JAKARTA, TODAY — Publik ternyata sangat tidak puas dengan hasil kerja DPR RI di Jabodetabek. Baik dalam menjalankan fungsi anggaran, fungsi pengawasan, fungsi pembuat Undang-Undang, dan fungsi penyalur aspirasi mendapat respons negatif dari masyarakat. Rapor merah para wakil rakyat itu tercermin dari hasil survei tingkat kepuasan publik terhadap kinerja DPR RI di Jabodetabek yang dilakukan 24-30 April 2015. Hasil survei ini dilansir Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI), Minggu (17/5/2015) Demikian juga kinerja partai politik yang mendapat sorotan. Setali tiga uang dengan kinerja DPR, kinerja parpol dinilai negatif oleh rakyat. “Untuk kepuasan kinerja Parpol rakyat menilai Gerindra mendapat poin tertinggi, sementara Hanura mendapat nilai terendah,†kata Hendri Satrio, Pengamat Komunikasi Politik Universitas Paramadina yang juga Juru Bicara KedaiKOPI , Minggu (17/5/2015). Hendri Satrio mengungkapkan, kinerja parlemen dengan poin pertanyaan tentang fungsi anggaran, fungsi pengawasan, fungsi pembuat undang-undang, dan fungsi penyalur aspirasi sisanya tidak menjawab,†ujarnya.
Untuk fungsi pengawasan sebanyak 58,2 persen publik merasa tidak puas dan 30,9 persen puas serta sisanya tidak menjawab. Fungsi pembuat undang-undang 54 persen tidak puas, hanya 33,1 yang puas dan sisanya tidak menjawab. Menurut Hendri, terhadap fungsi ini rakyat mengacu pada kenyataan baru tiga undang-undang diselesaikan dari 37 rancangan yang dibahas. “Untuk fungsi penyaluran aspirasi rakyat ternyata mendapat nilai terburuk. Rakyat mencitrakan 70,7 persen tidak puas dan hanya 20,2 persen yang puas, sementara sisanya tidak menjawab,†bebernya.
Kinerja partai politik juga mendapat sorotan publik. Kinerja parpol juga dinilai negatif. Urutan tingkat kepuasan kinerja partai politik yakni Partai Gerindra 44,2 persen, Partai Demokrat 36,4 persen PDIP 34,9, PKS 33,6 persen, Partai Nasdem 33,3 persen, PKB 32 persen, Partai Golkar 32 persen, PAN 31,6 persen, PPP 29,1 persen, dan Partai Hanura 28,9 persen. “Pekerjaan rumah bukan hanya dimiliki oleh pemerintah namun juga DPR dan parpol. Kerja sama legislatif dan eksekutif membawa Indonesia lebih baik sangat ditunggu rakyat,†ujar Hendri. “Alih-alih bekerja sesuai tugas dan fungsinya, DPR malah sibuk dengan masalahnya sendiri. Mulai dari pengkubuan KIH dan KMP hingga yang terbaru rencana pembangunan gedung baru senilai triliunan rupiah,†jelas Hendri.
Survei KedaiKOPI sendiri dilakukan terhadap 450 responden dengan margin of error plus minus 4,62 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Pemilihan sampel dilakukan secara acak menggunakan metode sample acak bertingkat dengan memerhatikan proporsi jumlah sampel dengan jumlah pemilih di setiap kota.
Proses pengumpulan data melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner terstruktur terhadap responden yang telah berusia 17 tahun ke atas atau sudah memenuhi syarat pemilih ketika survei dilakukan.
Jokowi-JK Juga Jeblok
Penurunan citra pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, pada periode enam bulan pemerintahan juga ditandai dengan menurunnya citra lembaga-lembaga negara. Sejumlah kasus hukum dan konsolidasi internal kelembagaan mewarnai penurunan citra lembaga-lembaga tersebut.
Secara umum, naik-turunnya kredibilitas lembaga negara di mata publik setidaknya dipengaruhi oleh sejauh mana kinerjanya dirasakan masyarakat dan seberapa kuat lembaga itu mempertahankan integritas dari penyalahgunaan wewenang. Dalam era keterbukaan informasi saat ini, publik lebih condong mendasarkan penilaian sejauh mana lembaga-lembaga tersebut mampu terbebas dari isu korupsi, suap, dan kasus hukum lainnya ketimbang hanya menilai kinerja lembaga tersebut.
Hal itu terlihat dalam tingginya citra lembaga-lembaga yang relatif “sepi†dari berita keterlibatan kasus hukum dan relatif rendahnya lembaga-lembaga yang banyak dilingkupi kasus hukum. Salah satu yang selalu menonjol dalam berbagai jajak pendapat adalah sosok TNI yang dalam dua kali survei triwulanan ini tetap berada di posisi tertinggi dan secara statistik termasuk tak turun citra positifnya. Terhadap TNI, saat ini dan beberapa tahun terakhir, bisa dibilang hampir seluruh publik mengapresiasinya. Salah satu interpretasi saat ini, tentara semakin menjauhkan diri dari politik praktis dan bersikap hati-hati saat bersentuhan dengan rakyat.
Sementara itu, lembaga seperti Polri, setiap hari harus bersentuhan dengan kepentingan publik dan dinilai langsung kinerja dan integritasnya. Akibatnya, meski kinerja aparat polisi dalam pengaturan lalu lintas dan pengungkapan kasus-kasus kejahatan diapresiasi publik, secara citra kelembagaan, Polri tetap dinilai rendah. Penyebabnya, karena gambaran integritasnya.
(Yuska Apitya Aji Iswanto *)
