JAKARTA, TODAY — Presiden Joko Widodo berencana menÂgumumkan reshuffle kabinet sebelum atau sesudah lebÂaran. Beberapa posisi menteri di kabinet kerja kabarnya akan dirotasi, seÂbagian dicopot.
Isu paling panas adalah rencana PDIP m e n d a p a t tambahan seorang menteri. Nama Pramono Anung disebut bakal ditambahkan masuk kabinet untuk posisi Seskab yang saat ini diisi Andi Widjajanto. Andi dikabarkan akan digeser ke kursi Menhan.
Sementara itu menteri terdekat Jokowi lainnya yakni Mensesneg Pratikno kabarnya akan digeser ke Kementerian PANRB yang saat ini diduduki Yuddy Chrisnandi. Namun Yuddy sejauh ini masih yakin akan tetap aman di posisinya.
Sementara itu menteri dari KIH dikuranÂgi. Masing-masing seorang menteri asal NasDem dan PKB bakal dikurangi. Kabarnya kursi Menpora dan Menkopolhukam kurang aman. Saat menteri KIH diisukan dikurangi justru parpol di luar KIH yakni PAN sudah hampir pasti dapat seorang menteri.
Nama Sutrisno Bachir jadi salah satu kanÂdidat menterinya. Sutrisno sudah beberapa kali secara khusus bertemu Presiden Jokowi. Namun kabarnya di internal PAN belum ada kesepakatan soal siapa calon menteri yang akan dihibahkan.
Kursi menteri BUMN yang terus digoyang PDIP kabarnya akan berganti wajah baru, IgnaÂsius Jonan yang kini duduk sebagai Menhub dikabarkan akan bergeser ke sana. Posisi MenÂko bidang ekonomi juga kabarnya kemungkiÂnan besar diganti. Kursi menteri sektor pertaÂnian juga kabarnya tidak begitu aman.
Panglima TNI Jenderal Moeldoko yang akan purnatugas kabarnya akan masuk kabiÂnet. Moeldoko isu santer akan menduduki kursi Menkopolhukam. Apakah isu santer di Istana Negara itu bakal terbukti saat PresÂiden Jokowi mengumumkan reshuffle kabinet nanti?
Darurat Reshuffle
Direktur Eksekutif CSIS, Rizal Sukma, meÂnilai reshuffle kabinet adalah suatu keharuÂsan. Presiden Jokowi perlu melakukan pemÂbenahan untuk mengoptimalkan jalannya pemerintahan.
“Tidak disangkal kinerja kabinet tidak seperti yang diharapkan, reshuffle jadi keÂharusan. Yang penting juga perlu presiden sadari, kesempatan reshuffle ini hanya satu kali, nggak mungkin dilakukan tiap tahun,†kata Rizal Sukma usai acara Silaturahmi InÂtelektual Muhammadiyah di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (1/7/2015).
Penataan perlu dilakukan khususnya di bidang ekonomi. Agar perekonomian seÂmakin kuat ke depan. “Jadi kesempatan ini jangan disia-siakan, bentuk kabinet kerja maksimal, terutama tarik kepercayaan dunia investasi, kedua harus memastikan meskipun berbeda asal usulnya, bisa bekerja dalam teamwork. Kalau kesempatan ini lewat tentuÂnya akan agak susah,†ingatnya.
Bagaimanapun, imbuh Rizal, kepala pemerintahan hanya punya kesempatan sekali melakukan reshuffle secara total. KaÂlau berkali-kali reshuffle tentu meruntuhkan kepercayaan publik. “Masalah mau dilakuÂkan sebelum lebaran atau sesudah itu tiÂdak penting, karena yang perlu ditekankan jangan disia-siakan momen ini. Pandangan mata internasional dan masyarakat tentunya menunggu hasil perombakan dan mampu kembalikan trust-nya,†pungkasnya
Perombakan atau reshuffle bisa jadi momentum Presiden Jokowi menata ulang kabinet dengan meletakkan orang-orang yang tepat di posisi yang tepat. “Ini menjadi peluang Jokowi untuk menata ulang Kabinet Kerja yang sungguh-sungguh dan diisi oleh orang-orang yang tepat,†kata Pakar KomuÂnikasi Politik LIPI, Siti Zuhro, di Gedung MuÂhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (1/7/2015).
Menurut Siti, belum ada kesan positif di 100 hari kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Banyak program yang dinilainya tak tepat sasaran. “Secara garis besar haluan kerja Jokowi pada 100 hari kerjanya itu terlihat oleng, dengan banyaknya program-program yang tidak terkendali, seakan menunjukkan Jokowi kehilangan kontrol,†ulas Siti.
Siti menyoroti kinerja menteri-menteri bidang ekonomi yang menurutnya belum baik. Namun dia tak hanya menyalahkan para menteri bidang ekonomi, karena kondisi ekonomi Negara pasti juga dipengaruhi hiruk pikuk hukum dan politik Nasional. “Jika meÂmang perlu untuk menata ulang, tentunya wajib untuk meletakkan orang-orang yang qualified baik dibidang penegakan hukum dan politik,†ujarnya.
(Yuska Apitya Aji)