JAKARTA, TODAY — Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada jajaran menteri Kabinet Kerja yang dipimpinnya untuk membuat lapoÂran kinerja sepanjang 1 semester terakhir. Laporan menteri itu nantiÂnya akan dijadikan bahan evaluasi.
Sekretaris Kabinet Andi WiÂdjajanto mengatakan, mulai Rabu malam hingga Kamis (18/6/2015) para menteri harus sudah mengÂumpulkan laporan yang diminta presiden itu. Jokowi meminta lapoÂran 1 semester itu dibuat seringkas mungkin, tidak lebih dari dua lembar.
“Mulai malam ini dan besok pagi (hari ini, Red) muncul laporannya,†kata Andi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (17/6/2015).
Andi mengatakan, Presiden Jokowi hanya me m e r i n Âtahkan menterinya untuk membuat lapoÂran kinerjanya selama 1 semester belakangan. “Laporan dan perenÂcanaan sampai November 2015. Itu saja perintah Presiden,†kata Andi.
Andi tak bisa merinci untuk apa keperluan lapoÂran tersebut oleh Presiden Jokowi. Dia juga tak bisa memastikan laporan itu nantinya akan digunakan sebagai bahan untuk perombakan kabinet. NaÂmun laporan itu dijadikan Presiden seÂbagai bahan untuk evaluasi. “Ya akan dipakai oleh Presiden untuk evaluÂasi, kepentingan evaluasinya apa? Lalu presiden yang menentukan,†kata Andi.
Para pengamat menilai, laporan kerja para menteri ini akan dijadikan dasar Presiden Jokowi untuk melakuÂkan reshuffle kabinet. “Sinyal reshuffle semakin kuat seiring Jokowi meminta para menterinya menyerahkan laporan. Ini langkah positif untuk mementahkan dugaan pergantian menteri karena fakÂtor tekanan politik. Bila ada menteri yang diganti pun akan terlihat alasanÂnya profesional karena dilihat dari lapoÂran kerjanya,†kata pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, kepada wartawan.
Laporan kerja menteri inilah yang bakal dilihat Jokowi. Bagaimana seorang menteri memaparkan program apa saja yang sudah dilakukan selama enam bulan ini dinilai jadi ukuran peÂnilaian Jokowi sebelum melakukan peÂnyegaran kabinet. “Laporan kerja ini bisa jadi kartu mati bagi menteri yang minim prestasi, sehingga tidak mampu membuat program kerja yang nyata,†katanya.
Jokowi diharapkan memberikan peÂnilaian secara objektif. Terutama dalam melakukan penilaian terhadap menteri yang benar-benar memiliki program unggulan dan yang hanya pencitraan.
“Tapi Presiden juga harus arif dalam menilai laporan, Presiden harus buka mata, banyak mendengar dan meraÂsakan, banyak menteri Jokowi yang dipilih karena jago pencitraan, sehingÂga polesan laporan pun akan terlihat ciamik, cantik, dan terkesan berkerinÂgat,†pungkasnya.
Bagaimana tanggapan para menÂteri? Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, kinerja menteri memang harus selalu dilaporkan kepada Presiden, baik ada atau tidak Reshuffle kabinet. “Ada atau nggak ada reshuffle, (menteri) wajib laporkan. Kita harus laporkan program rutin. Biasa-biasa saja,†kata Ferry di Gedung Kementerian Lingkungan HidÂup dan Kehutanan, Jakarta Pusat, Rabu (17/5/2015).
Politikus yang Selasa (16/6/2015) keÂmarin genap berusia 52 tahun itu menÂgaku selalu melaporkan kinerja dan semua program di Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
“ Lho kami bantu Presiden. Misalnya ketersediaan lahan, maksud saya, kami sebagai pembantunya untuk menyiapÂkan. Satu hari pun harus ada. Kami kan buat perencanaan, kami kan merecord dan bisa 24 jam melaporkan,†kata dia.
Sayang ketika diminta pendapat soal kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Ferry enggan menjawab. Dia meminta pihak di luar kementerian yang memberikan penilaian. “Ya jangan saya yang menilai. Nanti saya narsis. Biar publik yang menilai,†pungkasÂnya.
(Alfian M|dtc)
