Untitled-10PENYELIDIKAN kasus dugaan mark up dalam pengadaan lahan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dipusatkan di Jambu Dua, Tanahsareal, Kota Bogor, kembali disorot publik.

RIZKI DEWANTARA
[email protected]

Ketua Dewan Pimpi­nan Kota Partai Keadilan dan Per­satuan Indonesia (PKPI) Kota Bogor, Herlan Matondang, mencuri­gai, ada permainan politik dalam kasus ini. Ia menilai, tidak rasional dalam penentuan harga lahan Jambu Dua. “Itu la­han tidak representatif. Akses jalan tidak ada. Masak harganya tinggi. Kita mestinya lihat NJOP nya berapa,” kata dia.

Baca Juga :  Resmikan Pongkor Geopark Information Center, Pemkab Bogor Targetkan Geopark Pongkor Menjadi UGG di Tahun 2023

Herlan juga menegaskan, ada ketimpangan harga tanah yang terjadi dalam pengadaan lahan Jambu Dua. “Tidak mas­uk akal dana yang dikeluar­kan. Kenapa dipaksakan oleh DPRD,” ujarnya.

Ia meminta Kejari Bogor mempercepat penyelidikan kasus ini. “Kami bac up Kejari kalau perlu. Jangan sampai ada ancaman dari sana-sini. Publik itu haus info, bagaimana kelan­jutan penyelidikan kasus ini,” kata dia.

Saat disinggung anggota DPRD Bogor yang bermain dalam kasus Angkahong, Her­lan matondang mengungkap­kan, pasti ada pejabat yang ter­libat. “Terutama ketua DPRD Kota Bogor, Untung Maryono, nggak mungkin tidak mengeta­hui DPRD yang mengeluarkan kebijakan,” tegasnya.

Baca Juga :  Tim Buru Sergap Tangkap Pengedar Sabu di Bogor, Barang Bukti Disembunyikan Dalam Kemasan Susu Bayi

Soal program relokasi PKL, Kabid Penanganan dan Pembi­naan PKL Dinas UMKM, Priat­nasyamsyah, mengatakan, saat ini, pihaknya terus mendata pedagang PKL MA Salmun, yang akan dipindah ke kewasan Jambu Dua. Saat ini, baru ada 350 pedagang yang berstatus calon penghuni Pasar Jambu Dua. “Ya, kami data terus. Meskipun kasus berjalan, tapi kan namanya program nggak boleh berhenti. Ini soal perut Bos!” kata dia. (*)