Kabareskrim Pastikan Periksa Dahlan Iskan

JAKARTA, TODAY — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri memastikan akan memeriksa mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan. Dahlan diperiksa terkait pengusutan dugaan korupsi pencetakan sawah di Ketapang, Kaliman­tan Barat pada 2012 – 2014.

Kabareskrim Mabes Polri Komisaris Jenderal Budi Wase­so masih menunggu perkem­bangan dari keterangan saksi-saksi lain. Sementara untuk domisili Dahlan yang sama dengan Sri Mulyani, yaitu di Amerika Serikat, Budi pun belum terpikir apakah akan melakukan sistem yang sama seperti dirinya memerintah­kan penyidik untuk memer­iksa Sri Mulyani dalam kasus kondensat.

Sebagai catatan, Budi mengatakan bahwa penyidik bisa saja dikirimkan ke Amerika Serikat se­andainya Sri Mulyani berhalangan un­tuk hadir di Jakarta. “Nanti jika menga­rah ke beliau, Dahlan Iskan, pasti akan ditindaklanjuti. Kita lihat perkemban­gan,” kata Budi saat ditemui di Jakarta, Selasa (2/6/2015). “Sekarang sudah dalam proses pemeriksaan dan tinggal tahapan bagaimana perkembangan dari hasil pemeriksaan saksi-saksi tersebut,” ujar Budi Waseso.

Aliran dana kasus tersebut pun hingga kini masih diusut oleh penyi­dik Bareskrim. Budi berencana untuk berkoordinasi dengan Komisi Pember­antasan Korupsi (KPK) untuk mengusut aliran dananya. “Itu sedang kita telisik dan nanti kita minta bantuan ke be­berapa (instansi) untuk penanganannya apakah ada yang pernah ditangani oleh KPK atau tidak,” ujar Budi. “Kita akan tetap koordinasi dengan KPK,” katanya.

Proyek bermasalah ini juga disebut penyidik didanai oleh sejumlah BUMN. “Sejumlah BUMN yang sedang kita dala­mi ikut dalam upaya mendukung. Cetak sawah itu kan butuh anggaran,” kata Ke­pala Subdirektorat I Tindak Pidana Ko­rupsi Bareskrim Polri Ajun Komisaris Be­sar Adi Deriyan kepada CNN Indonesia.

Adi tidak mengatakan BUMN mana saja yang mendanai proyek ini. Namun, berdasarkan informasi, proyek cetak sawah tersebut diselenggarakan be­berapa BUMN seperti BNI, Askes, Per­tamina, Pelindo, Hutama Karya, BRI, dan PGN. Nilai proyek pun diperkirakan mencapai Rp317 miliar.

Sejumlah BUMN tersebut meny­erahkan pengerjaan cetak sawah itu kepada PT Sang Hyang Seri. Namun, PT Sang Hyang Seri menyerahkan kem­bali proyek itu ke PT Hutama Karya, PT Indra Karya, PT Brantas Abipraya, PT Yodya Karya.

Senin(1/5/2015), penyidik Bareskrim telah memanggil lima orang saksi untuk perkara ini. Tiga di antaranya adalah mantan Direktur Utama Pertamina Kar­en Agustiawan, Direktur Utama Perusa­haan Gas Negara Hendi Priyosantoso, dan Direktur Utama PT Sang Hyang Seri Upik Raslina Wasrin. Berdasarkan rilis penyidik Bareskrim, kasus di Kement­erian BIMN ini terjadi pada kurun 2012-2014. Nilai proyek diperkirakan bernilai Rp 317 miliar.

Menurut penyidik, secara umum cetakan sawah itu bermasalah karena pada kenyataannya tidak sesuai den­gan yang direncanakan. “Fiktif itu be­gini, misalnya sawah itu 3.000 hektare, ternyata yang ada baru 1.000 hektare. Itu kan termasuk fiktif, bukan 3.000-nya fiktif,” ujar Kepala Subdirektorat I Tindak Pidana Korupsi Ajun Komisaris Besar Adi Deriyan Jayamarta.

Penyidik Badan Reserse Kriminal Polri memeriksa seorang pejabat Ke­menterian BUMN terkait kasus dugaan korupsi pencetakan sawah di Ketapang, Kalimantan Barat, 2012 – 2014. “Pemerik­saan saksi, Senin, 1 Juni 2015, Pandu Dja­janto selaku Deputi RPS (Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis) Kementeri­an BUMN,” kata Direktur Tindak Pidana Korupsi Brigadir Jenderal Ahmad Wiya­gus dalam keterangan tertulisnya.

Sejauh ini, menurut Wiyagus, tim penyidik sudah memeriksa 25 orang saksi. Selain itu telah dilakukan pemer­iksaan juga terhadap ahli dari Lem­baga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

(Yuska Apitya Aji)