JAKARA, TODAY — Jika target pendapatan dari sektor pajat tak tercapai, ini rencana pemerinÂtahan Presiden Joko Widodo-Wapres Jusuf KalÂla: ngutang alias mengambil pinjaman.
“Kalau sekarang kita kekurangan pajak, kita gunakan pinjaman. Pinjaman program dan lain-lain. Kalau yang tahun ini tidak tercapai, kita sudah siap Plan B untuk dapatkan pinjaÂman,†kata Menko Perekonomian Sofyan Djalil di kantor Wapres, Jakarta, Senin (6/7/2015).
Selain itu, kata Sofyan, pemerintah juga bisa memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran alias Silpa yang selalu ada setiap taÂhun. “Kan tiap tahun ada Silpa, jadi kalau itu menjadi ukuran berarti dari penyerapan akan ada silpa sekitar 10%. Nah, ukuran lain akan kita gunakan pinjaman program yang diseÂdiakan lembaga multilateral,†ungkapnya. Seperti diketahui, pemerintah menargetkan penerimaan pajak taÂhun ini sebesar Rp 1.294 triliun atau meningkat sekitar 44% dari tahun seÂbelumnya. Target agresif ini tak lain untuk menggenjot pertumbuhan ekoÂnomi Indonesia yang saat ini tengah lesu.
“Saya pikir target itu memang sanÂgat cukup besar, tapi kan ada effort khusus. Nanti tunggu saja pidato presÂiden,†ucapnya.
Target pajak yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan BeÂlanja Negara (APBN) Perubahan 2015 (APBN-P 2015) sebesar Rp 1.295 triliun ini diproyeksikan tidak akan tercapai. Maksimal realisasi penerimaan pajak adalah 92% dari target.
Dirjen Pajak Sigit Priadi Pramudito mengaku sedih tidak bisa menjalankÂan kewajibannya mencapai target tersebut. Padahal dari awal sudah diÂberi suntikan ‘vitamin’ berupa kenaiÂkan tunjangan kinerja. “Iya jauh, saya juga sedih. Mencari jalan gimana, kok susah banget,†ungkap Sigit di Kantor Presiden, belum lama ini.
Sigit mengaku telah berupaya seÂmaksimal mungkin, bersama dengan para pegawai lainnya. Di mana telah menjalankan berbagai program sejak beberapa bulan lalu.â€Temen-temen itu sudah berusaha maksimal. Tapi dapatnya nggak seberapa,†imbuhnya.
Program yang diluncurkan juga sudah diawali ketersediaan data dari berbagai instansi. Akan tetapi perkiÂraan setoran dari yang diperkirakan, meleset cukup jauh.
“Tadi saya bilang dapat data, nilainya Rp 1 triliun misalkan. TernyaÂta pajak yang bisa diambil segitu, cuma 5%. Kecewa juga saya, datanya nggak valid,†tegas Sigit.
Namun Presiden Jokowi meminta Direktorat Jenderal Pajak tetap beruÂpaya keras agar mencapai target. Meski sisa waktu yang tersedia hanya tinggal enam bulan ke depan. “Ya Presiden minta dipastikan, cari proÂgram yang lain lah. Dia siap dukung kok semua program,†ujar Sigit.
Menurutnya, Jokowi juga mengerti bahwa sekarang perekonomian nasiÂonal tengah lesu dan dalam tren perÂlambatan. Sehingga ikut berpengaruh terhadap penerimaan pajak. “Beliau. Dia cuma minta dicari jalan keluar, diupayakan agar tercapai,†sebutnya.
Pada awalnya ada optimisme tarÂget penerimaan pajak Rp 1.295 triliÂun akan mudah tercapai karena ada dukungan data dari berbagai pihak. Namun, meski berat, Sigit akan tetap akan mengejar target dengan berbagai cara.
“Kan waktu itu beliau juga haÂdir saat mempresentasikan data dari PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Beliau kan juga hadir waktu itu, maka beliau yakin bisa,†kata Sigit.
Menurut data proyeksi peneriÂmaan pajak semester I-2015, peneriÂmaan pajak Rp 477 triliun, antara lain:1. Pajak Migas Rp 27 trilÂiun (54,5% dari target).2. Pajak non migas Rp 450 triliun (36,1% dari target) yang terdiri dari PPh non migas Rp 263,1 triliun (41,8% dari target), PPN Rp 183,7 triliun (31,9%), PBB Rp 600 miliar (2,3%), pajak lainÂnya Rp 2,5 triliun (21,7%).
(Alfian M)