BOGOR TODAY – Penipuan dengan iming-iming menjanjikan masuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) kem­bali terulang di Kota Bogor. Pelaku meminta sejumlah uang kepada korban dengan jaminan diterima sebagai PNS. Alhasil saat uang muka Rp 30 juta, diserahkan dari janji ratusan juta, korban tidak diterima sebagai PNS. Merasa di tipu, korban didampingi suamin­ya melapor ke Polres Bogor Kota.

Dalam laporan bernomor LP/729/VIII/2015/JBR/Polres Bo­gor Kota, tertanggal 12 Agustus 2015. Andri Hermansyah (33), menjelaskan, ia mengeluarkan uang Rp 30 juta secara tunai, ka­rena ada jaminan dari ZM yang menjamin istrinya, Lia Nurbaeti akan diterima menjadi PNS. Ka­bar yang dihimpun ZM adalah pejabat teras di Kota Bogor.

Baca Juga :  Bangun Revolusi Mental Pilah Sampah di Sekolah Kota Bogor, Mountrash Hadirkan Dropbox di Smansa

Andri Hermansyah, adalah warga Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumed­ang, Jawa Barat, dirinya menge­lak dimana mengenal pelaku. Bahkan saat didesak kapan dan dimana ia kenal pelaku dan apa pekerjaan pelaku, Andri menge­lak dan meminta langsung ke pe­nyidik. “Langsung ya ke penyidik. Saya takut salah,” kata dia.

Andri membeberkan, bahwa sudah memberi uang ke pelaku secara tunai, karena pelaku men­jamin istrinya akan diterima men­jadi PNS.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Bogor Kota, AKP Hen­drawan Agustian Nugroho, men­gatakan membenarkan laporan tersebut. Saat ditanya pekerjaan pelaku, AKP Hendrawan men­gaku, belum mengetahui secara pasti. “Belum tahu apa pekerjaan pelaku, karena berkas belum saya terima,” kata dia.

Baca Juga :  Bantuan Untuk Korban Gempa Cianjur Terus Mengalir di Mako PWI Kota Bogor

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Yuddy Chrisnandi, tak sekali dua kali menegaskan pemerintah tidak membuka penerimaan CPNS sepanjang 2015. Sehingga ia memastikan adanya iming-iming pembukaan lowongan kerja se­bagai PNS di wilayah Jawa Barat merupakan bentuk penipuan. “Ini pidana penipuan. Pemerin­tah dalam kebijakan kepegawa­ian tahun 2015 ini, sudah meny­ampaikan berkali-kali melakukan moratorium penerimaan pegawai negeri sipil. Jadi sepanjang 2015 tidak ada satupun proses recruit­men PNS,” ucapnya.

(Rizky Dewantara)