hak-angket-usmarRAPAT paripurna dengan agenda angket untuk Wakil Walikota Bogor, Usmar Hariman, mulai membuat konstelasi politik parlemen Kota Bogor memanas. Langkah politis untuk menggulingkan Wakil Walikota Bogor, Usmar Hariman, itu ditempuh sebagai bentuk kekecewaan parlemen terhadap intervensi yang dilakukan ojrang nomor dua di Balaikota Bogor terhadap jalannya lelang konstruksi.

RIZKY DEWANTARA
[email protected]

Usmar Hariman akan ‘ditelanjangi’ pada 3 Agustus 2015 menda­tang. Beberapa anggota DPRD Kota Bogor, me­miliki beragam tanggapan, ada yang setuju, tidak setuju dan tidak mem­berikan pendapatnya terkait hak angket yang akan digunakan pada rapat paripurna tersebut.

Baca Juga :  Dosen Mengabdi IPB Bicara Perubahan Iklim di SMK Pembangunan Kota Bogor

Anggota Fraksi Hanura DPRD Kota Bogor, Mardinus Haji Tulis, mengatakan, fraksinya belum mem­berikan sikap terkait masalah yang menimpa Wakil Walikota Bogor, Us­mar Hariman. Ia juga mengatakan, pihaknya akan mengikuti jadwal yang sudah ada, mau diadakan ter­tutup atau terbuka yang pasti, Ha­nura akan mengikuti rapat tersebut.

Sementara itu, Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kota Bogor, Mah­pudi Ismail, menegaskan, pihakn­ya membebaskan rapat tersebut. Ia mengatakan, bahwa pihaknya berharap agar rapat tersebut jelas hasilnya dalam penggunaan hak an­gket. “Kami ingin kedepanya Kota Bogor, menjadi lebih baik dan saya rasa sekarang Bogor belum dalam kondisi yang baik,” kata dia.

Baca Juga :  IPB RUN 2022, Lari Sambil Tanam Pohon Langka

Terpisah, Ketua DPRD Kota Bo­gor, Untung Maryono menghara­pkan, seluruh anggota DPRD kota Bogor menyatukan suara agar agen­da rapat paripurna pada 3 Agustus dilaksanakan terbuka. Dirinya ber­harap, jangan sampai kejadian lalu terulang kembali dalam hak interpe­lasi yang gagal terlaksana.

Ditanya soal hak angket, politi­kus PDIP itu, menegaskan, pihaknya ingin yang terbaik dalam rapat terse­but. “Untuk sekarang saya tidak bisa berbicara lebih jauh lagi, namun kami berharap persoalan ini dibawa ke arah yang lebih jauh, jangan han­ya di DPRD saja,” ujarnya. (*)