya, dengan catatan harus ada kontribusinya,†singÂkatnya.
(Rishad Noviansyah)
