2015-07-27_16-46-27_Gubernur-DKI-Jakarta-Basuki-AhokJAKARTA, TODAY — Guber­nur DKI Jakarta, Basuki Tja­haja Purnama alias Ahok kem­bali mengundang kontroversi. Kali ini, Ahok mengusulkan pembubaran Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) kepada Presiden Joko Widodo ( Jokowi).

“Kemarin saya bilang ke Pak Jokowi, ‘Pak, kalau bisa, IPDN bubarkan saja. Untuk apa ada sekolah IPDN?’ saya bilang. Kalau masuknya juga enggak jelas, gimana tesnya, lulusnya gimana, itu hanya pembekalan korps,” kata Basuki, akhir pekan kemarin.

Menurut dia, untuk menghasil­kan pegawai negeri sipil (PNS) yang baik dan potensial, pemerintah tidak harus menggembleng ala militer di IPDN. Bahkan, dia melanjutkan, pe­rusahaan swasta dan TNI/Polri mam­pu menyediakan PNS yang baik.

Ketika memilih ajudan pun, Ahok mengatakan, ia tidak akan menunjuk alumnus IPDN. Sejak menjabat sebagai Bupati Belitung Timur, Ahok lebih memilih aparat kepolisian untuk direkrut menjadi ajudannya.

“Buat apa ada sekolah gaya-gaya militer seperti itu? Swasta mampu (menghasilkan PNS baik), untuk apa menggunakan seperti itu? Mohon maaf saja nih ajudan dari IPDN yang ada di belakang saya,” kata Ahok menoleh ke seorang PNS DKI alumnus IPDN yang berdiri memegang dokumen.

Kepada ratusan pejabat eselon, Ahok meminta mereka untuk men­egakkan program lima tertib (5T). Tak hanya itu, ia meminta para pejabat, khususnya yang menjadi pamong, untuk tidak menjaga ses­ama alumnus IPDN. “Saya tahu nih ada (oknum) yang suka korps dan kumpul-kumpulin duit. Ya sudah, (IPDN) bubar saja deh. Saya enggak tahu pikiran beliau (Jokowi) apa, tetapi kalau menurut saya, (IPDN) enggak perlu ada,” ucap Ahok.

Baca Juga :  Depresi karena Orang Tua Bercerai, Remaja di Cikarang Gantung Diri

Sarang Titipan

Arif Rahman Hakim(23), jebo­lan Fakultas Hukum Universitas Ibnu Khaldun (Uika) Bogor, juga menyebut, IPDN butuh penyegaran ekstra. Mantan calon praja IPDN ini mengaku pernah diminta duit untuk tembus tes lolos Panthukir Pusat di Sumedang, Jawa Barat. “Saya sudah tes delapan kali. Tes akhir di Sumed­ang gagal. Saya sempat frustasi kare­na mondar-mandir tes sana-sini,” kata pegawai lajang yang kini men­jadi CPNS di Kejaksaan Agung (Keja­gung), kemarin.

Arif juga mengakui jika selama proses tes panthukir, ia ditanya soal riwayat dan jabatan kepangkatan ayahnya. “Saya ditanya bapak PNS dimana. Punya keturunan camat atau tidak. Bapak saya kan cuma PNS biasa, pangkat juga rendah,” kata dia.

Siswati(46), orang tua Arif, men­gakui jika saat puteranya mengikuti tes panthukir, ia mendapat pesan singkat dan telepon seluler terkait permintaan duit sebesar Rp250 juta untuk menjamin kelulusan menjadi praja. “Malam hari sebelum Arif diu­mumkan tidak lolos, saya dan suami hanya bisa berdoa. Karena memang prinsip saya, tidak mau memakai jasa calo atau apapun,” ucap wanita yang saat ini menjabat Lurah Purwo­dadi, Kecamatan Purwodadi, Kabu­paten Grobogan, Jawa Tengah itu.

Baca Juga :  Terkendala Kekeruhan, Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor Akan Lakukan Pemeliharaan IPA dan SPAM Katulampa Senin Mendatang

Sementara itu, salah satu man­tan praja IPDN yang kini duduk menjabat di Kemendagri, Bambang Wijanarko, mengakui jika praktik percaloan di tes masuk IPDN me­mang ada. “Tapi tidak semua. Ya, Ahok jangan sembarangan men­generalisasikan semua sistem sama. Ini memang ada yang salah, tapi hanya butuh dibenahi saja, bukan dibubarkan,” kata dia.

Terpisah, Kasatpol PP Kota Bo­gor, Eko Prabowo, yang juga meru­pakan mantan praja IPDN, men­gaku, jika usul pembubaran IPDN adalah ide gila. “Itu Ahok harus be­lajar lagi soal sejarah pembentukan IPDN,” ketusnya, singkat.

Usul Ahok inipun dianggap san­gat kontoversial dan beragam. “Kami cukup kaget ada seorang gubernur sampai melontarkan usul pembuba­ran IPDN. Pak Ahok mungkin tidak mengetahui, serta paham jejak se­jarah berdirinya IPDN,” ujar Sekjen Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK), Arief M Edie dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (6/9/2015).

Ia meminta Ahok membaca se­jarah di mana IPDN diresmikan oleh Presiden Soekarno. Tapi ia memak­lumi pernyataan Ahok tersebut asal bunyi karena bukan alumnus sehing­ga tak paham sejarah IPDN. “Meski begitu, itu adalah hak seorang Ahok berpendapat dan mengusulkan pembubaran IPDN. Tapi, sebagai alumni IPDN, kami sangat kecewa dan terluka dengan pernyataan itu,” sambung Arief.

(Rizky DewantarA|Guntur|Yuska)