Borobudur-Nothwest-viewWARGA DKI Jakarta ternyata ingin ibukota negara dipindahkan ke Yogyakarta. Hal ini terlihat dari hasil survei yang dilakukan Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai KOPI) terha­dap 250 respon­den.

Hasil survei menunjukkan 28,4 persen respon­den menyatakan Yogyakarta sebagai kota yang paling cocok menjadi ibukota negara mengganti­kan Ja­kar­ta. Daerah lain yang menjadi pilihan adalah Palangkaraya (21,6 persen), Bogor (20,8 persen), dan Bukittinggi (15,6 persen).

Juru bicara Kedai KOPI, Hendri Sa­trio, mengatakan, usulan pemindahan ibukota dari Jakarta ke lokasi laia telah didiskusikan sejak masa Presiden Sukar­no. Pada 2010, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah menyatakan dukun­gannya membuat pusat politik baru yang terpisah dengan pusat ekonomi.

Masalah lingkungan dan pen­duduk yang terlalu padat di Jakarta tak lagi bisa menunjang pemerin­tahan. “Beberapa negara dapat menjadi rujukan, seperti Brasil, yang memindahkan ibu ko­tanya dari Rio de Janeiro ke Brasilia, dan Malaysia yang memusatkan pemerintahan federalnya ke Putrajaya,” ujar Hendri, Minggu(7/6/2015).

Survei ini dilakukan terha­dap 250 responden di kawasan bisnis di Sudirman, Thamrin, dan Kuningan pada 26 Mei-3 Juni 2015. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode pur­posive sampling dengan wawa­ncara tatap muka dan kuesioner.

Bappenas Tak Serius

Kesungguhan Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Andrinof Chaniago, soal pemindahan ibukota negara kembali dipertanyakan. Buktinya, hingga kini lembaga yang dipimpin Andrinof belum serius mempersiapkan wacana tersebut menjadi kenyataan.

“Pada Juni 2010, Andrinof teriak-teriak Jakarta (ibukota) harus pindah dengan biaya Rp 100 triliun. Tapi anehnya Bappenas tidak pernah diomongin,” kata Hendri.

Menurutnya, studi yang pernah dilakukan Andrniof saat masih menjadi pengamat kebijakan publik menyebut kerugian negara mencapai triliunan rupiah per tahun akibat persoalan macet yang selalu mendera Ibukota Jakarta.

“Dia (Andrinof) jabarkan alasan-alasannya, biaya. Paling pas (lokasi baru) di Jogjakarta, Palangkaraya, Bogor, Bukittinggi,” beber Hendri.

Untuk itu, dia berharap pemerintahan Presiden Joko Widodo serius dengan wacana pemindahan ibukota negara. Dengan mempersiapkan matang baik terhadap studi lokasi baru maupun biaya yang diperlukan. “Memang tidak boleh buru-buru diungkapkan,” kata Hendri.

Lebih jauh, lanjutnya, Menteri Andrinof juga perlu mengangkat kembali ide pemindahan ibukota yang dulu pernah disampaikannya. Tentu dengan memberi masukan kepada Presiden Jokowi dan pihak-pihak terkait.

Baca Juga :  Penemuan Mayat Pria Membusuk dalam Kamar Kos Marpoyan Damai

“Kalau pemerintahan mau berjalan, studi ibukota ahlinya sudah ada di sana. Andrinof banyak pendapatnya yang bagus. Mungkin dua tahun lagi mungkin Andrinof baru bicara, kalau tidak di-reshuffle,” kata dia.

Sinyal ke Kalimantan

Pemerintah hingga kini tetap mempersiapkan pemindahan ibukota negara dari Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke kota lain. Pemerintah menyebut Pulau Kalimantan menjadi tempat ideal bagi pemindahan ibukota negara.

Sejak era pemerintahan Presiden Sukarno, telah diwacanakan pada 1957 bahwa Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, sebagai tempat perpindahan ibukota negara dari Jakarta. Kini, pemerintah memandang Kota Palangka Raya kurang tepat.

Andrinof Chaniago mengungkapkan Palangka Raya sudah tidak layak lagi menjadi ibukota karena daya dukung lahan yang tidak memadai.

