Selamat Datang di Unit Layanan Preman

BOGOR TODAY – Pemkot Bogor belum bisa mengambil kebijakan terkait gaduh dan kisruh di kantor Unit Layanan Pen­gadaan (ULP) Kota Bogor. Banyak pihak menyebut, ULP kini layak diubah naman­ya menjadi Unit Layanan Preman.

WaliKota Bogor, Bima Arya Sugiarto, mengaku, ia belum bisa menentukan na­sib kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Bogor yang kerap disusupi preman sehingga membuat situasi tidak kondusif. Selain itu, perihal status pegawai ULP yang bekerja multi tupoksi juga belum disikapi dengan matang.

Merujuk pada Peraturan Presiden Re­publik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 disebutkan, pegawai ULP didalamnya memiliki enam syarat yang harus dipatuhi karena tertera pada pasal tersebut.

ULP sendiri merupakan wadah bagi para kontraktor untuk memyediakan ba­rang dan jasanya dalam pembangunan suatu daerah. Tentunya proses lelang ini dilakukan dengan sayembara dan jangan lupa anggaran disetiap pembangunan yang mengunakan jasa kontraktor meru­pakan uang negara.

Bima Arya menjelaskan, pihaknya se­dang mengkaji usulan terkait kepegawa­ian ULP itu sendiri. Dirinya mengaku, ada usulan untuk menaikan status pegawai pada ULP Kota Bogor. “Kami sedang mem­bahasnya, mungkin akan direalisasikan ta­hun depan,” kata dia.

Politikus Partai PAN ini, mengatakan, untuk kantor ULP kerap disusupi preman sehingga tidak kondusif. Ia menegaskan, ini bukan hanya pada faktor keamanan­nya tapi harus dibenahi dari hulunya ter­lebih dahulu jangan ujungnya saja yang dibenahi. “Mau dijaga sampai 1000 aparat, selama masih ada potensi kisruh tetap akan terjadi,” akunya. “Jika ingin dijaga permanen kan ada anggarannya, maka harus kita kaji dan dipersiapkan, mungkin pada tahun 2016 bisa direalisasi­kan,” tambahnya.

Menurut Bima, pihaknya untuk seka­rang hanya bisa menghimbau kepada se­mua pihak untuk meredam agar kantor ULP tetap kondusif. Ia juga mengatakan, kepada semua pihak untuk menghargai proses lelang yang dilakukan ULP Kota Bogor.

Anak kesayangan Hatta Radjasa itu juga menambahkan, proses lelang di ULP memang dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan oleh siapa saja. Mungkin itu yang kerap timbul gesekan-gesekan se­hingga banyak oknum yang tidak bertang­gung jawab ikut campur dalam pengadaan lelang tersebut. “Proses lelang itu kan terbuka, jadi bisa saja dipergunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk meraih keuntungan tertentu,” tuntasnya.

(Rizky Dewantara)