Opini-1-Anis-MattaAGAMA salah satu faktor yang memengaruhi perilaku individu. Ketika individu- individu berkembang menjadi kelompok, tentu ia akan memengaruhi wajah suatu masyarakat. Sejumlah orang menganut agama tertentu, dengan identitas dan perilaku tertentu, adalah fakta demografis dan sosiologis yang membentuk peta sosial-politik. Bagaimana pada tataran global?

Oleh: ANIS MATTA
Presiden Partai Keadilan Sejahtera

Pada April lalu Pew Research Centre di Amerika Serikat melan­sir laporan prediksi pertumbuhan agama-agama di dunia. Dalam laporan itu diperkirakan pada 2050 jumlah muslim akan sama dengan peme­luk agama Kristen di dunia.

Sebagai perbandingan, pada 2010 Kristen adalah agama ter­besar di dunia dengan estimasi pemeluk 2,2 miliar (31%) dari 6,9 miliar penduduk Bumi. Islam beri­kutnya, dengan jumlah 1,6 miliar atau 23%.

Lebih lanjut Pew memprediksi muslim akan mengisi 10% popu­lasi Eropa dan menggeser Yahudi sebagai agama non-Kristen terbe­sar di Amerika. Di negeri Paman Sam, pemeluk Kristen akan turun dari tiga perempat menjadi dua pertiga pada 2050.

Yang menarik India. Hindu akan tetap menjadi agama may­oritas. Namun, karena penduduk yang begitu banyak, jumlah mus­lim di India akan melewati negara mana pun, termasuk Indonesia.

Atheis, agnostik, dan orang yang tidak berafiliasi dengan aga­ma, walaupun meningkat di sejum­lah negara seperti AS dan Prancis, akan menurun pangsanya dalam komposisi populasi global. Bud­dha akan berjumlah sama dengan jumlahnya pada 2010, sementara Hindu dan Yahudi akan tumbuh.

Di Afrika diperkirakan Kristen akan tumbuh mencapai 40% dari jumlah penduduk benua itu. Nigeria akan menjadi negara dengan jumlah umat Kristen terbanyak dibanding semua negara, kecuali AS dan Brasil.

Inilah prediksi wajah demografi agama di dunia pada 2050. Setiap prediksi tentu punya kelemahan dan ruang untuk kesalahan (mar­gin of errors), namun laporan Pew ini menarik untuk kita jadikan seb­agai referensi secara kritis.

Selain potret demografis, kita juga menyaksikan tokoh-tokoh berbagai agama muncul di ber­bagai bidang. Ambil contoh di Amerika. CEO Microsoft Satya Nadella adalah warga negara AS beragama Hindu kelahiran Hy­derabad, India. Cofounder You­Tube Jawed Karim adalah muslim keturunan Bangladesh kelahiran Jerman Timur (waktu itu) yang melintas ke Jerman Barat dan pin­dah ke Amerika setelah reunifikasi Jerman. Di negeri Paman Sam su­dah ada dua orang muslim men­jadi anggota Kongres. Di Belanda, wali kota Rotterdam adalah mus­lim kelahiran Maroko dan di Ing­gris sudah ada beberapa wali kota muslim. Masih banyak contoh di berbagai negara.

Keseimbangan Baru

Fenomena di atas dan prediksi Pew menunjukkan dunia sedang bergerak ke arah keseimbangan baru—dengan segala harapan dan kecemasannya. Dalam berbagai kesempatan berdiskusi di negara-negara dunia Islam, seperti Turki, Mesir, atau Aljazair, saya kerap mendapat pertanyaan bagaimana Indonesia melewati transisi de­mokrasi dalam ketegangan hubun­gan antara Islam dan negara serta Islam vis-a-vis modernitas. Di In­donesia sendiri ini diskusi panjang yang telah dibuka Tjokroaminoto dan Sutan Takdir Alisjahbana se­belum kemerdekaan, dilanjutkan Nurcholish Madjid mulai 1970-an, hingga sekarang.

Yang juga banyak dibahas adalah betapa benturan budaya yang belum sepenuhnya selesai menjadi masalah bagi modernisa­si di dunia Islam. Basis keagamaan yang kental di suatu masyarakat tidak dapat dicerabut begitu saja oleh proyek besar modernisasi. Pada saat yang sama, negara tidak dapat menyelesaikan benturan ini dengan pendekatan struktural. Dalam hal relasi agama (Islam) dan negara, dari pengalaman banyak negara, ketegangan yang muncul malah berujung pada per­tempuran yang merugikan kedua belah pihak (lose-lose battle).

