BOGOR TODAY – Ombudsman Re­publik Indonesia (ORI) meminta perkara pungutan liar (pungli) di Terminal Baranangsiang Kota Bogor dirampungkan, alias ditindaklanjuti secara tegas.

Asisten Ombudsman RI, Andi, meminta agar Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto, memanggil seluruh dinas terkait untuk mempertang­gungjawabkan segala jenis pungutan di terminal berstatus sengketa terse­but. “Harus ada tindakan tegas. Sta­tus pungutan itu apakah legal boleh dipungut sesuai perda. Atau hanya inisiatif dinas pribadi,” kata dia.

Terpisah, Kepala Terminal Ba­ranangsiang, Ridwan, mengklaim, pihaknya hanya menarik retribusi sesuai dengan yang ada di karcis resmi. “Kami hanya menarik sesuai kok tidak lebih dan tidak dikurangi,” ujarnya.

Menurutnya, kalaupun memang ada tarikan retribusi lebih dari yang ada pada kertas retribusi bukan dari pihak dinas melainkan dari pengurus atau oknum-oknum tertentu. “Ses­uai dengan kertas retribusi kok kita tarikin, mungkin ada oknum atau mungkin preman yang memanfaat­kan keadaan disini,” kata dia. “Kami mendukung dengan adanya pem­bangunan itu dan akan membantu prosesnya dari mulai pengosongan hingga menjaga pembangunan itu tetap berjalan kalau memang kami diperintahkan,” tegasnya.

Baca Juga :  Bogor Dilanda Angin Kencang, Satu Pohon Tumbang 

Mengenai kendaraan yang men­ginap, Ridwan akan melakukan pengosongan pada malam hari nanti. “Saya akan perintahkan anak buah saya untuk mengosongkan terminal pada malam hari,” ung­kapnya.

Praktik pungutan liar di Termi­nal Baranangsiang ini sebenarnya muncul sejak progres revitalisasi mangkrak. Terhitung sejak 2012, PT Pancakarya Grahatama Indonesia (PGI) resmi meneken kontrak perjan­jian Hak Guna Pakai (HGP) bangunan terminal dengan Pemkot Bogor. Se­jak perjanjian inilah, potensi pema­sukan dari terminal kempes, target pemasukan ke daerahpun digembosi minim. Padahal, pungutan di lapan­gan berjalan seperti tahun-tahun se­belumnya. Selisih pemasukan inilah yang akhirnya menimbulkan asumsi adanya korupsi. “Jelas itu ada indika­si korupsi. Kalian wartawan coba itu cecar habis Kepala DLLAJ sama ke­pala UPTD terminalnya. Mereka itu udah gak wajar bikin asumsi target pemasukan,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Heri Cahyono, kemarin.

Baca Juga :  20 Tersangka Pengedar Narkoba Jaringan Bogor Raya Diringkus, 2,2 Sabu Disita

(Guntur Eko Wicaksono|Yuska)