BOGOR TODAYÂ – Mimik muka CeÂcep Zakaria kemarin siang tak seÂdap dipandang. Dia nampak lesu dan melamun di meja kantor. Maklum, kantornya kini sedang diterpa badai keributan.
Pria yang kini dipercaya menÂjadi Kepala Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Bogor ini mengeluh dan berharap Pemkot Bogor memberikan perhatian lebih terhadap kantor ULP kota Bogor.
Cecep juga mengatakan, seÂluruh pegawai di ULP Kota Bogor, ada 25 orang yang bekerja juga di Satuan Kerja Perangkat DaeÂrah (SKPD) Kota Bogor, seperti Binamarga, Pengawas Bangunan Dan Pemukiman (Wasbangkim), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Dinas KomuniÂkasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ), Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Dinas PendidiÂkan (Disdik) dan kelurahan. “Para pegawai yang bekerja direkomenÂdasikan dari Administrasi PengenÂdalian Pembangunan (Adalbang), untuk bekerja. Dan harus memÂpunyai sertifikat barang dan jasa,†kata dia.
Cecep juga membeberkan, tidak mudah untuk mendapatkan sertifikat tersebut. Mestinya PemÂkot Bogor memberikan perhatian lebih kepada pegawai ULP Kota Bogor. Ia kembali menegaskan, bahwa pihaknya butuh komitÂmen yang kongkrit dari Pemkot Bogor, jangan sampai ini hanya sebuah wacana tanpa realisasi. “ Kami bekerja multipoksi, tiap harinya kita pulang paling cepat pukul 20:00 WIB,†akunya. “BeÂlum lagi ruangan kerja yang tidak dapat menampung para tamu jika sedang ada proses verifikasi. Kita tidak muluk-muluk, semua pegaÂwai berharap kantor kami agar layak seperti kantor lainya†tunÂtasnya.
Sebelumnya, janji dari WaÂlikota Bogor, Bima Arya SugiaÂrto mengatakan, pihaknya akan segera mendiskusikan kepada anggota dewan perihal ULP agar menjadi satu lembaga Badan atau Kantor. Namun, menurutnya perlu pengkajian yang matang. “Ya, saya sepakat ULP harus direformas. Wacana untuk peningkatan status entah badan atau kantor itu akan kita jajaki secara serius. Tapi kan perlu dukungan dewan juga,†tanÂdasnya.
(Rizky Dewantara)