Meskipun Palangka Raya memiliki wilayah yang luas yakni 2.679 kilometer persegi, atau hampir empat kali lebih luas dibandingkan luas Jakarta 740,3 kilometer persegi, lahan layak huni masih kecil dan rawan terjadi banjir apabila salah dalam mengelola.

Andrinof bahkan menyebut dua kota lain di Kalimantan Tengah, yakni Sampit (ibu kota Kabupaten Kotawaringin Timur) dan Pangkalan Bun (ibu kota Kabupaten Kotawaringin Barat) sebagai wilayah yang cocok menjadi sasaran pemindahan ibu kota negara dari Jakarta karena jaraknya yang lebih dekat dari Pulau Jawa sehingga tidak akan sulit untuk menjaga kesinambungan.

Saat melakukan kunjungan kerja di Palangka Raya pada pekan lalu, Andrinof Chaniago yang pernah menjadi salah seorang anggota Tim Visi Indonesia 2033 yang terbentuk pada 2008 atau pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menyatakan Kementerian PPN/Bappenas sedang membuat peta jalan untuk pemindahan ibu kota negara.

Penyiapan pemindahan ibu kota negara itu berdasarkan pertimbangan bahwa kapasitas Jakarta beberapa tahun ke depan diperkirakan tidak dapat lagi menampung konsentrasi dan berbagai apek kegiatan penduduknya.

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan diperkirakan berbagai aspek dari pembangunan sistem transportasi, kelestarian lingkungan dan kualitas sanitasi sulit untuk menandingi percepatan penambahan beban penduduk di Jakarta. Akibatnya adalah banyak daerah di Jakarta yang dikhawatirkan menjadi daerah tidak layak huni.

Sementara itu apabila melihat kapasitas Pulau Jawa pada saat ini, Andrinof mengatakan ibu kota tidak mungkin jika dipindahkan ke kota yang berada di Pulau Jawa.

Baca Juga :  Truk Bermuatan Kardus di Bogor Tabrak Pembatas Jalan Hingga Mobil

Hal tersebut juga disebabkan Pulau Jawa merupakan sumber produksi pertanian di Indonesia, sehingga apabila ibu kota dipindah ke kota di Pulau Jawa dikhawatirkan akan terjadi alih fungsi lahan yang dapat mengurangi luas lahan pertanian dan berdampak kepada tingkat produksi pertanian. “Jadi akan sangat ‘urgent’. Daya dukung Pulau Jawa tidak cukup,” kata Andrinof.

Kota baru

Salah satu cara pemerintah mengincar ibu kota negara baru adalah dengan memprioritaskan pembangunan 10 kota baru di luar Jawa yang nantinya dapat dijadikan ibu kota baru.

Pemerintah pusat juga telah mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) untuk pembangunan kota baru tersebut.

Untuk dapat merealisasikan pemindahan ibu kota seperti yang diwacanakan tentu membutuhkan perhitungan yang matang, biaya yang besar dan juga waktu yang cukup lama.

Andrinof menyebut salah satu kota baru yang dipersiapkan setelah melewati proses kajian untuk dilakukan pembangunan adalah Tanjung Selor, ibu kota Kalimantan Utara. Luas Tanjung Selor adalah 1.279 kilometer persegi dan sekaligus menjadi ibu kota Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Kalimantan Timur.

Pembangunan kota baru itu merupakan salah satu rencana aksi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pembangunan dengan sasaran antar kewilayahan seperti yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Tujuan dari pembangunan kota baru itu antara lain terjadi pemerataan pembangunan dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa.

Pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Tim Visi Indonesia 2033 telah melakukan berbagai kajian untuk menyiapkan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta.

Setidaknya ada tiga pertimbangan yakni, pertama, memindahkan ibu kota negara dari Jakarta sekaligus memindahkan pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan dari Jakarta, sebagaimana pemindahan ibu kota Brazil dari Rio de Janeiro ke Brasilia. Kedua, memindahkan ibu kota negara dari Jakarta tetapi tetap mempertahankan Jakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan seperti ibu kota Myanmar dari Yangoon (tetap pusat ekonomi dan perdagangan) ke Naypyitaw (ibu kota negara, pusat administrasi pemerintahan).

(Yuska)