JAKARTA TODAYÂ – Mantan Ketua Komisi VII DPR RI Sutan Bhatoegana divonis hukuman 10 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak PiÂdana Korupsi. Sutan dianggap terbukti menerima pembeÂrian uang terkait pembahasan APBN Perubahan 2013 dan penerimaan gratifikasi.
“Menyatakan terdakwa Sutan Bhatoegana terbukti seÂcara sah dan meyakinkan melÂakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan kesatu primer dan dakwaan kedua lebih subÂsider,†ujar Ketua Hakim Artha Theresia di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (19/8/2015).
Sutan juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 500 juta subsider satu tahun kurungan. Putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menunÂtut Sutan dijatuhkan hukuman 11 tahun penjara dan denda sebesar Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan.
Adapun hal yang memberÂatkan Sutan ialah perbuatanÂnya dianggap bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memberantas korupsi. Hakim menilai, perbuatan SuÂtan juga bertentangan dengan slogan antikorupsi yang selaÂma ini digaungkannya. “Sikap terdakwa tidak mencerminkan sikap anggota DPR yang mulia dan terhormat,†kata hakim.
Jaksa penuntut umum KPK sebelumnya menuntut agar hak politik Sutan dicabut. NaÂmun, hakim tidak mengabulÂkannya dengan pertimbangan pemilihan bergantung pada rakyat yang memilihnya.
Atas perbuatannya, Sutan dijerat Pasal 12 huruf a jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberÂantasan Tindak Pidana KorupÂsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 TaÂhun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 65 ayat 1 KUH Pidana.
Dalam berkas dakwaan, SekÂretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya MinÂeral Waryono Karno memberiÂkan uang sebesar 140.000 dollar AS untuk Sutan, yang ditaruh dalam kantong kertas berwarna perak. Uang tersebut diberikan Waryono melalui Iryanto.
Sutan juga dianggap menÂerima uang sebesar 200.000 dollar AS dari mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini yang diberikan di Toko Buah All Fresh MT Haryono. Uang tersebut ditujukan sebagai tunÂjangan hari raya untuk Komisi VII DPR RI.
Selain itu, Sutan juga diangÂgap terbukti menerima satu lahan tanah dan bangunan di Kota Medan dari Komisaris PT SAM Mitra Mandiri Saleh Abdul Malik. Bangunan tersebut diÂberikan Saleh untuk posko penÂcalonan Sutan sebagai kandidat dalam Pilkada Sumatera Utara 2012.
(Yuska Apitya/net)
