agusJAKARTA, TODAY — Nilai tukar rupiah terha­dap dolar Ameri­ka Serikat (USD) kian mengkha­watirkan. Senin (24/8/2015) nilai tukar rupiah ter­hadap USD su­dah bergerak di level Rp 14.000.

Rupiah benar-benar su­dah dalam posisi undervalue. Gu­bernur Bank In­donesia (BI) Agus Marto Wardojo meminta para eksportir untuk segera melepas simpanan valuta asingnya.

“Kondisi sekarang sudah overshoot. Kondi­si sudah undervalue. Perlu ada kerja sama dan nggak bisa dibiarkan. Eksportir sekarang sudah saatnya lepas valuta asing agar supply and demand seimbang agar nilai tukar nggak tertekan,” ujar Agus Martowardojo saat dite­mui di Gedung DPR/MPRRI, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2015).

Dia menjelaskan, sebagai otoritas moneter BI akan selalu menjaga stabilitas rupiah. Pihaknya selalu memantau perger­akan rupiah secara intensif untuk memastikan mata uang In­donesia dalam kondisi aman. “Saya ikuti dengan seksama. Hal ini nggak bisa dipisahkan dari perkembangan dunia. Saat ini kondisi dunia penuh ketidakpastian. Hari ini ada global sell off jadi pelaku pasar modal hampir semua lepas saham. Indonesia terdampak,” terang dia.

Selain itu, Agus mengatakan, perekonomian Indonesia tere­fleksi dari kondisi global saat ini yang juga tengah dalam tekan­an. Terlebih, China yang dengan sengaja melemahkan mata uang yuan. Kondisi dunia perlu terus diwaspadai. “Selain itu, ada komoditas yang turun, minyak yang turun dan kekhawati­ran orang melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia,” katanya.

Melihat kondisi demikian, Agus menyebutkan, masih akan menetapkan suku bunga acuannya di level 7,5% hingga tahun depan. Hal ini sebagai kebijakan BI untuk mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiahnya. “Harus katakan itu di 7,5%. Untuk kepentingan anggaran kita tetapkan 7,5%. Namun kita senantiasa setiap putuskan BI rate itu berdasarkan data yang ada,” terang dia.

Untuk menjaga adanya risiko pasar yang berlebihan, Agus meminta kepada DPR untuk segera merealisasikan perubahan RUU JPSK menjadi UU JPSK sebagai antisipasi volatilitas di pas­ar keuangan.

“Saya melihat sudah lakukan itu 1 tahun terakhir. Kordinasi kami di forum koordinasi stabilitas sistem keuangan di Agustus lalu. Insya Allah DPR mau undang OJK, BI, pemerintah. Kami ingin RUU JPSK bisa selesai supaya bisa lebih lengkap lagi kesia­pan hadapi kondisi ke depan,” tandasnya.

Baca Juga :  Menggemukan Badan Hanya Dengan Beberapa Tips yang Perlu Anda Ketahui

Perbankan Hati-hati

Sementara itu, perbankan Indonesia dinilai masih dalam kondisi aman meskipun nilai tukar rupiah terus merosot ke lev­el Rp 14.000 per USD. Meski demikian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perbankan untuk tetap berhati-hati.

“Kita lihat ada beberapa bank yang modalnya menyusut, kita komunikasikan hati-hati bagaimana mengatasi kondisi ini terjadi. Kami minta pemegang saham untuk bersiap,” kata Ke­pala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Nelson Tampubolon saat ditemui di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2015).

Dia menjelaskan, OJK terus memantau kondisi pasar keuangan terkini dan melakukan uji ketahanan atau stress test terhadap rupiah di level tertentu untuk mengantisipasi adanya tekanan sektor keuangan yang lebih dalam.

“Ya kan sekarang masih aman. Namanya stress test bukan berarti saat krisis baru dibikin, sejak dulu dilakukan. Kalau mis­alnya nanti tiba-tiba kurs sekian, gimana kondisi bank-nya. Ka­lau masih jauh berarti mereka nggak begitu worry,” katanya.

