tabungback3kg

JAKARTA, TODAY — Kabar gembira untuk masyarakar menengah bawah pengguna gas melon kemasan 3 kg. Pemerintah kini sedang menyiap­kan aturan baru untuk memperketat peredaran gas melon agar tak jatuh ke tangan orang kaya dan para spekulan.

“Akan selalu terjadi keributan soal elpiji bersubsidi, kan. Nah kita lagi berbicarakan bagaimana solusin­ya,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said di kantor KESDM, Jakarta, Minggu (31/5/2015).

Sudirman telah menjalin komu­nikasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos). Usulannya adalah me­mastikan hanya masyarakat yang tidak mampu dapat mengkon­sumsi elpiji 3 kg. Caranya melalui kartu khusus.

Kartu ini nantinya tidak hanya bisa digunakan untuk membeli elpiji 3 kg. Namun juga untuk pembelian pupuk dan lain sebagain­ya. “Kita menggunakan platform, bagaimana satu disparitas harga satu ketika dihilangkan, adalah dengan cara subsidinya diberikan le­wat kartu dan uang kartu itu dipakai untuk ke Puskesmas, beli gas dan beli pupuk. jadi itu akan ke sana,” terang Sudirman.

Dimungkinkan masyarakat di luar lingk­up kartu tersebut hanya bisa mengkonsumsi elpiji 12 kg yang sudah tidak lagi disubsidi. Kembali pada esensinya, subsidi hanya un­tuk masyarakat tidak mampu. “Dengan begitu harga pasar tidak ada perbedaan, tapi subsidinya jatuh bukan lewat Per­tamina, tapi langsung ke orang yang harus mendapatkannya. Orang itu mendapat cash dari pemerintah untuk menopang kekuran­gan,” tegas Sudirman.

Pemerintah masih butuh sedikit waktu untuk mematangkan kebijakannya. Agar saat kebijakan dikeluarkan, masyarakat dapat segera beradaptasi.

“Elpiji tertutup itu adalah approach yang sedang juga coba terus. Tapi tadi bagaimana caranya hilangkan disparitas harga pada satu titik. Mungkin perlu waktu sedikit lagi. Tapi datanya sedang kita terus kaji supaya akurasinya lebih tepat,” ujarnya.

Semangat Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengebut proyek infrastruktur energi di tanah air untuk men­gakhiri krisis energi memang butuh dana tak sedikit. Dalam 5 tahun ke depan, RI butuh Rp 4.150 triliun untuk proyek energi.

Baca Juga :  Sekolah di Kabupaten Bogor Siap Laksanakan Pembelajaran Tatap Muka 100 Persen

Mengutip data Kementerian ESDM, Minggu (31/5/2015), dalam 5 tahun ke de­pan pemerintah menganggarkan Rp 150 tril­iun dari APBN untuk percepatan kedaulatan energi nasional.

Selain itu, untuk mendukung ketahanan energi tersebut, Kementrian ESDM juga menargetkan investasi sektor energi dari swasta nasional sebesar Rp 4.000 triliun hingga 2019 mendatang.

Besaran investasi tersebut diproyeksi­kan untuk pembangunan pembangkit listrik sebesar Rp 1.100 triliun, sektor energi baru terbarukan (EBT) Rp 500 triliun, sektor hulu Migas Rp 1.200 triliun, sektor hilir Migas Rp 600 triliun, serta sektor mineral dan batuba­ra Rp 600 triliun.

Dalam target 54 bulan ke depan, pemer­intahan bertekad mengurangi ketergantun­gan pada energi fosil dengan menaikan porsi energi terbarukan sebesar 25% dari konsumsi energi nasional, efisiensi energi hingga 10% pada 2019.

Dalam bidang kelistrikan, pemerintah berambisi membangun pembangkit sebesar 42.000 MW sekaligus industri pendukung dan kandungan lokal kelistrikan.

Sementara dalam pembangunan sektor Migas, pemerintah terus melanjutkan per­cepatan pembangunan kilang minyak, me­nambah konsumsi biofuel, konversi BBM ke gas, serta memperbaiki tata kelola gas yang meliputi alokasi, harga, dan tata niaga gas.

