proyek-R3-(6)BOGOR TODAY – Progres proyek jalan Regional Ring Road (R3) Seksi 3 hingga kini masih belum jelas. Ini disebabkan karena ma­salah tukar guling satu bidang ta­nah seperti di seksi 2 belum kelar.

Komisi C DPRD Kota Bogor mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor agar tidak terli­bat ke permasalahan yang seru­pa. Komisi bidang infrastruktur juga menyarankan agar Pemkot Bogor lewat Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DMBSDA) Kota Bogor segera melakukan evaluasi.

Anggota Komisi C DPRD Kota Bogor, Abuzar mengatakan, Pemkot Bogor jangan terjatuh di lubang yang sama, karena seharusnya dalam pengelolaan pemerintahan ada kaidah-kaidah pengelolaan pemerintahan. “Se­hingga Pemkot bisa menentukan langkah berikutnya dari hasil evaluasi, masalah terkait ruislag menghambat pembangunan R3 yang kembali terjadi harusnya bisa diantisipasi,” tandasnya.

Baca Juga :  Tenggelam di Sungai Ciliwung Albani Riski Ditemukan Tak Bernyawa

Politikus PKS itu juga me­nambahkan, Pemkot Bogor ha­rus memakai langkah antisipasi dengan jalan yang lain, jangan sampai sama dengan seksi ke 2 proses ruislag. “Saya kira Pak Sudraji (Kepala DBMSDA) lebih berpengalaman dan harus bela­jar dari kesalahan karena seksi 2 saat ini kondisinya masih man­dek terganjal ruislag yang belum beres dan pembangunan fisiknya tidak tuntas,” ujarnya.

Menurut Abuzar, jalan R3 ini untuk mengurai kemacetan, lan­taran komisi C sudah memantau ke titik ujung jalan R3 di daerah Tajur. “Nantinya R3 akan me­nyambung dengan Bogor Inner Ring Road (BIRR), sehingga saya mendorong seksi 3 jalan R3 cepat selesai dan seksi dua harus dis­elesaikan dengan pembangunan fisiknya,” timpalnya.

Baca Juga :  Tirta Pakuan Kota Bogor Berkunjung Ke Perumda Air Minum Kota Padang

Senada dengan Abuzar, ang­gota komisi C lainnya, Zaenal Abidin mengatakan, proses tu­kar guling tanah ini harus cepat diselesaikan oleh Pemkot Bogor. Jangan sampai menjadi ken­dala, sehingga R3 terus mandek. “Pemkot harus lebih siap lagi kedepannya untuk proyek jalan serupa. Antisipasi harus ada, se­lain itu pendekatan ke masyara­kat harus bisa lebih intens untuk persoalan pembebasan tanah,” katanya.

(Rizky Dewantara)