Kondisi saat ini, kata Nelson, meskipun perbankan ma­sih dalam kondisi aman, namun secara permodalan mulai tergerus. Untuk itu, opsi pembelian kembali (buyback) saham dirasa perlu dilakukan.

“Tapi kalau sekarang bank melakukan stress test bank-nya sendiri dan ternyata CAR (modal) kita menjadi tipis di atas ke­tentuan minimum, ya mereka harus melakukan ancang-an­cang. Jadi bank-nya berkepentingan melakukan (buyback), kita pengawas mengatakan eh hati-hati loh kalau sudah ini nanti pemegang saham harus mulai bersiap-siap,” kata Nelson.

Dia menyebutkan, bank-bank yang modalnya minim di­minta untuk segera menambah modal. Dengan modal yang cukup, perbankan akan bisa mengantisipasi tekanan di pasar keuangan. “Dari hasil stress test-nya melihat ada indikasi kalau kurs nggak ketahan ini, dia lihat modalnya sudah mendekati border,” ujar Nelson.

Bentuk Pusat Krisis

Tembusnya nilai tukar USD di level Rp 14.000,00, tak bisa dianggap enteng lagi. Ini sudah merupakan lampu kuning bagi perekonomian nasional. Karena itu, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mendorong agar pemerintahan segera mem­bentuk pusat krisis.

Baca Juga :  Polisi Dalami Kasus Penyuntikan Vaksin Kosong di Medan 

“Saya harap betul pemerintah segera membuat pusat kri­sis untuk menangani masalah yang begitu berat itu,” kata Ical dalam rapat Fraksi Partai Golkar di Gedung DPR, Senayan, Ja­karta, Senin (24/8/2015).

Dia mencermati bursa sudah turun mendekati lima persen Senin pagi. Menurutnya, kondisi ekonomi global ini sudah sam­pai taraf membahayakan Indonesia.

“Saya beri catatan, pemain bursa bukan hanya orang kaya. Banyak teman-teman saya yang pemain bursa bukan orang kaya. Dolar sudah Rp 14 ribu. Dan ini tentu membahayakan perekonomian kita, baik bagi pemerintah maupun dunia usa­ha,” kata Ical.

Usulan pembentukan pusat krisis ini sudah disusulkan Gol­kar ke pemerintah beberapa kali. Harapannya, agar ada satu komando yang pasti untuk mengatasi gejolak ekonomi. “Tidak bisa satu menteri bergerak ke kanan sementara menteri yang lain bergerak ke kiri. Harus satu komando,” ujar Ical.

Dia memaparkan, Produk Domestik Bruto (PDB) memperli­hatkan hanya 20 persen yang berkaitan dengan APBN. 20 Pers­en sisanya adalah berkaitan dengan geliat ekonomi masyarakat.

APBN yang penyerapannya rendah memang perlu dibe­nahi, namun masalah tak akan selesai bila pemerintah hanya fokus pada penanganan APBN. “Pemerintah kami harapkan dapat memberikan dukungan terhadap dunia usaha,” ujar Ical.

Mereka memaparkan dalam ‘slide show’ defisit anggaran diperkirakan Rp 76,4 triliun dari Rp 22,5 triliun. Soal ekonomi, Golkar mempunyai Badan Pengkajian Ideologi, Legislasi, dan Kebijakan Publik yang diketuai Ponco Sutowo. Badan ini untuk memberi arahan kerja legislasi di bidang ekonomi, agar selalu selaras dengan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam bidang ekonomi, Golkar telah mengusulkan RUU Penjaminan UMKM. Diharapkan itu bisa memberi angin segara pada UMKM di Indonesia.

Ical menuturkan, perlu produk legislasi yang sesuai den­gan Pancasila dan UUD 1945. Dia memandang dalam hal UUD 1945, batang tubuh sudah bergeser sejak era reformasi dari mukadimahnya, maka perlu amandemen UUD 1945.

“Tentu nantinya pada UUD-nya, agar UU yang kita mi­liki sesuai dengan Pancasila dan Mukadimah UUD 1945. Kita memulainya dari RUU Perbankan, nanti dilanjutkan RUU Bank Indonesia,” ujar Ical.

(Alfian Mujani|dtc)