Untitled-11BOGOR TODAY – Mimik muka Ce­cep Zakaria kemarin siang tak se­dap dipandang. Dia nampak lesu dan melamun di meja kantor. Maklum, kantornya kini sedang diterpa badai keributan.

Pria yang kini dipercaya men­jadi Kepala Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Bogor ini mengeluh dan berharap Pemkot Bogor memberikan perhatian lebih terhadap kantor ULP kota Bogor.

Cecep juga mengatakan, se­luruh pegawai di ULP Kota Bogor, ada 25 orang yang bekerja juga di Satuan Kerja Perangkat Dae­rah (SKPD) Kota Bogor, seperti Binamarga, Pengawas Bangunan Dan Pemukiman (Wasbangkim), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Dinas Komuni­kasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ), Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Dinas Pendidi­kan (Disdik) dan kelurahan. “Para pegawai yang bekerja direkomen­dasikan dari Administrasi Pengen­dalian Pembangunan (Adalbang), untuk bekerja. Dan harus mem­punyai sertifikat barang dan jasa,” kata dia.

Baca Juga :  Bima Arya Pimpin Apel Satpol PP Kota Bogor, Ingatkan Integritas dan Loyalitas  

Cecep juga membeberkan, tidak mudah untuk mendapatkan sertifikat tersebut. Mestinya Pem­kot Bogor memberikan perhatian lebih kepada pegawai ULP Kota Bogor. Ia kembali menegaskan, bahwa pihaknya butuh komit­men yang kongkrit dari Pemkot Bogor, jangan sampai ini hanya sebuah wacana tanpa realisasi. “ Kami bekerja multipoksi, tiap harinya kita pulang paling cepat pukul 20:00 WIB,” akunya. “Be­lum lagi ruangan kerja yang tidak dapat menampung para tamu jika sedang ada proses verifikasi. Kita tidak muluk-muluk, semua pega­wai berharap kantor kami agar layak seperti kantor lainya” tun­tasnya.

Baca Juga :  Bolehkan Penderita Epilepsi Berkendara? Simak Kata Ahlinya

Sebelumnya, janji dari Wa­likota Bogor, Bima Arya Sugia­rto mengatakan, pihaknya akan segera mendiskusikan kepada anggota dewan perihal ULP agar menjadi satu lembaga Badan atau Kantor. Namun, menurutnya perlu pengkajian yang matang. “Ya, saya sepakat ULP harus direformas. Wacana untuk peningkatan status entah badan atau kantor itu akan kita jajaki secara serius. Tapi kan perlu dukungan dewan juga,” tan­dasnya.

(Rizky Dewantara)