jk-beri-sinyal-reshuffle-kabinet-M4hJAKARTA, TODAY — Presiden Joko Widodo berencana men­gumumkan reshuffle kabinet sebelum atau sesudah leb­aran. Beberapa posisi menteri di kabinet kerja kabarnya akan dirotasi, se­bagian dicopot.

Isu paling panas adalah rencana PDIP m e n d a p a t tambahan seorang menteri. Nama Pramono Anung disebut bakal ditambahkan masuk kabinet untuk posisi Seskab yang saat ini diisi Andi Widjajanto. Andi dikabarkan akan digeser ke kursi Menhan.

Sementara itu menteri terdekat Jokowi lainnya yakni Mensesneg Pratikno kabarnya akan digeser ke Kementerian PANRB yang saat ini diduduki Yuddy Chrisnandi. Namun Yuddy sejauh ini masih yakin akan tetap aman di posisinya.

Sementara itu menteri dari KIH dikuran­gi. Masing-masing seorang menteri asal NasDem dan PKB bakal dikurangi. Kabarnya kursi Menpora dan Menkopolhukam kurang aman. Saat menteri KIH diisukan dikurangi justru parpol di luar KIH yakni PAN sudah hampir pasti dapat seorang menteri.

Nama Sutrisno Bachir jadi salah satu kan­didat menterinya. Sutrisno sudah beberapa kali secara khusus bertemu Presiden Jokowi. Namun kabarnya di internal PAN belum ada kesepakatan soal siapa calon menteri yang akan dihibahkan.

Kursi menteri BUMN yang terus digoyang PDIP kabarnya akan berganti wajah baru, Igna­sius Jonan yang kini duduk sebagai Menhub dikabarkan akan bergeser ke sana. Posisi Men­ko bidang ekonomi juga kabarnya kemungki­nan besar diganti. Kursi menteri sektor perta­nian juga kabarnya tidak begitu aman.

Baca Juga :  Kunjungi Pameran PFI Bogor, Atang Trisnanto Apresiasi Karya Foto Jurnalistik

Panglima TNI Jenderal Moeldoko yang akan purnatugas kabarnya akan masuk kabi­net. Moeldoko isu santer akan menduduki kursi Menkopolhukam. Apakah isu santer di Istana Negara itu bakal terbukti saat Pres­iden Jokowi mengumumkan reshuffle kabinet nanti?

Darurat Reshuffle

Direktur Eksekutif CSIS, Rizal Sukma, me­nilai reshuffle kabinet adalah suatu keharu­san. Presiden Jokowi perlu melakukan pem­benahan untuk mengoptimalkan jalannya pemerintahan.

“Tidak disangkal kinerja kabinet tidak seperti yang diharapkan, reshuffle jadi ke­harusan. Yang penting juga perlu presiden sadari, kesempatan reshuffle ini hanya satu kali, nggak mungkin dilakukan tiap tahun,” kata Rizal Sukma usai acara Silaturahmi In­telektual Muhammadiyah di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (1/7/2015).

Penataan perlu dilakukan khususnya di bidang ekonomi. Agar perekonomian se­makin kuat ke depan. “Jadi kesempatan ini jangan disia-siakan, bentuk kabinet kerja maksimal, terutama tarik kepercayaan dunia investasi, kedua harus memastikan meskipun berbeda asal usulnya, bisa bekerja dalam teamwork. Kalau kesempatan ini lewat tentu­nya akan agak susah,” ingatnya.

Bagaimanapun, imbuh Rizal, kepala pemerintahan hanya punya kesempatan sekali melakukan reshuffle secara total. Ka­lau berkali-kali reshuffle tentu meruntuhkan kepercayaan publik. “Masalah mau dilaku­kan sebelum lebaran atau sesudah itu ti­dak penting, karena yang perlu ditekankan jangan disia-siakan momen ini. Pandangan mata internasional dan masyarakat tentunya menunggu hasil perombakan dan mampu kembalikan trust-nya,” pungkasnya

Baca Juga :  RSUD Leuwiliang Komitmen Beri Pelayanan Prima Peserta JKN Tanpa Diskriminasi

Perombakan atau reshuffle bisa jadi momentum Presiden Jokowi menata ulang kabinet dengan meletakkan orang-orang yang tepat di posisi yang tepat. “Ini menjadi peluang Jokowi untuk menata ulang Kabinet Kerja yang sungguh-sungguh dan diisi oleh orang-orang yang tepat,” kata Pakar Komu­nikasi Politik LIPI, Siti Zuhro, di Gedung Mu­hammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (1/7/2015).

Menurut Siti, belum ada kesan positif di 100 hari kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Banyak program yang dinilainya tak tepat sasaran. “Secara garis besar haluan kerja Jokowi pada 100 hari kerjanya itu terlihat oleng, dengan banyaknya program-program yang tidak terkendali, seakan menunjukkan Jokowi kehilangan kontrol,” ulas Siti.

Siti menyoroti kinerja menteri-menteri bidang ekonomi yang menurutnya belum baik. Namun dia tak hanya menyalahkan para menteri bidang ekonomi, karena kondisi ekonomi Negara pasti juga dipengaruhi hiruk pikuk hukum dan politik Nasional. “Jika me­mang perlu untuk menata ulang, tentunya wajib untuk meletakkan orang-orang yang qualified baik dibidang penegakan hukum dan politik,” ujarnya.

(Yuska Apitya Aji)