Untitled-11HAMPIR setiap musim kemarau selalu terjadi kebakaran hutan di Sumatera. Agar hal tersebut tak menjadi bencana tahunan, Presiden Joko Widodo meminta kementerian dan lembaga untuk lebih ketat dalam melakukan pengawasan.

YUSKA APITYA AJI ISWANTO
[email protected]

Saya ingatkan kepada seluruh kementerian lembaga, TNI/Polri dan semua yang terkait, yang terbaik adalah preventif,” kata Jokowi di Dusun Garonggang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Minggu (6/9/2015). “Sejak April sudah menggerakkan orang untuk mengawasi, mengontrol agar tidak terjadi kebakaran sejak awal. Jangan sudah keba­karan luas, ini menjadi sulit,” imbuhnya.

Jokowi menjelaskan, saat ini sudah terjadi penurunan titik api yang semula 321 kini menjadi 129. Semula kawasan yang terbakar seluas 8.000 ha, kini berkurang 1.000 ha. Namun menurutnya hal itu tetaplah mengganggu. “Saya tidak ingin lagi bicara masalah penyebabnya apa, so­lusinya apa. Semuanya sudah tahu apa yang harus dilakukan,” ujarnya.

Ia meminta agar semua aparat terkait segera menyelesai­kan pemadaman api. Kemudian dilakukan pengusutan terkait ke­bakaran hutan tersebut apakah itu karena kelalaian ataupun di­lakukan secara sengaja.

“Sekarang ya sudah, ker­jakan di lapangan. Tapi tahun depan pencegahan harus dino­morsatukan,” tegasnya.

Ia juga meminta kepada ke­polisian agar menindak secara tegas perusahaan yang melang­gar peraturan. Sebab perusahaan juga harus bertanggungjawab terhadap lingkungan sekitarnya. “Sudah saya perintahkan ke Kapolri untuk ditindak setegas-tegasnya, sekeras-kerasnya un­tuk perusahaan yang tidak me­matuhi. Tidak sekali dua kali kita sampaikan. Karena mereka sebetulnya juga harus bertang­gung jawab terhadap kanan kir­inya, terhadap hak yang sudah kita berikan kepada mereka,” tutupnya.

Baca Juga :  Pamer Aksi Berbahaya di Jalan Demi Konten, 2 Remaja Berhijab Pekanbaru Diamankan Polisi

Jokowi juga mengancam akan mencabut izin perusahaan hutan bila terbukti dan terlibat dalam kebakaran hutan dan la­han di Sumatera. Menurut Joko­wi, perusahaan harus mengem­ban tanggung jawab memelihara hutan dan lahan. “Sudah saya sampaikan ke Kemenhut, kalau iya (lalai), cabut…cabut,” ujar Presiden Jokowi di Dusun Ga­ronggang, Kabupaten OKI, Sum­sel, Minggu (6/9/2015).

Tidak hanya itu, Jokowi akan memidana perusahaan yang ter­bukti sengaja membakar hutan dan lahan. Jokowi memerintah­kan Kapolri untuk melakukan investigasi. “Dan sudah saya per­intahkan ke Kapolri untuk ditin­dak setegas-tegasnya, sekeras-kerasnya untuk perusahaan yang tidak mematuhi,” tegas Jokowi.

Menurut Jokowi perusahaan yang memiliki kepentingan di hutan harus bertanggung jawab menjaga hutannya. “Karena mereka sebetulnya juga harus bertanggung jawab terhadap kanan kirinya, terhadap hak yang sudah kita berikan kepada mereka,” ungkapnya.

Terpisah, Dede Yusuf, Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Demokrat, meminta Menteri Kes­ehatan mendirikan rumah sakit khusus untuk menangani korban yang terkena dampak asap. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri konferensi pers Partai Demokrat di kantor DPP Partai Demokrat, Ahad, 6 September 2015.

“Kejadian yang sudah berkali-kali, untuk itu akan mendorong Menteri Kesehatan melakukan action plan, langkah-langkah yang pasti terutama dalam me­nyiapkan Rumah Sakit Karantina Bahaya Asap,” kata Dede.

Baca Juga :  PB-X450 Bantu Warga Sakit dan Anggota yang Terkena Musibah

Ia menilai saat ini ada ribuan bahkan jutaan warga yang terk­ena bahaya asap, terutama masalah infeksi saluran perna­pasan akut (ISPA). Saat ini yang sudah banyak dilakukan hanya membantu dengan memberi­kan masker, tapi tidak ada kar­antina terkait dengan penderita penyakit ISPA. Untuk itu dalam waktu dekat akan dibahas soal pendirian rumah sakit khusus karantina bagi masyarakat yang terkena dampak asap. “Dalam waktu dekat, Komisi IX akan memanggil Menkes agar meny­iapkan program-program yang tepat guna mengatasi bahaya ISPA ini,” ujar Dede. Dia ber­harap di dalam anggaran tahun 2016 sudah disiapkan anggaran untuk mendirikan Rumah Sakit Karantina Bahaya Asap tersebut.

Syarifuddin Hasan, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, pun berharap agar pemerintah betul-betul meningkatkan action plan dan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Hal yang diperlukan adalah suatu koordi­nasi dan action plan yang cepat dengan bekerja sama dengan se­mua aparat terkait, baik di dae­rah, pusat, menteri, atau stake­holder, agar masalah ini dapat diselesaikan segera.

Dalam kesempatan yang sama, pihaknya akan menyer­ahkan sebanyak 50 ribu masker untuk masyarakat yang terkena dampak asap dan juga akan men­girim sepuluh dokter khusus un­tuk penanganan ISPA. (net)