Presiden Jokowi Larang Anak Nonton Sinetron

MAGELANG, TODAY — Presiden Joko Widodo melar­ang anak-anak nonton sinetron. Ini dimaksudkan agar anak-anak bisa belajar minimal tiga jam sehari. Mantan Walikota Solo ini juga minta agar para orangtua melar­ang anak-anaknya nonton sinetron.

“Jangan malah lihat sinetron. Nyuwun tulung (minta to­long) untuk bapak dan ibu semua anak-anaknya diawasi,” kata Jokowi, saat membagikan Kartu In­donesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Se­hat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Se­lasa (2/6/2015).

”Saya titip anak-anak, tidak hanya yang pegang Kartu Indonesia Pintar, terutama yang pegang, agar belajarnya ditambah,” ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, jika ingin pintar anak-anak tidak belajar hanya satu jam di malam hari. “Kalau mau jadi orang pintar itu belajar minimal tiga jam. Ka­lau misal dari maghrib ya sampai jam 21.00,” ujar dia.

Jokowi bercerita, ia pernah menan­yakan jam belajar kepada warga di provinsi lain. Ia mendapati bahwa seorang anak biasanya mulai belajar pukul 19.00. “Saya tanya, ‘sampai jam berapa?’ Dia jawab, ‘sampai jam 19.30,’” kata dia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai waktu belajar selama 30 menit itu sangat sedikit. Oleh sebab itu, ia men­dorong para orangtua untuk mengarah­kan anak-anaknya supaya belajar lebih keras. Pasalnya, persaingan antaranak semakin hari semakin berat.

“Anak-anak kita disiapkan mulai dari kecil, dikulinakke (dibiasakan) untuk be­lajar. Malam hari paling enggak tiga jam,” ujar orang nomor satu di republik ini.

Presiden Jokowi kembali menyerah­kan KIS kepada masyarakat. Setelah warga Blitar kini warga Magelang yang mendapat giliran. Sebanyak 1.156 KIS dibagikan oleh Jokowi pada Selasa (2/6) sore kepada warga Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Pendistribusian KIS tersebut dilakukan pukul 17.00 WIB.

Penyerahan KIS dilakukan secara simbolik kepada 10 orang warga dari perwakilan 329 kepala keluara di Lapan­gan Borobudur, Magelang.

Dalam pembagian KIS tersebut Jokowi ditemani oleh Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fachmi Idris, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Ma­nusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Bulan Mei 2015 lalu, sebanyak 82 juta KIS PBI mulai didistribusikan secara bertahap. Pada 4 Mei, Jokowi telah mem­bagikan KIS secara kepada 4.414 peserta PBI di Sleman dan 1.646 PBI di Klaten.

Selain di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah, Jokowi juga telah mendis­tribusikan KIS di beberapa wilayah, sep­erti Malang, Blitar, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur. KIS juga telah merambah ke Indonesia Timur seperti Pulau Buru, Tidore, Jayapura, Manokwari, Manado, Parigi Moutong, dan Mamuju Utara den­gan jumlah lebih dari 50 ribu kartu.

Tak hanya KIS, dalam kesempa­tan kali ini juga dibagikan Kartu Indo­nesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang juga diserahkan kepada 10 perwakilan warga. Ada juga Kartu Disabilitas yang dibagikan pada penduduk setempat yang memiliki ke­butuhan khusus namun tidak mendapat­kan perawatan karena faktor biaya.

Agenda pembagian KIS oleh Jokowi di Magelang, diteruskan menuju Candi Borobudur untuk mengikuti peringatan detik-detik perayaan Waisak yang jatuh pukul 23.18 WIB malam.

Laporkan ke Presiden

Presiden Jokowi meminta para pe­megang Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk melaporkan kepada pemerintah daerah hingga pemerintah pusat jika ada rumah sakit tidak melayani mereka dengan baik. “Yang pegang ini (KIS) ha­rus dilayani dengan baik. Kalau tidak di­layani dengan baik, laporkan ke bupati, gubernur. Kalau kurang, laporkan ke presiden!” ujar Jokowi.

Jokowi berpendapat, pemegang KIS harus dilayani dengan baik, karena ke­sehatan mereka ditanggung oleh nega­ra. “Ini juga bayar, yang bayar negara, pemerintah. Bukan berarti rumah sakit mboten (tidak) bayar ya, ini dibayar,” kata dia.

Presiden juga memaparkan bahwa siswa sekolah dasar (SD) akan mendapat­kan KIP senilai Rp 450 ribu, siswa SMP akan mendapatkan Rp 750 ribu, dan siswa SMA/SMK akan mendapatkan Rp 1 juta. “Cekap nopo mboten (cukup apa tidak)?” tanya Jokowi kepada warga. “Cekap (cukup)!” jawab warga antusias.

“Bagus. Ngambilnya nanti bulan Juni minggu ketiga. Pas ada kenaikan dan penerimaan siswa baru. Ini bisa dipak­ai,” ujar Jokowi.

Ia lantas berpesan kepada masyara­kat agar tidak menggunakan uang­nya untuk membeli sesuatu yang ti­dak produktif, misalnya pulsa ponsel. “Pesan saya, jangan sampai uang itu dipakai buat beli pulsa. Kalo anak-anak, buat beli buku, beli seragam, beli sepa­tu. KKS juga sama, (kalau) dipakai untuk (membeli) hal-hal yang tidak baik atau tidak produktif, kalau ada yang tahu, pelan-pelan dipakai (untuk membeli) pulsa, kartunya dicabut,” kata dia men­egaskan.

Sementara itu, Menteri Sosial Kho­fifah Indar Parawansa menyebutkan, sebenarnya dalam KKS juga dibuat ke­bijakan untuk petani yang memiliki 0,3 hektare sawah bisa mendapat pupuk bersubsidi. Tak hanya itu, para nelayan juga bisa membeli solar bersubsidi. Ada­pun untuk warga yang punya rumah tapi belum bersertifikat, maka bisa mendapatkan sertifikat rumah gratis.

Dalam pembagian kartu sakti itu, Jokowi tidak membagikan nomor yang bisa dihubungi jika pemegang Kartu Sakti nya ingin melaporkan penolakan atau keluhan atas pelayanan yang mer­eka terima.

Soal KIS ini, hanya ada pusat layanan informasi di BPJS Kesehatan di nomor 1500400 sebagaimana tertera di laman mereja www. bpjs-kesehatan.go.id. Pada laman itu, juga tersedia nomor hotline bpjs kesehatan 24 jam yaitu di nomor (021) 500400 atau SMS Gateaway di 087775500400. Juga ada nomor telepon masing-masing kantor cabang BPJS Kese­hatan tiap divisi regional.

(Alfian M|cnn)