IMG_2684PSSI menegaskan bahwa tidak butuh campur tangan dari Badan Olah­raga Profesional Indonesia (BOPI) untuk bisa meng­gulirkan kembali kompetisi Indone­sia Super League, Oktober men­datang

Oleh : Adilla Prasetyo Wibowo
[email protected]

BOPI sebelumnya memberikan per­ingatan bahwa rekomendasi mereka dibutuhkan oleh PSSI sebagai syarat mengantongi izin keamanan dari Kepolisian. Namun, berpegang pada undang-undang SKN, PSSI memberi penjelasan bahwa federasi tidak memerlukan BOPI untuk melaku­kan verifikasi dan memberikan rekomendasi.

”Ada informasi bahwa BOPI harus dili­batkan, bahkan PT Liga Indonesia (opera­tor kompetisi) tidak bisa menggelar jika di bawah PSSI. Jadi, kami harus meluruskan. Yang pertama, dalam kompetisi terutama sepakbola tidak perlu melibatkan BOPI. Itu tertera dalam undang-undang dan dijelaskan juga bahwa kompetisi sepakbola harus dige­lar di bawah PSSI,” buka Tommy Welly, juru bicara PSSI, Rabu (5/8/2015).

Baca Juga :  Striker Timnas Curacao Kenji Gorre Terpikat Keindahan Kabupaten Bogor

”Harus kami tegaskan bahwa, kompetisi PSSI yang akan kita gulirkan memang tidak perlu keterlibatan BOPI. Karena, sesuai den­gan SKN, verifikasi dan rekomendasi hanya dikeluarkan oleh federasi,” sambung pria yang karib disapa Towel itu.

Undang-undang yang dimaksud oleh PSSI adalah Peraturan Pemerintah 16/2007 tentang tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Pasal 36 ayat 1, 2 dan 3, Pasal 29 ayat 2 UU SKN dan dipertegas dengan Pasal 51 ayat 2 UU SKN. Poin dari undang-undang tersebut adalah menegas­kan bahwa yang berhak melakukan verifikasi dan memberi rekomendasi adalah induk ca­bang olahraga, dalam hal ini PSSI.

PSSI pun menyebut BOPI hanya jadi perpanjangan birokrasi yang dikhawatirkan mempersulit urusan kegiatan. Bahkan bisa berakibat pada terjadinya dualisme kompeti­si seperti zaman Indonesian Premier League.

Baca Juga :  Rumah Sakit Islam Aysha Dukung Germas Dengan Senam Sehat

”Jika menelaah secara historis, BOPI itu tidak diperlukan jika ada cabang olahragan­ya. Bahkan keberadaan BOPI bisa membuka peluang adanya breakaway league. Seperti waktu itu IPL muncul, rekomendasinya dari BOPI,” tandas Towel.

”BOPI ini memperepanjang rantai bi­rokrasi, jika diperhatikan BOPI ini selalu me­nyatakan sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah. Jika tidak menuruti BOPI maka dianggap melanggar Pemerintah. Padahal posisi BOPI harusnya independen, jika me­nyangkut Pemerintah maka tidak indepen­den,” sambut direktur hukum PSSI, Aristo Pangaribuan.

”BOPI tidak punya prosedur verifika­si klub yang baku, mereka mengakui itu. Bhakan mereka memakai dasar verifikasi dari PSSI,” beber Aristo menguraikan pen­gakuan BOPI di sidang PTUN lalu.