Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor terus mendorong Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (KLPBJ) untuk segera melakukan verifikasi penyedia jasa dalam proyek renovasi ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Bogor.
Oleh : RISHAD NOVIANSYAH
[email protected]
Sekarang kan masa verifikaÂsi, kita tunggu saja. Tanggal 3 Juli nanti sesuai dengan jadwal pemenang lelang itu akan diumumkan oleh KLPÂBJ di LPSE,†ujar Sekretaris Dewan (Sekwan), Nuradi, Senin (29/6/2015).
Nuradi pun menyerahkan sepenuhnya kebijakan lelang kepada KLPBJ dalam proyek senilai Rp 17 miliar lebih itu. Ia pun menolak jika ada intervensi terhadap KLPBJ yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam lelang tersebut.
“Pokonya proses terus berjalan. Kami selaku pengguna anggaran meÂnyerahkan sepenuhnya proses lelang kepada KLPBJ. Intinya, Surat PerinÂtah Kerja (SPK) harus sudah dikeluarÂkan pada 10 Juli nanti dan kemudian proyek pengerjaan akan dikebut,†lanjut Nuradi.
Terpisah, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibinong, Wawan Gunawan berjanji akan terus mengawasi renovasi ruang paripurÂna itu. Namun pihaknya enggan ikut campur dalam proses lelang yang diÂlakukan KLPBJ.
“Kalau proses lelang mah sudah saja biarkan berjalan sesuai sistem. Nanti kalau pemenang sudah ditenÂtukan dan proyek sudah berjalan, pelan-pelan kami juga akan mengaÂwasi. Karena ini kan bukan proyek kecil,†tegas Wawan.
Sebelumnya, Direktur Centre for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengungkapkan jika lelang pengerjaan renovasi ruang rapat paripurna gedung DPRD Kabupaten Bogor sarat akan intervensi dan konÂtraktor titipan sehingga membuat proses lelang harus diulang.
“Lelang pertama itu gagal dan sepi peminat soalnya para perusaÂhaan sudah tahu siapa yang bakal menang nantinya. Makanya mereka malas ikut lelang karena sudah tahu bakalan kalah,†ujar Uchok Sky.
Terlebih hingga saat ini, baru satu perusahaan yang sudah mengajukan penawaran dari total 52 perusahaan yang telah mendaftar sebagai peserÂta lelang. Perusahaan yang telah mengajuka penawaran ialah PT ProÂteknika Jasapratama dengan tawaran Rp 15,9 miliar.
“Sampai sekarang baru satu kan. Nanti kemungkinan bakal ada penawar lagi sebagai upaya settinÂgan supaya yang sudah mengajukan penawaran sebelumnya tidak gagal lagi. Kan perusahaan itu waktu leÂlang pertama sudah gagal,†pungkas Uchok.
Ia pun meminta Lembaga KebiÂjakan Pengadaan Barang/Jasa PemerÂintah (LKPP) untuk lebih ketat dalam melakukan verifikasi terhadap lelang yang bersumber dari kas pemerintah atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor itu.
(Rishad Noviansyah)