BOGOR TODAYÂ – Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengubah rencana pembangunan proyek kereta api ringan atau light rail tranÂsit (LRT) terkait penunjukkan kontraktor pelaksana proyek. jIKA sebelumnya pelaksanaan sarana dan prasarana LRT hanya dikuasakan kepada PT Adhi Karya Tbk, pemerintah sepakat untuk mengalihkan sebagian kewenangan eksekuÂsi proyek ke PT Jakpro dan peÂrusahaan lain.
Kesepakatan tersebut diÂhasilkan pemerintah dalam rapat koordinasi lintas keÂmenterian yang melibatkan Gubernur DKI, Basuki Tjahja Purnama; Menteri KoordiÂnator Bidang Perekonomian Darmin Nasution; Menteri BUMN, Rini Soemarno; dan Menteri Perhubungan, IgnaÂsius Jonan.
Darmin Nasution mengatakan beberapa hari lalu sebenarnya pembahasan mengenai proyek LRT sudah hampir selesai karena tinggal menyisakan satu persoalan dan tinggal menunggu aturan pelaksana berupa Peraturan Presiden terbit.
Namun, kata Darmin, dalam pembahasan lanjutan terjadi perbedaan pandangan mengenai kontraktor pelakÂsana proyek sarana dan prasaÂrana LRT. Apabila semula seÂmuanya akan dikerjakan oleh pihak yang sama, yakni Adhi Karya, rapat menyepakati unÂtuk memeecah pengerjaannya dan membagi eksekutornya ke pihak lain. “Untuk prasaÂrana berupa pembangunan rel yang di (Bodebek) Bogor-Depok-Bekasi akan dikerjaÂkan oleh Adhi Karya. Untuk prasarana di DKI, dikerjakan oleh BUMD yang ditunjuk gubernur, yaitu PT JakPro. Sedangkan untuk sarananya yakni kereta, operasi, dan perawatannya, baik di BodeÂbek maupun DKI itu akan diÂtenderkan,†jelasnya usai raÂpat koordinasi di kantornya, Kamis (20/8/2015).
Disinggung mengenai kaÂpan proyek ini akan berjalan, Darmin mengatakan, seteÂlah aturan pelaksananya terÂbit. “Begitu keluar Perpres, langsung jalan. Kita serahkan besok draft Perpres-nya,†ucap Darmin.
Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini turut menÂgomentari pernyataan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kapasitas anggaran Adhi KarÂya yang minim untuk merÂampungkan proyek. MenuÂrutnya, BUMN konstruksi itu memiliki sejumlah alternatif pembiayaan untuk itu, yakni mengandalkan suntikan dana berupa penyertaan modal neÂgara (PMN) atau melakukan penawaran saham ke publik. “Adhi Karya kan akan ada PMN-nya, bisa go public. Kan sudah ada modal penunjukÂkan. Dan pada akhirnya beÂgitu selesai, ini akhirnya milik negara. Akan diganti biayanÂya,†tutur Darmin.
Darmin menambahkan, proyek-proyek strategis sepÂerti LRT penting bagi pereÂkonomian nasional karena bisa menjadi pintu masuk dolar ke Tanah Air. Akselerasi proyek-proyek infrastruktur ini diyakini bisa memperkuat nilai tukar rupiah di masa mendatang. “Keadaan di neÂgara kita bukannya ada dana segar masuk, tapi cenderÂungnya keluar. Dan tekanan itu, ditambah psikologi pasar karena persoalan devaluasi Yuan. Karena semua itu memÂbuat tekanan tinggi,†jelasnÂya. “Dalam situasi tidak ada pasokan dolar masuk, maka rupiah melemah. Itu makanya putusan untuk investasi sepÂerti ini penting utk membuka pintu masuknya dolar,†tanÂdasnya.
(Yuska Apitya Aji)