Di sisi lain, pemerintah juga tetap melanjutkan hilirsasi industri tambang serta konsolidasi industri tambang untuk penye­hatan pasar.

Di luar target dalam 54 bulan terse­but, Kementrian ESDM menyusun capaian jangka pendek dalam 6 bulan ke depan, dan target jangka panjang dalam kurun waktu 54 bulan ke depan.

Dari data Kementrian ESDM, 6 bulan pertama dimulai dengan mengurai sum­batan, penguatan kepemimpinan, pelibatan stakeholder, transparansi ketputusan, kon­solidasi energi, dan pemetaan perencanaan.

Mengadopsi India

Pemerintah memang sedang mencon­tek India untuk membatasi orang mampu menggunakan elpiji kemasan melon.. Cara itu dilakukan karena makin marak peng­guna elpiji non subsidi menggunakan elpiji bersubsidi.

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Min­yak dan Gas Bumi Kementerian Energi Sum­ber Daya Mineral (ESDM), I Gusti Nyoman Wiratmaja mengatakan, pemerintah India telah berhasil menertibkan penyaluran el­piji bersubsidi, sehingga tepat sasaran di­gunakan masyarakat yang berhak. “Acuan program ini ke India, dan berhasil. Jadi men­yontek India,” kata Wiratmaja.

Baca Juga :  Arie Keriting Kabarkan Istrinya Hamil Anak Pertama

Wiratmaja mengatakan, sebelum India menertibkan penyaluran elpiji subsidinya, kondisi penyaluran elpiji di India tersebut sama semrawutnya dengan Indonesia. “In­dia persis seperti kita dan orang beli elpiji ngantre,” ujar Wiratmaja.

Ia menuturkan, program pengendal­ian tersebut berupa subsidi langsung, ren­cananya diintegrasikan pada Kartu Indone­sia Sejahtera (KIS).

“Mereka (India) pakai kartu kendali itu. Subsidi langsung ini idenya memberi subsidi langsung ke masyarakat lewat kartu subsidi langsung. Sedangkan kita diskusikan apakah bisa digabung dengan kartu Indonesia se­jahteranya Presiden,” tutur Wiratmaja.

Wiratmaja menambahkan, pemberian subsidi langsung melalui KIS akan lebih te­pat sasaran karena yang mendapat KIS ma­syarakat kurang mampu. “Karena jumlah pengguna elpiji lebih banyak dari KIS itu,” kata Wiratmaja.

Program tersebut akan diujicobakan pada Juni 2015, di Bali dan Batam. Wilayah tersebut dipilih karena terisolasi dengan provinsi lain, sehingga bisa terukur peruba­hannya setelah program tersebut dijalankan. “Rencananya Juni mulai pilot project masih on schedule di satu tempat,” kata Wiratmaja.

Sementara itu, Himpunan Wirawasta dan Pengusaha Minyak dan Gas (Hiswana) Bogor sejak awal bulan ini telah melakukan penambahan 20 persen dari pasokan gas.

Ketua Hiswana Kota Bogor, Bahriun mengatakan, per bulannya pasokan di Bogor sebanyak 4.120.000 tabung gas elpiji 3 kilo. “Dan sudah kita lakukan penambahan fakul­tatif sebanyak 20 persen,” ujarnya, kemarin.

Dia mengatakan, penambahan tersebut akan didistribusikan kepada 90 agen gas, yakni 75 agen di Kabupaten Bogor dan 25 agen di Kota Bogor. Menurutnya, penam­bahan ini bersifat insidentil, artinya hanya dilakukan untuk bulan ini akibat terjadinya kelangkaan.

Bahriun menjelaskan, kelangkaan gas sekarang ini disebabkan pemakaian gas yang melebihi batas pasokan. “Misalnya hari Sabtu dan Minggu banyak wisatawan yang datang ke Bogor,” katanya.

(Yuska Apitya Aji)