RAPAT paripurna dengan agenda angket untuk Wakil Walikota Bogor, Usmar Hariman, mulai membuat konstelasi politik parlemen Kota Bogor memanas. Langkah politis untuk menggulingkan Wakil Walikota Bogor, Usmar Hariman, itu ditempuh sebagai bentuk kekecewaan parlemen terhadap intervensi yang dilakukan ojrang nomor dua di Balaikota Bogor terhadap jalannya lelang konstruksi.
RIZKY DEWANTARA
[email protected]
Usmar Hariman akan ‘ditelanjangi’ pada 3 Agustus 2015 mendaÂtang. Beberapa anggota DPRD Kota Bogor, meÂmiliki beragam tanggapan, ada yang setuju, tidak setuju dan tidak memÂberikan pendapatnya terkait hak angket yang akan digunakan pada rapat paripurna tersebut.
Anggota Fraksi Hanura DPRD Kota Bogor, Mardinus Haji Tulis, mengatakan, fraksinya belum memÂberikan sikap terkait masalah yang menimpa Wakil Walikota Bogor, UsÂmar Hariman. Ia juga mengatakan, pihaknya akan mengikuti jadwal yang sudah ada, mau diadakan terÂtutup atau terbuka yang pasti, HaÂnura akan mengikuti rapat tersebut.
Sementara itu, Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kota Bogor, MahÂpudi Ismail, menegaskan, pihaknÂya membebaskan rapat tersebut. Ia mengatakan, bahwa pihaknya berharap agar rapat tersebut jelas hasilnya dalam penggunaan hak anÂgket. “Kami ingin kedepanya Kota Bogor, menjadi lebih baik dan saya rasa sekarang Bogor belum dalam kondisi yang baik,†kata dia.
Terpisah, Ketua DPRD Kota BoÂgor, Untung Maryono mengharaÂpkan, seluruh anggota DPRD kota Bogor menyatukan suara agar agenÂda rapat paripurna pada 3 Agustus dilaksanakan terbuka. Dirinya berÂharap, jangan sampai kejadian lalu terulang kembali dalam hak interpeÂlasi yang gagal terlaksana.
Ditanya soal hak angket, politiÂkus PDIP itu, menegaskan, pihaknya ingin yang terbaik dalam rapat terseÂbut. “Untuk sekarang saya tidak bisa berbicara lebih jauh lagi, namun kami berharap persoalan ini dibawa ke arah yang lebih jauh, jangan hanÂya di DPRD saja,†ujarnya. (*)