Jika kita membaca data Pew di atas, kita melihat keseimbangan geopolitik baru di masa depan dimulai dari perubahan lanskap demografis. Negara tidak lagi men­jadi ”lawan bicara” tunggal agama dalam berinteraksi. Masyarakat sipil dan pasar kini berperan untuk menjadi ruang aktualisasi agama-agama. Negara akan surut menjadi penjaga ketertiban administrasi penduduk global yang dapat ber­pindah dari satu tempat ke tempat lain. Negara akan menjadi makin netral dan tak ”berwarna”.

Agama pernah menjadi faktor pemicu globalisasi sejak lebih dari seribu tahun lalu, ketika terjadi penyebaran agama dari pusat-pusat agama ke berbagai penjuru dunia, baik Buddha, Hindu, Is­lam, dan Kristen. Namun, konteks penyebaran agama pada saat itu adalah ekstensifikasi basis pengi­kut secara kuantitatif yang kerap berkelindan dengan motif-motif politik dan ekonomi.

Globalisasi agama yang seka­rang berlangsung adalah rasa pertautan orang-orang di seluruh dunia oleh ajaran, referensi dan perilaku dari ajaran agama yang sama. Pertumbuhan agama bukan lagi disebabkan ekspansi wilayah dan penaklukan, tetapi akibat ”pertumbuhan organik” di dalam umat beragama tersebut dan ak­septabilitas agama oleh individu yang makin atomistik.

Daya globalisasi agama kini dalam beberapa hal mengaburkan negara-bangsa.

Globalisasi punya sisi gelap membuat orang teralienasi, merasa asing, dan sendiri di tengah dunia yang hiruk-pikuk. Maka tak heran jika globalisasi, selain menghasil­kan keterbukaan, juga memicu la­hirnya ”ketertutupan”. Fenomena ekstremisme dan primodialisme merupakan pantulan balik dari glo­balisasi yang menjangkau hingga ke relungrelung privat kehidupan.

Kita beruntung karena semua umat beragama merupakan ba­gian yang tak terpisahkan dari terbentuknya negarabangsa Indo­nesia. Perdebatan Piagam Jakarta dalam proses pembentukan neg­ara Indonesia adalah referensi se­jarah yang berharga. Saya meman­dang peristiwa itu secara positif. Itulah bentuk kompromi dan jiwa besar para pendiri bangsa dalam menyusun suatu cetak biru yang dapat memayungi seluruh warga dari berbagai agama. Karena itu, untuk konteks Indonesia, global­isasi agama (atau agama-agama) dan negara-bangsa dapat diarah­kan untuk saling memberi manfaat dan menguatkan satu sama lain.

Keseimbangan baru di tataran global tidak boleh dimaknai kare­na ”kuat sama kuat, mari kita ber­tarung”. Sebaliknya, spirit yang harus dikedepankan adalah ”kare­na kita sama kuat, mari bekerja sama”. Koeksistensi damai anta­ragama adalah proyek besar beri­kutnya untuk meredam kekerasan berkedok agama yang dimainkan sekelompok kecil tertentu.

Dunia kini diliputi kecemasan akibat terorisme karena siapa pun kita dan apa pun agama kita dapat saja tiba-tiba terluka bahkan ter­bunuh oleh alasan yang tidak kita mengerti. Rasa sakit akibat luka itu sama. Karena itu, sebenarnya umat manusia di dunia dipersatu­kan oleh ketakutan yang sama. Terciptanya perimbangan demo­grafis baru pada 2050 itu harus menjadi momentum keseimban­gan perdamaian global yang di­usahakan oleh semua pihak, baik dari negara maupun komunitas agama global.

Keseimbangan baru itu juga menjadi peluang Indonesia ber­peran sebagai referensi dalam transisi demokrasi dan pengelo­laan relasi agama dan negara— khususnya bagi negara-negara dunia Islam. Tentu itu memberi tantangan yang lebih berat lagi bagi kita sendiri untuk merawat demokrasi dan perdamaian anta­rumat beragama di negeri kita. Se­lamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. (*)