BOPI Harus Bertanggung Jawab

DPD Tinjau Ulang BOPI

Persatuan Sepak Bola Se­luruh Indonesia melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komite III Dewan Perwakilan Daerah RI membahas masalah Surat Keputusan pembekuan terha­dap PSSI.

“Kami ingin menyampai­kan dua poin dalam rapat ini. Pertama, kami ingin DPD RI mendesak Menpora segera mencabut SK pembekuan ter­masuk menaati amar putusan PTUN Jakarta setelah meneri­ma gugatan PSSI,” kata Erwin di Ruang Rapat Komite III DPD RI, Jakarta.

Kemudian poin kedua, kata Erwin, pihaknya juga meminta agar DPD meninjau kembali ke­beradaan Badan Olahraga Pro­fesional Indonesia (BOPI) terkait gagal bertanding­nya Persipura melawan Pahang FA dalam babak 16 besar Piala AFC.

S e b e l u m ­nya, Wakil Ket­ua Umum PSSI Erwin Dwi Bu­diawan melaku­kan RDPU dengan Komisi X DPR RI pada Selasa (26/5) lalu.

Ia juga menginginkan agar Komisi X DPR mendesak Menpora untuk segera men­cabut SK pembekuan dan sank­si administratif terhadap PSSI.

“Alhamdulillah, kami ber­syukur saat PTUN Jakarta menerima gugatan PSSI dalam keputusan sela mereka. Kami ingin segera dicabut SK pem­bekuannya karena menghasil­kan dampak buruk bagi sepak bola Indonesia dan juga ter­ancam sanksi dari FIFA,” kata Erwin dalam RDPU dengan Komisi X DPR tersebut.

Menurut FIFA, kata Erwin, SK dari Kemenpora tersebut adalah suatu intervensi negara kepada federasi sepak bola. “Bila Men­pora mencabut SK pembekuan kepada PSSI otomatis kami akan cabut gugatan di PTUN,” pung­kasnya. (Imam/net)