PERLU CARI TITIK TEMU

Pengusaha dan buruh dinilai harus mengambil titik tengah dalam menentukan besaran Upah Minimum Kota (UMK) 2016, sehingga Dewan Pengupahan dapat mengambil win-win solution bagi kedua belah pihak

Oleh : Adilla Prasetyo
[email protected]

Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Ka­bupaten Bekasi, Obing Fachruddin menga­takan bahwa para pengusaha harus memahami komponen standar Kebutuhan Hidup Lay­ak (KHL) para buruh yang kini naik.

Pada sisi lain, para buruh juga mengerti kondisi ekonomi nasional yang tidak bersahabat dan berimbas terhadap kondisi masing-masing perusahaan. “Buruh dan pengusaha harus saling mengerti,” katanya, Kamis (3/9/2015).

Dia menuturkan, naik atau tidaknya UMK 2016 nantinya diputuskan oleh Dewan Pen­gupahan di masing-masing Kota dan Kabupaten. Di ten­gah pembahasan besaran UMK di Dewan Pengupahan yang terdiri dari elemen pemerin­tah, pengusaha dan buruh itu, dia mengharapkan, tidak ter­jadi ketegangan yang memicu adanya pandangan berbeda antara pengusaha dan buruh.

Untuk besaran UMK Provin­si Jawa Barat pada tahun lalu, UMK di 27 kabupaten/kota mengalami penaikan bervari­atif. Penaikan UMK 2015 yang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur nomor 560/Kep.1581- Bangsos/2014, UMK di Jabar rata-rata naik 16,18 persen.

Dalam keputusan itu, UMK Kota Bekasi naik 20,97 persen dari Rp2.441.954 menjadi Rp 2.954.031, sedangkan UMK Kabupaten Bekasi naik 16,04 persen dari Rp2.447.445 men­jadi Rp 2.840.000.