RIBUAN guru honorer berdemonstrasi di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, kemarin. Mereka menuntut agar pemerintah mengangkat status kepegawaian menjadi PNS. Pendemo longmarch melewati jalan Raya Gedung 3 Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2015). Mereka berjalan perlahan di sisi lajur kiri menuju Gedung DPR. Aksi mereka mendapat pengawalan 1 mobil patwal polisi.
RISHAD NOVIANSYAH|YUSKA APITYA
[email protected]
Namun kegiatan pendemo kali ini tidak menuntup jalan. Sesuai dengan kesÂepakatan dengan KapolÂda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian, pendemo tidak menutup jalan. Masih ada 2 lajur kendaraan yang dapat dilalui.
Meski demikian, karena saat ini jam pulang kantor, arus lalu lintas maÂcet total dari depan Hotel Mulia SenayÂan menuju depan Gedung DPR macet. Pengendara yang melintas diarahkan masuk ke jalur bus Transjakarta.
Pendemo berada di Gedung DPR untuk menunggu hasil rapat kerja Menpan RB Yuddy Chrisnandi denÂgan Komisi II DPR yang membahas guru honorer. Para guru yang menunÂtut menjadi PNS ini duduk-duduk di pinggir jalan tanpa orasi.
Ada dua poin utama yang disÂampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BiÂrokrasi Yuddy Chrisnandi yang seÂdang rapat dengan Komisi II. PertaÂma, anggaran pengangkatan K2 atau tenaga guru honorer menjadi PNS dianggarkan Rp 34 triliun.
Selain itu, Kemenpan RB akan segera mengakomodir tuntutan para guru honorer, yakni dengan menÂgangkat mereka sebagai PNS. PenÂgangkatan akan dilakukan secara berÂtahap.
“Rencana pengangkatan 440 ribu guru honorer untuk menjadi PNS hingga akhir tahun ini atau berjenjang secara bertahap hingga tahun 2019,†ujar Yuddy.
Yuddy Chrisnandi juga menyeÂbut para pendemo merupakan para tenaga guru honorer yang gagal loÂlos tes seÂleksi pada 2014. “Jadi eks tenaga honorer K2, bukan hanya guru tapi dari berbagai macam profesi yang tidak lulus seleksi tahun 2014. Mereka menÂuntut untuk bisa diakomodir menjadi pegawai pemerintah,†kata Yuddy seÂbelum rapat kerja dengan Komisi II, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2015).
Terkait tuntutan guru honorer ini, Yuddy berÂsama jajarannya sudah melakukan dialog dengan para guru K2. Aspirasi para pendemo sudah didengar dan akan dibahas di DPR.
“Kita sudah berdialog, lebih dari dua jam. Kami mendengar semua asÂpirasinya. Kami mendengar koridor kewenangan hukum, penanganan, pegawai hononer ini. Kami akan konÂsultasikan dengan DPR. Dengan DPR, kita akan ambil keputusan lah, karena pemerintah tak bisa ambil putusan sendiri,†sebutnya.
Lantas, apakah bisa tuntutan itu diakomodir agar bisa menjadi PNS? “Nanti kita bicarakan dengan DPR,†tutur politisi Hanura itu.
Paparan Menteri Yuddy ini ditangÂgapi positif oleh beberapa fraksi, salah satunya Fraksi Demokrat. Namun unÂtuk pelaksanaan seleksinya diminta tidak terlalu lama. Fraksi Demokrat juga mengusulkan agar 440 ribu tenaÂga honorer ini dibagi rata ke dalam 34 provinsi dan bukan menyesuaikan permintaan atau kebutuhan masing-masing provinsi agar terjadi pemerÂataan. Sementara itu Fraksi PKB tidak sepakat dengan anggaran yang diusulÂkan oleh Menpan RB, karena menurut mereka angka tersebut terlalu besar. Selain itu pengangkatan guru honorer menjadi PNS diminta untuk diselesaiÂkan akhir tahun ini tanpa harus meÂnanti hingga tahun 2019. (/net)
