JAKARTA, TODAY — Badan Koordinasi PenaÂnaman Modal (BKPM) mengatakan bahwa Provinsi Jawa Tengah kian dilirik sebagai basis industri padat karya mengingat standar upah yang relatif lebih kecil dibanding provinsi lainnya di Pulau Jawa dan juga melimÂpahnya sumber daya manusia (SDM) di wilayah tersebut.
Seperti diutaraÂkan oleh Deputi biÂdang Pengendalian Investasi BKPM Azhar Lubis, adanya pergeÂseran orientasi investasi padat karya ini juga bisa mengurangi beban Jakarta dan Bekasi sebagai lokasi industri padat karya selama ini. Ia juga mengatakan bahwa kondisi ini bisa meÂnyebabkan berkurangnya arus perpindahan penduduk dari desa ke kota besar nantinya.
“Kedepannya memang kita akan mengÂgerakkan industri padat karya ke Jawa Tengah karena upah bisa lebih rendah di sana. DenÂgan demikian, semoga arus urbanisasi bisa berkurang karena mereka tidak perlu jauh-jauh ke kota besar untuk mencari pekerjaan,†terangnya di Jakarta, seperti dikutip CNN Selasa (16/5/2015).
Sebagai informasi, data Kementerian KeteÂnegakerjaan tahun 2014 menyebutkan, Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) Jawa Tengah paling tinggi hanya Rp 1,38 juta. Angka ini relaÂtif lebih kecil dibandingkan nilai UMK tertinggi di seluruh provinsi Jawa lainnya.
Sebagai gambaran, provinsi Jawa Timur dan DKI Jakarta pada tahun 2015 memiliki UMK tertinggi dan Upah Minimum Provinsi (UMP) sama-sama di angka Rp 2,7 juta. SedanÂgkan UMK tertinggi di Jawa Barat dan Banten masing-masing memiliki angka Rp 2,95 juta dan Rp 2,4 juta.
Dengan adanya upah yang lebih rendah, Azhar berindikasi bahwa daya beli di provinsi yang dipimpin Gubernur Ganjar Pranowo terseÂbut memiliki daya beli yang juga tinggi. Dengan adanya asumsi itu, ia juga mengatakan bahwa nantinya Jawa Tengah adalah daerah yang palÂing jarang melakukan demonstrasi buruh.
“Biasanya industri padat karya mengamÂbil tenaga kerja dari wilayah sekitarnya. Kalau tempat kerja dekat dengan tempat tinggal, sore mereka bisa pulang ke keluarganya, tidak perlu khawatir sewa rumah lagi, daya belinya tinggi, sehingga minim demonstrasi,†tuturnya.
Di kesempatan yang sama, Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan bahwa sudah ada sudah banyak perizinan baru yang masuk untuk mendirikan perusahaan padat karya di provinsi Jawa Tengah. Namun, ia tak memberiÂkan keterangan lebih lanjut mengenai jenis perusahaan serta tenaga kerja yang berhasil diserap.
“Tapi yang sudah serius merealisasikan investasinya baru dua hingga tiga perusahaan. Kita lihat lagi apakah perusahaan-perusahaan ini punya kekhususan tersendiri dalam menÂarik tenaga kerja yang banyak,†jelasnya.
Beberapa waktu sebelumnya, Ketua AsoÂsiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade SudradÂjat juga mengatakan bahwa investor tekstil asal Tiongkok dan Korea Selatan mengincar provinsi Jawa Tengah karena jumlah tenaga kerja yang banyak dan upah yang rendah. Upah yang rendah ini, menurut Ade, karena banyaknya penduduk usia 17 hingga 18 tahun yang tidak meneruskan pendidikan.
“Kebanyakan dari mereka hanya lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Tapi itu justru jadi daya tarik bagi dua investor tekstil asing yang rencananya mau menanamkan modal senilai Rp 1,5 triliun pada tahun ini, “ terang Ade di Jakarta pada bulan lalu.
Per Februari 2015, Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah mencatat bahwa sebagian besar tenaga kerja didominasi luÂlusan SD dengan angka 9,39 juta orang, atau 54,19 persen dari total tenaga kerja Jawa TenÂgah dengan jumlah 17,32 juta orang. SedanÂgkan dari sisi jenis pekerjaan, sebanyak 6,09 juta tenaga kerja, atau sebesar 35,13 persen dari total seluruh tenaga kerja di Jawa Tengah, berprofesi sebagai buruh atau karyawan.
Dari segi investasi, BKPM mencatat adÂanya realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) kuartal I 2015 sebesar Rp 42,52 triliun, dimana Rp 4,39 triliun diantaranya berlokasi di Jawa Tengah. Sedangkan untuk penanaman modal asing, sebanyak US$ 94,4 juta investasi telah terealisasi di Jawa Tengah dari total US$ 6,5 miliar pada periode yang sama.
Disamping itu, menurut data BKPM, 1,43 juta tenaga kerja telah terserap dari realisasi investasi sebesar Rp 463,1 triliun pada tahun 2015. Namun pada tahun yang sama, BPS juga mencatat adanya pengangguran sebesar 300 ribu orang selama satu tahun terakhir.
Dari data tersebut, pengangguran lulusan SMK bertambah dari 7,21 persen menjadi 9,05 persen, namun pengangguran lulusan SD, SMP, dan SMA ternyata mengalami penurunan, maÂsing-masing yakni dari 3,69 persen menjadi 3,61 persen, 7,44 persen jadi 7,14 persen, dan 9,10 persen menjadi 8,17 persen.
(Alfian M)
