Untitled-11BOGOR TODAY – Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengubah rencana pembangunan proyek kereta api ringan atau light rail tran­sit (LRT) terkait penunjukkan kontraktor pelaksana proyek. jIKA sebelumnya pelaksanaan sarana dan prasarana LRT hanya dikuasakan kepada PT Adhi Karya Tbk, pemerintah sepakat untuk mengalihkan sebagian kewenangan ekseku­si proyek ke PT Jakpro dan pe­rusahaan lain.

Kesepakatan tersebut di­hasilkan pemerintah dalam rapat koordinasi lintas ke­menterian yang melibatkan Gubernur DKI, Basuki Tjahja Purnama; Menteri Koordi­nator Bidang Perekonomian Darmin Nasution; Menteri BUMN, Rini Soemarno; dan Menteri Perhubungan, Igna­sius Jonan.

Darmin Nasution mengatakan beberapa hari lalu sebenarnya pembahasan mengenai proyek LRT sudah hampir selesai karena tinggal menyisakan satu persoalan dan tinggal menunggu aturan pelaksana berupa Peraturan Presiden terbit.

Namun, kata Darmin, dalam pembahasan lanjutan terjadi perbedaan pandangan mengenai kontraktor pelak­sana proyek sarana dan prasa­rana LRT. Apabila semula se­muanya akan dikerjakan oleh pihak yang sama, yakni Adhi Karya, rapat menyepakati un­tuk memeecah pengerjaannya dan membagi eksekutornya ke pihak lain. “Untuk prasa­rana berupa pembangunan rel yang di (Bodebek) Bogor-Depok-Bekasi akan dikerja­kan oleh Adhi Karya. Untuk prasarana di DKI, dikerjakan oleh BUMD yang ditunjuk gubernur, yaitu PT JakPro. Sedangkan untuk sarananya yakni kereta, operasi, dan perawatannya, baik di Bode­bek maupun DKI itu akan di­tenderkan,” jelasnya usai ra­pat koordinasi di kantornya, Kamis (20/8/2015).

Baca Juga :  GELAR RESES, DPRD KOTA BOGOR SERAP ASPIRASI WARGA PASCA KENAIKAN BBM

Disinggung mengenai ka­pan proyek ini akan berjalan, Darmin mengatakan, sete­lah aturan pelaksananya ter­bit. “Begitu keluar Perpres, langsung jalan. Kita serahkan besok draft Perpres-nya,” ucap Darmin.

Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini turut men­gomentari pernyataan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kapasitas anggaran Adhi Kar­ya yang minim untuk mer­ampungkan proyek. Menu­rutnya, BUMN konstruksi itu memiliki sejumlah alternatif pembiayaan untuk itu, yakni mengandalkan suntikan dana berupa penyertaan modal ne­gara (PMN) atau melakukan penawaran saham ke publik. “Adhi Karya kan akan ada PMN-nya, bisa go public. Kan sudah ada modal penunjuk­kan. Dan pada akhirnya be­gitu selesai, ini akhirnya milik negara. Akan diganti biayan­ya,” tutur Darmin.

Baca Juga :  IPB RUN 2022, Lari Sambil Tanam Pohon Langka

Darmin menambahkan, proyek-proyek strategis sep­erti LRT penting bagi pere­konomian nasional karena bisa menjadi pintu masuk dolar ke Tanah Air. Akselerasi proyek-proyek infrastruktur ini diyakini bisa memperkuat nilai tukar rupiah di masa mendatang. “Keadaan di ne­gara kita bukannya ada dana segar masuk, tapi cender­ungnya keluar. Dan tekanan itu, ditambah psikologi pasar karena persoalan devaluasi Yuan. Karena semua itu mem­buat tekanan tinggi,” jelasn­ya. “Dalam situasi tidak ada pasokan dolar masuk, maka rupiah melemah. Itu makanya putusan untuk investasi sep­erti ini penting utk membuka pintu masuknya dolar,” tan­dasnya.

(Yuska Apitya Aji)