Untitled-8BOGOR, TODAY – Hari ini, anggota DPRD Kabupaten Bogor bertolak ke Cirebon dan Bali. Kepergian mereka berdalih ingin melakukan studi banding ke daerah yang sebelumnya mengalai hal sama mengenai mekanisme pengisian kursi wakil bupati (Wabup).

Wakil Ketua Pansus, Yuyud Wahyudin men­gatakan, ia beserta anggota pansus lainnya akan berto­lak ke Cirebon selama tiga hari untuk kemudian melan­jutkan perjalanan ke Pulau Dewata, Bali tepatnya ke Ka­bupaten Badung.

“Di Cirebon mungkin cuma tiga hari. Terus lanjut ke Ba­dung, beres dari sana, kami akan berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk berkon­sultasi,” ujar politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor itu menerangkan optimis bisa menyelesaikan revisi tatib ses­uai dengan waktu yang telah diberikan, yakni 14 hari. “Ya harus bisa selesai dalam 14 hari sesuai dengan jadwal,” katanya.

Baca Juga :  Terima Tim Validasi Lapang IGA, Pemkab Bogor Unggulkan PBB Online dan Bogor Pain Center

Meski membawa misi penting, diperkirakan, studi banding ke Cirebon dan Ba­dung bakal menelan biaya yag tidak sedikit. Namun Yuyud enggan memberi ket­erangan mengenai anggaran yang sediakan untuk studi banding itu.

“Kalau anggarannya saya tidak tahu, sekretaris dewan (Sekwan) yang lebih tahu. Kita mah tinggal jalan saja,” kilah Yuyud.

Sementara itu Direktur Forum Indonesia Untuk Transparansi (Fitra), Uchok Sky Khadafi mengungkapkan, giat studi banding tersebut terlalu mengada-ada. Menu­rutnya, kegiatan itu bisa menelan biaya Rp 250 sampai Rp 300 juta.

“Ini seperti sengaja saja segala ada kunjungan-kunjun­gan yang dibuat hanya untuk menghamburkan uang,” ujar Uchok.

Baca Juga :  Apresiasi Para Pelaku Peduli Lingkungan, Pemkab Bogor Tebar Penghargaan Kampung Ramah Lingkungan Tahun 2022

Bahkan Uchok menilai jika para anggota dewan sudah ti­dak memiliki hati nurani jika tetap ngotot pergi ke luar kota karena dianggapnya telah menghamburkan uang rakyat.

“Itu tidak efisien. Mereka paling ke luar kota hanya un­tuk bersenang-senang sambil menggabiskan uang rakyat. Jika ngotot tetap pergi, itu be­rati mereka sudah tidak punya hati nurani,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Bogor, Didi Fuqon mengaku jika pihaknya telah menerima banyak surat dari masyarakat yang meng­inginkan untuk segera memi­liki wakil bupati.

“Sudah banyak surat ma­suk yang intinya tentang desakan agar kursi wabup segera diisi,” ujarnya.

(Ri­shad Noviansyah)